Bisnis.com, MALANG – Penyaluran kredit perbankan di Malang dan sekitarnya mencapai Rp45,95 triliun atau tumbuh sebesar 14,80% (year on year/y-o-y) sampai Oktober 2018.
Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Malang Jaka Setyawan mengatakan realisasi kredit sebesar itu berarti sedikit meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 13,13% (yoy).
“Kinerja pembiayaan syariah sampai Oktober 2018 tercatat Rp3,6 triliun atau meningkat 6,32% (yoy),” ujarnya pada Road to Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2018 di Malang, Sabtu (1/12/2018).
Peningkatan kredit di wilayah Kantor Perwakilan (KPw) BI Malang terutama didorong oleh sektor pertanian dan perdagangan, sektor industri pengolahan. Juga sektor perdagangan besar dan eceran untuk kredit modal kerja, investasi, dan modal kerja.
Dari sisi sumber dana, pertumbuhan dana pihak ke tiga (DPK) perbankan di wilayah kerja KPw BI Malang relatif meningkat sebesar 7,30 % ( yoy) atau tercatat sebesar Rp 64,46 triliun.
Khusus untuk pertumbuhan pendanaan syariah tercatat 14,87% (yoy) atau sebesar Rp 4,99 triliun. Peningkatan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit mendorong perlambatan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara keseluruhan menjadi 72,63%.
Dari aspek risiko kredit, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada pada kisaran yang terjaga, yaitu 2,19% Oktober 2018. Begitu juga dengan pembiayaan bermasalah atau non-performing finance (NPF) berada pada kisaran yang terjaga 1,43% Oktober 2018.
Secara sektoral, NPL pada sektor-sektor utama juga menunjukkan kondisi yang terjaga: sektor pertanian (2,33%), sektor perdagangan besar dan eceran (3,43%), perantara keuangan (3,88%), industri pengolahan (1,84%).
Dia mengutarakan data tersebut menunjukkan kondisi stabilitas sistem keuangan di wilayah kerja BI kantor perwakilan Malang terjaga dalam kondisi baik. Kinerja pertumbuhan aset, kredit dan DPK tercatat meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan lebih baik dari periode yang sama tahun lalu. Risiko kredit membaik dan intermediasi perbankan masih terjaga baik.
Peran BI Malang dalam pengembangan UMKM dan sektor rill di bidang ekonomi syariah dilakukan melalui beberapa program a. l. Program Kemandirian Pesantren. (Pesantren Salafiyah Islamiyah – Paiton, Kab. Probolinggo).
Porogram pemeberdayaan Kemandirian Ekonomi Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda, Kec Ponco Kusumo, Kab Malang; Program Desa Mandiri berbasis ekonomi syariah, Desa Bendosari Kec. Pujon, Kab. Malang.
Sedangkan peran KPw BI Malang dalam meningkatkan Gerakan Nasional Non Tunai dan Keuangan Inklusif di Daerah, yakni melakukan pendampingan terhadap perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di wilayah kerja KPwBI Malang seperti melakukan elektronifikasi pengeluaran (a.l. pembayaran gaji, belanja barang) dan penerimaan (a.l. PBB, pajak hotel, retribusi pasar).
Juga, melakukan pendampingan rangka penyaluran bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan (PKH), meningkatkan kinerja UMKM dari sisi hulu (e-commerce), serta melakukan edukasi,sosialisasi, serta seminar tentang GNNT dan Fintech dalam kaitannya sebagai otoritas system pembayaran.
Besarnya potensi Indonesia sebagai pemain kunci ekonomi syariah juga ditunjukkan pada berbagai kegiatan di sektor riil dan industri syariahnya. Ekonomi syariah tidak hanya soal keuangan syariah, tapi juga mencakup industri dan produk-produk halal.
Dari sisi pengeluaran secara global, pangsa pasar Indonesia diproyeksikan naik dari US$2,1 triliun di 2016 menjadi US$3 triliun pada 2022.
Mengingat besarnya pangsa pasar ekonomi riil syariah, kata dia, maka perlu dikembangkan dan dibangun sinergi sehingga mampu meningkatkan peran pada sektor-sektor ekonomi riil syariah.
”Jadi mendorong industri halal saja tidak cukup, tetapi harus ada sinergi secara holistik yang mampu mengintegrasikan antara barang dan jasa, logistik serta jaringan,” ujarnya.
Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan Pemkot berkomitmen mengembangkan perekonomian syariah. Salah satunya, lewat pengembangan wisata halal.
”Dengan wisata halal, bukan berarti kami melakukan diskriminasi bagi penganut agama lain, melainkan sebaliknya justru melakukan cakupan yang lebih luas pasar pariwisata,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
