Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat akan membuka lelang proyek pertambangan di sejumlah daerah potensi tambang di Jawa Timur yang saat ini dalam proses perizinan.
Setiajit, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, mengatakan sejumlah daerah yang memiliki potensi tambang dengan kandungan mineral seperti emas, perak, mangan, tembaga dan pasir besi tersebut di antaranya seperti Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Trenggalek, Pacitan, Tulungagung, dan Blitar.
"Trenggalek dan Pacitan masih proses perizinan produksi, lalu Pacitan, Jember, Tulungagung dan Blitar masih dalam penelitian lebih dalam oleh Badan Geologi nasional, ya Insya Allah nanti tidak lama lagi kita akan lelang di beberapa wilayah kerja itu," ujarnya seusai Seminar Mining Industri, Kamis (22/11/2018).
Dia menjelaskan saat ini di Trenggalek sendiri sudah ada 20.000 ha lahan tambang yang sedang dalam proses eksplorasi oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang diharapkan tahun depan sudah bisa produksi.
Sementara itu di Banyuwangi masih ada satu potensi lahan tambang lagi setelah sebelumnya sudah ada tambang Tumpang Pitu Banyuwangi yang dioperasikan oleh PT Bumi Suksesindo (BSI), anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk.
"Saat ini baru Kabupaten Banyuwangi yang merasakan hasil tambangnya, nilai golden share Banyuwangi saat ini sudah mencapai kurang lebih Rp700 miliar," ungkapnya.
Dia melanjutkan, sedangkan hasil pajak tambang kita sekarang ini sudah mencapai US$44,90 juta. Artinya, kata Setiajit, dalam beberapa tahun ke depan jika titik-titik potensi tambang yang dimiliki Jatim akan sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
Setiajit menambahkan saat ini kendala yang dihadapi dalam industri pertambangan yakni masalah sosial seperti penolakan warga di Silo Jember. Menurut Setiajit, saat ini pihaknya bersama dengan pemerintah pusat sedang berkoordinasi dengan Bupati Jember agar ikut mendukung dan menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaatan pertambangan bagi masyarakat.
"Memang ada penolakan warga Jember, tapi memang di Banyuwangi dulu pun begitu. Masyarakat mengira bakal open mining dan mencemari lingkungan. Namun kami akan menjelaskan ke masyarakat bahwa pertambangan akan mengentaskan kemiskinan," ujarnya.
Selain kendala sosial, lanjut Setiajit, kendala lain yang dihadapi yakni kekurangan tenaga inspektur tambang (IT) dan pejabat pengawas yang mengawasi pemengang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Saat ini Jatim baru memiliki 11 inspektur tambang dan belum memiliki pejabat pengawas sehingga kegiatan pembinaan dan pengawasan kurang optimal.
"Tapi sesuai SK Gubernur, kami akan menambah anggaran untuk membentuk pejabat pengawasan pemegang IUP," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
