SUMBER DAYA LAUT & PERIKANAN : KKP Usulkan Wewenang Satgas 115 Diperluas

JAKARTA— Pemerintah menyiapkan rancangan usulan untuk memperluas kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) menjadi mencakup penertiban atas seluruh tindakan illegal yang dilakukan di wilayah laut, bukan hanya yang terkait dengan perikanan.
Juli Etha Ramaida Manalu | 22 November 2018 02:00 WIB

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan rancangan usulan untuk memperluas kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) menjadi mencakup penertiban atas seluruh tindakan illegal yang dilakukan di wilayah laut, bukan hanya yang terkait dengan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan perlindungan sumber daya di sisi perikanan saat ini sudah berjalan dengan baik melalui sejumah program, salah satunya sanksi penenggelaman kapal-kapal yang melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia.

Namun, di sisi kelautan sampai saat ini belum terlaksana sepenuhnya termasuk perlindungan pemanfaatan sumber daya yang ada di laut seperti gas, tambang, timah, hingga kabel.

Selain itu, ada pula masalah seperti kapal-kapal tanker ilegal yang masuk ke perairan Indonesia, tambang-tambang ilegal seperti timah di wilayah perairan, hingga mengalirnya minyak secara illegal ke pihak tak berwenang di tengah laut.

“Itu semua seharusnya menjadi satu aksi yang dilakukan KKP dan tentunya meminta sinergi dari institusi lain baik Angkatan Laut, Polisi Air, Kejaksaan, dan Bakamla [Badan Keamanan Laut] untuk bersama-sama melindungi,” kata Susi di sela-sela pelantikan Kepala Pelaksana Harian Satgas 115, Rabu (21/11).

Dengan adanya perluasan kewenangan ini, Susi berharap bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan neraca perdagangan Indonesia. Pasalnya, dia menengarai bahwa nilai ekspor Indonesia yang sebenarnya bisa jadi lebih besar dari pada yang terdata saat ini.

Namun, pengawasan di laut yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik menyebabkan masih banyaknya kekayaan Indonesia yang dibawa ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang baik dan benar sehingga menimbulkan kerugian negara.

Belum lagi, adanya sengketa terkait wilayah yang masih terus berlanjut seperti dengan Vietnam ataupun Filipina di wilayah yang kaya akan sumber daya baik perikanan dan kelautan.

“Salah satu yang barangkali masih terus ambil sumber daya kita adalah Filipina [yang masuk] dari utara Sulawesi juga, Vietnam. Walaupun Vietnam mungkin kapasitasnya tidak seberapa besar, kalau itu dibiarkan terus juga mereka akan kembali seperti dahulu,” jelasnya.

Selain itu, kapal-kapal milik negara China menurut Susi juga masih kerap mengelilingi wilayah di sekitar perairan Indonesia di daerah Timur, terutama di perbatasan. Dirinya mengaku mendapat informasi bahwa kapal dari negara tersebut masih kerap keluar masuk di wilayah perbatasan Indonesia terutama di Papua.

Hal ini, menurut Susi lantaran kapasitas kapal patroli yang jumlah armadanya masih sangat kecil dibandingkan luasnya wilayah perairan Indonesia. Untuk itu, dia berharap ke depan akan ada kapal besar yang bisa diperuntukkan dalam membantu pengawasan wilayah perbatasan perairan Indonesia dengan negara asing.

Hal ini menjadi penting karena ke depannya, perang atau sengketa antar negara menurut Susi sudah bukan lagi terkait pandangan melainkan sumber daya alam.

“Barangkali nanti angkatan laut berubah peruntukan kapal, satu mungkin kapal yang besar di Barat. Ini sangat penting karena itu berbatasan dengan wilayah yang mana disruption sangat tinggi karena banyak klaim yang mengaku bahwa ini wilayah dia,” jelasnya. (Juli E.R.Manalu)

Tag : perikanan, kelautan
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top