PENGUATAN STRUKTUR PERMODALAN : Suntikan Modal ke Bank Sulselbar dari Pengembalian Dividen

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan opsi untuk menambah modal Bank Sulselbar melalui skema pengembalian penuh dividen untuk kemudian memperkuat struktur permodalan bank pembangunan daerah atau BPD milik pemprov tersebut.
Amri Nur Rahmat | 12 Oktober 2018 02:00 WIB
Kantor Bank Sulselbar di Makassar, Sulawesi Selatan. - Ilustrasi

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan opsi untuk menambah modal Bank Sulselbar melalui skema pengembalian penuh dividen untuk kemudian memperkuat struktur permodalan bank pembangunan daerah atau BPD milik pemprov tersebut.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan langkah tersebut diharapkan bisa lebih mendorong daya tumbuh Bank Sulselbar dan memberikan manfaat luas bagi perekonomian di Sulsel.

“Dividen untuk tahun ini [tahun buku 2018], sepenuhnya akan dikembalikan penuh untuk modal. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi memang kewajiban pemprov agar Bank Sulselbar lebih kuat,” ujarnya seusai berkunjung ke Bank Sulselbar, Kamis (11/10).

Menurut dia, langkah tersebut didasari kinerja Bank Sulselbar yang mencatatkan tren pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, yang membutuhkan dukungan lebih aktif dari pemegang saham melalui injeksi modal untuk penguatan struktur permodalan.

Di sisi lain, injeksi modal melalui skema pengembalian penuh dividen menjadi salah satu upaya Pemprov Sulsel untuk memperbesar porsi kepemilikan saham di Bank Sulselbar yang ditargetkan mampu mencapai 51%.

“Apalagi Bank Sulselbar ini sangat sehat sebenarnya, kinerja bagus, NPL [non performing loan] sangat terjaga. Begitu pula dengan beberapa indikator bisnis lainnya. Sehingga saya berharap saham Pemprov Sulsel bisa menjadi 51%, karena Bank Sulselbar ini juga menjadi komponen terhadap struktur PAD murni Sulsel,” tutur Nurdin.

Menurutnya, porsi kepemilikan saham 51% diharapkan bisa terwujud pada tahun depan dengan catatan keuangan Sulsel tidak lagi mengalami defisit sehingga pemprov memiliki ruang lebar untuk melakukan injeksi modal ke Bank Sulselbar.

Selain itu, Nurdin juga mendorong Bank Sulselbar agar beroperasi sebagai bank devisa sehingga bisa menyerap dan mengelola dana investasi asing yang hendak ditanamkan di Sulawesi Selatan.

“Ke depannya, Sulsel akan menjadi sasaran investasi yang sangat besar. Sayang sekali jika Bank Sulselbar sebagai BPD tidak bisa menyerap dana dana investasi asing itu. Dana investasi itu dalam bentuk uang asing, sehingga tentunya yang memungkinkan memafaatkan itu harus bank devisa,” ujar Nurdin.

Kemudian, gubernur juga berkomitmen untuk mendorong pemda se-Sulsel yang masih menempatkan dana pada bank umum agar mulai dilimpahkan ke Bank Sulselbar untuk pengelolaannya. Ini juga menjadi bentuk partisipasi dalam mendorong penguatan struktur pendanaan Bank Sulselbar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Sulselbar Andi Muhammad Rahmat mengemukakan tahapan menjadi bank devisa telah dipersiapkan dan memasuki tahapan proses eksekusi pada tahun depan.

“Akan kami masukkan dalam RBB tahun depan. Mulai diproses tahun depan karena ini butuh koordinasi dengan regulator juga. Jika memungkinkan tahun depan kita sudah jadi bank devisa, lebih bagus lagi,” ujar dia.

Dengan demikian, dia berharap, agar Pemprov Sulsel juga aktif melakukan pendampingan dan merealisasikan dukungan agar Bank Sulselbar bisa menjaga tingkat kesehatan bank sebagai persyaratan utama menjadi bank devisa.

Di sisi lain, Rahmat juga mengemukakan jika Gubernur Nurdin Abdullah menyatakan bakal mendorong pemda se-Sulsel untuk melimpahkan pengelolaan dana kepada Bank Sulselbar sebagai bentuk optimalisasi peran BPD.

“Gubernur juga ingin agar dana daerah yang di luar agar bisa masuk ke Bank Sulselbar. Kami juga berharap agar gubernur bisa memfasilitasi agar dana-dana dari BPJS, kesehatan maupun ketenega­ker­­jaan, lalu dana haji dan lainnya yang terhimpun di Sulsel sebaiknya ditempatkan di bank-bank daerah, termasuk Bank Sulselbar,” ujar Rahmat.

Dia menjelaskan, jika hal tersebut terwujud maka bisa menjadi solusi dalam menekan angka LDR perbankan di Sulsel yang saat ini mencapai 160%, di samping memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian daerah, termasuk memberikan ruang bagi masyarakat Sulsel mendapatkan pinjaman dengan rate kompetitif.

Kemudian untuk perihal struktur permodalan, papar Rahmat, perseroan masih membutuhkan injeksi modal dari pemilik saham termasuk Pemprov Sulsel yang saat ini masih tercatat sebagai pemilik saham mayoritas.

Pemprov Sulsel sejauh ini memiliki saham Bank Sulselbar pada angka 34%, sedangkan sisanya terbagi pada seluruh pemda se-Sulsel dan Sulbar.

Adapun posisi modal disetor Bank Sulselbar per Juni 2018 menyentuh angka Rp932,66 miliar sedangkan modal inti perseroan pada periode yang sama sebesar Rp2,54 triliun.

Sementara itu, Bank Sulselbar per hingga kuartal kedua tahun ini telah mengantongi laba Rp278,06 miliar atau 118,84% dari target yang tertuang dalam RBB perseroan.

Tag : bank sulselbar
Editor : Roni Yunianto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top