162 Izin Usaha di Tanah Papua Tumpang Tindih

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua dan Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat menemukan terdapat 162 izin tambang, perkebunan, dan kehutanan yang tumpang tindih dengan hutan lindung.
Yanita Petriella | 09 Oktober 2018 14:39 WIB
Perkebunan sawit merambah Mimika, Papua. - Antara
Bisnis.com, MANOKWARI - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua dan Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat menemukan terdapat 162 izin tambang, perkebunan, dan kehutanan yang tumpang tindih dengan hutan lindung. 
Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) dan Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat (KPRHPB) Yosep Watofa mengatakan hingga tahun 2017, terdapat sebanyak 338 izin industri berbasis lahan yang terdiri sari 171 izin usaha pertambangan,114 izin usaha perkebunan sawit, 43 izin Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan 10 izinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) dengan total luas konsesi izin sebesar 14,85 juta ha atau 34,77% dari luas total Tanah Papua.
"Memang belum semua izin ini beroperasi atau beraktivitas di lapangan. Namun izin ini adalah izin yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah," ujarnya, Senin (8/10/2018). 
Adapun, hutan di Tanah Papua luasnya mencapai 37,522 juta hektare (Ha) atau 87,38% dari luas total daratan Tanah Papua yang telah mengalami deforestasi yang serius dalam dua dekade terakhir. 
Hasil kajian Forest watch Indonesia dalam 7 tahun terakhir yakni periode 2009 hingga 2016 menunjukkan bahwa deforestasi di Tanah Papua mencapai 170.484 Ha per tahun. 
"Beberapa faktor yang menjadi pendorong deforestasi di tanah papua yakni ekspansi industri berbasis lahan seperti pertambangan, perkebunan sawit, kehutanan, IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI," katanya. 
Pihaknya menemukan dari sejumlah izin pertambangan, perkbunan sawit san kehutanan itu banyak yang bermasalah, tidak clear and clean, dan tumpang tindih dengan kawasan lindung. 
Berdasarkan nomer 23/2013 tentang RTRW Provinsi Papua dan perda nomer 14/2013 tentang RTRW Papua Barat luas kawasan lindung (hutan lindung dan hutan konservasi) di Tanah Papua sebesar 22,98 juta Ha atas 53,08% dari total luas Tanah Papua.
Hasil analisis spasial dengan metode tumpang susun (overlay) yang dilakukan KMSTRP dan KPRHPB menunjukkan bahwa terdapat 162 izin industri berbasis lahan yang terdiri dari 102 izin pertambangan, 25 izin perkebunan sawit dan 35 izin IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI yang izinnya tumpang tindih dengan kawasan lindung itu  yang luasnya 2,627 juta Ha atau 11,43% dari luas total kawasan lindung di Tanah Papua. 
Di kawasan lindung itu, dari 102 izin tambang tumpang tindih dengan hutan lindung seluas 1,63 juta Ha dan tumpang tindih dengan kawasan konservasi seluas 799.561 Ha. 
Sementara untuk perkebunan sawit dari 25 izin perkebunan sawit seluas 33.657,25 Ha tumpang tindih di hutan lindung dan seluas 12.766 Ha tumpang tindih dengan kawasan konservasi. 
Untuk industri kehutanan seperti IUPHHKA HA dan IUPHHK-HTI terdapat 35 izin yang rinciannya tumpang tindih dengan hutan lindung seluas 94.185 Ha dan tumpang tindih perkebunan sawit dan kehutanan beroperasi di lapangan. 
"Namun terbitnya izin ini membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran izin dikawasan lindung. Tumpang tindih izin di kawasan lindung ini merupakan pelanggaran terhadap UU nomer 41/1999 tentang kehutanan dan juga melanggar UU nomer 5 tahun 1990 tentang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem," ucap Yoseph. 
Tag : papua
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top