TAHAPAN PEMILU 2019 : Iklan Media Massa Mulai Tahun depan

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta seluruh partai politik dan tim kampanye pasangan calon presiden dan calon presiden memerhatikan ketentuan batas waktu kegiatan rapat umum dan pemasangan iklan di media massa.
Jaffry Prabu Prakoso | 04 Oktober 2018 02:00 WIB

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta seluruh partai politik dan tim kampanye pasangan calon presiden dan calon presiden memerhatikan ketentuan batas waktu kegiatan rapat umum dan pemasangan iklan di media massa.

Seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), baru bisa melakukan iklan di media massa dan rapat umum hanya pada 21 hari sebelum masa tenang atau 24 Maret—13 April 2019.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan bahwa hal ini tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 32 Tahun 2018 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu.

“Yang bisa dilakukan saat ini adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, debat pasangan calon tentang materi kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye,” katanya di Jakarta, Rabu (3/10).

Abhan berharap agar peserta pemilu mengikuti pelaksanaan kampanye tersebut.

Menurutnya, peraturan ini perlu sosialisasi lebih karena pelaksanaan pesta demokrasi tahun depan berbeda dengan sebelumnya.

Hal ini karena pada 17 April 2019 masyarakat akan melakukan pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan legislatif.

Sementara itu bagi yang melanggar ketentuan tersebut, maka peserta pemilu akan dipidana paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta.

Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencatat kampanye politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang tidak boleh terulang oleh media massa pada pesta demokrasi tahun depan.

Komisioner KPI Hardly Stefano mengatakan bahwa dari sisi pemberitaan dan penyiaran, berita palsu, penggiringan opini, dan hasil hitung cepat menjadi salah satu yang harus dicegah.

Saat itu, lembaga survei berusaha mengabarkan hasil pemungutan suara di Nusantara yang paling cepat dan akurat.

Menurut Hardly dapat menggiring opini masyarakat karena proses pemungutan suara lebih cepat di Indonesia bagian timur.

Hasil tersebut bisa memengaruhi publik yang ada di Indonesia barat untuk mencoblos salah satu calon karena sudah terlihat siapa yang mendapat dukungan tertinggi.

“Oleh karena itu hitung cepat kami sarankan dilakukan setelah proses pemungutan suara selesai di Indonesia bagian barat,” katanya. (Jaffry P. Prakoso)

Tag : kampanye, Pemilu 2019
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top