Mendagri Ajak Seluruh Kepala Daerah di Papua Barat Bersinergi

Demi pembangunan di Papua Barat semua kepala daerah di wilayah ini diminta untuk menjalin kerja sama. Ajakan agar seluruh kepala daerah di Provinsi Papua Barat bersinergi itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Newswire | 04 Oktober 2018 09:37 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo - Antara/M. Agung Rajasa

Bisnis.com, SORONG - Demi pembangunan di Papua Barat semua kepala daerah di wilayah ini diminta untuk menjalin kerja sama.

Ajakan agar seluruh kepala daerah di Provinsi Papua Barat bersinergi itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Mendagri pada pertemuan bersama para kepala daerah di Kota Sorong, Rabu (3/10), sebelum bertolak untuk mengikuti acara perdamaian adat ke Kabupaten Maybrat, mengajak para bupati/wali kota saling membangun hubungan antarpemerintah, termasuk dengan pemerintah pusat.

Mendagri dalam pertemuan itu didampingi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Mayjen TNI Soedarmo dan Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono.

Kepala daerah yang hadir pada pertemuan tersebut Bupati Tambraw, Bupati Sorong, Bupati Raja Ampat, Wali Kota Sorong, Bupati Manokwari Selatan, dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua dan Papua Barat serta Ketua DPR Papua Barat hadir pula dalam pertemuan itu.

Tjahjo Kumolo mengingatkan, kerja sama antardaerah sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan.

Selain itu, kata Mendagri, sinergi dan konektivitas antarkota dan kabupaten secara efektif, efisien, juga sebagai upaya mempercepat reformasi birokrasi.

"Muara dari semua itu adalah untuk memperkuat otonomi daerah. Bangun hubungan yang baik, bangun kerja sama ekonomi, bidang sumber daya manusia semua seluruh daerah maju dan berkembang sama-sama," kata Tjahjo seperti dikutip Antara, Kamis (4/10/2018).

Hingga kini, ungkap Mendagri, baru 60% daerah-daerah otonomi baru yang dapat memenuhi syarat sebagai daerah mandiri. Sisanya belum memiliki konsep perencanaan pembangunan, penganggaran belum maksimal, termasuk dalam memastikan program yang tepat sasaran.

"Pada sisi lain masih ada 314 usulan daerah otonomi baru. Saya meminta kepada bupati dan wali kota untuk melibatkan semua elemen pemerintah daerah dalam setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan," ujar Mendagri.

Dirjen Politik dan PUM Mayjen TNI Soedarmo menambahkan Provinsi Papua Barat berada di peringkat paling rawan dalam Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2018 yang dibuat Bawaslu RI.

Soedarmo berharap Pemilu 2019 dapat berjalan lancar. Hasil survei masih berubah jika kepala daerah berkomitmen mengubah potensi kerawanan.

Ia menyoroti permasalahan batas wilayah antarkabupaten/kota di daerah ini, di antaranya Kota Sorong yang masih menyimpan potensi masalah batas wilayah dan penggunaan aset dengan Kabupaten Sorong.

"Kita berharap masalah ini dapat segera diselesaikan secara bertahap. Jangan berlarut-larut karena masih banyak kegiatan lain yang harus dilaksanakan," ujarnya pula.

Dia juga menyoroti Kabupaten Tambrauw terkait masalah perpindahan ibu kota dari Sausapor ke Fef. Di Kabupaten Sorsel ada permasalahan tanah ulayat lokasi kantor bupati dan sengketa tanah adat. Sedangkan di Kabupaten Raja Ampat, terkait upaya pemerintah mengembangan akses transportasi pendukung pariwisata.

Menurutnya, penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Manokwari dengan Pegunungan Arfak serta Teluk Wondama pun harus segera dituntaskan. Begitu juga wilayah Fakfak dengan Kaimana dan Teluk Bintuni.

Sumber : Antara

Tag : pembangunan, mendagri, papua barat
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top