PERGADAIAN DI SULSEL : 48 Usaha Gadai Lokal Abai Aturan OJK

MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan mencatat sebanyak 48 pelaku usaha yang menyediakan jasa gadai belum mengantongi izin operasional sebagaimana yang tertuang dalam POJK No.31/2016.
Amri Nur Rahmat | 08 Agustus 2018 02:00 WIB

MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan mencatat sebanyak 48 pelaku usaha yang menyediakan jasa gadai belum mengantongi izin operasional sebagaimana yang tertuang dalam POJK No.31/2016.

Seluruh pelaku usaha pergadaian swasta yang terpantau oleh OJK Regional 6 Sulampua itu diklasifikasikan tidak memiliki legalitas, namun tetap melakukan layanan gadai di Makassar dan Gowa yang merupakan daerah penyangga Makassar.

Kepala OJK Regional 6 Sulampua Zulmi mengatakan, pada umumnya penyedia jasa gadai itu melakukan kegiatan pergadaian barang-barang elektronik terkhusus telepon seluler.

"Tetapi kami masih memberikan ruang untuk mereka [perusahaan pergadaian swasta] untuk mendaftar dan mendapatkan izin usaha pergadaian dari OJK. Tetapi sebagai konsekuensi, tidak ada lagi relaksasi ketentuan," katanya, Selasa (7/8).

Sekadar diketahui, Peraturan OJK (POJK) No31/2016 tentang usaha pergadaian, perusahaan pergadaian wajib terdaftar sebelum 29 Juli 2018, atau dua tahun masa transisi setelah regulasi tersebut ditandatangani.

Sedangkan batas kepemilikan izin usaha bagi pergadaian swasta yakni 29 Juli 2019, atau tiga tahun setelah POJK tersebut terbit.

Beleid tersebut juga mengatur bahwa setiap perusahaan gadai yang telah mengantongi izin wajib menjadi anggota asosiasi usaha gadai.

Zulmi menjelaskan, perusahaan pergadaian yang mendaftar sebelum 29 Juli 2018 masih mendapatkan berbagai relaksasi ketentuan, sedangkan yang telah melewati tenggat waktu tidak lagi mendapatkan fasilitas relaksasi.

Dia menguraikan, terdapat 50 perusahaan pergadaian di Makassar dan Gowa yang terpantau OJK Regional 6 Sulampua namun baru dua perusahaan yang terdaftar sebelum tenggat waktu, sedangkan 48 sisanya belum mengikuti POJK.

"Kami masih tetap menunggu 48 perusahaan gadai ini untuk mendaftar dan mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK. Kami juga menghimbau masyarakat agar tidak lagi menggunakan jasa dari 48 pelaku usaha gadai ini," kata Zulmi.

Diketahui jika perusahaan pergadaian yang belum terdaftar resmi itu abai ketentuan otoritas, maka tahapan penindakan bakal dilakukan OJK yang tahapan surat pemanggilan karena beroperasi tanpa izin.

Tahapan selanjutnya jika pelaku usaha gadai yang bersangkutan masih belum juga mengurus izin usaha, otoritas akan bertindak represif melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi untuk mengambil tindakan hukum.

Adapun tindakan hukum yang dimaksud yakni penyegelan outlet sampai yang paling ekstrim berupa penutupan paksa.

"Namun orientasi kami sebenarnya bukan untuk menutup usaha gadai swasta ini, tetapi bagaimana agar semuanya mengikuti ketentuan, terdaftar dan berizin. Karena ini juga untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian dan tentunya dalam rangka perlindungan konsumen," ujar dia.

Sementara itu, Pemimpin PT Pegadaian Wilayah VI Makassar Benzani mengatakan pihaknya siap membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha gadai swasta lokal untuk menciptkan industri gadai yang sehat dan sesuai dengan ketentuan OJK.

"Bisa saja melalui pola keagenan atau skema yang lain, sehingga bisa lebih banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan layanan gadai sesuai dengan aturan OJK," ujar dia.

Tag : pegadaian
Editor : Abraham Runga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top