Backlog Perumahan di Bali capai 400.000 Unit

Backlog perumahan di Bali pada 2017 mencapai 400.000 unit dan tahun ini pun diperkirakan masih akan susah terpenuhi.
Feri Kristianto | 10 Juli 2018 20:32 WIB

Bisnis.com, DENPASAR—Backlog perumahan di Bali pada 2017 mencapai 400.000 unit dan tahun ini pun diperkirakan masih akan susah terpenuhi.

Ketua DPD REI Bali Pande Agus Widura mengatakan harapan mengejar backlog perumahan berada pada program rumah murah bersubsidi. Hanya saja, tahun ini pun REI pesimistis target sebanyak 3.500 unit rumah bersubsidi bisa terpenuhi.

“Saat ini cara mengatasi backlog adalah tetap sukseskan perumahan subsidi tapi kami alami kendala saat ini dimana Karangasem sebagai salah satu lokasi penjualan rumah subsidi terpaksa tidak bisa merealisasikan seperti sebelumnya karena erupsi Gunung Agung,” jelasnya, Selasa (10/7/2018).

Lokasi rumah bersubsidi di Bali terkonsetrasi di tiga kabupaten, yakni Buleleng, Jembrana dan Karangasem. Hingga saat ini sudah 1.000 akad jual beli rumah bersubsidi terealisasi di Bali dan paling banyak berada di Buleleng atau Bali bagian utara.

Khusus di Karangasem, pembangunannya merosot hingga 80% dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini bisa dimaklumi karena aktivitas masyarakat belum normal 100% akibat terjadinya erupsi Gunung Agung yang berada di wilayah Karangasem.

“Mungkin turun nanti realisasi saya belum yakini 3.500 unit karena pertama karena mereka sudah banyak tertuju di Buleleng, tetapi harapannya di tempat lain bisa meskipun terganjal soal harga tanah,” ungkapnya.

Pande menekankan selain masalah tersendatnya pembangunan di Karangasem, keberadaan rumah subsidi ketika perekonomian normal sebenarnya belum bisa mengurangi backlog secara signifikan. Penyebabnya, harga jual rumah bersubsidi di Bali masih seharga Rp148 juta per unit.

Dengan harga senilai itu, susah mendapatkan kavling tanah 100 meter persegi sehingga pengembang kesusahan memasok. Alhasil saat ini rumah yang memungkinkan dibangun hanya di lahan seluas 60 meter persegi-70 meter persegi. Kondisi itu terjadi karena masih ada aturan batas minimal rumah kavlingan adalah 100 meter persegi.

Menurutnya, jika harga dikoreksi menjadi minimal Rp190 juta per unit akan lebih memudahkan pengembang mewujudkan rumah bersubsidi tersebut. Bahkan, tidak hanya di tiga kabupaten tetapi daerah di Tabanan dan Gianyar yang berbatasan dengan pusat pariwisata Badung dan Denpasar akan sangat dimungkinkan.

“Kalau harga naik di kabupaten ikut bangun akan mendongkrak penjualan. Kalau bisa seandainya Rp190 juta itu bisa di Taban dan Gianyar dan akan hot bahkan bisa lebih dari 3.500 unit,” jelasnya.

Tag : bali, backlog perumahan
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top