Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia dinilai tidak perlu khawatir menghadapi ancaman disetopnya pemberian insentif generalized system of preferences (GSP) dari Amerika Serikat yang nilainya tidak sampai US$2 miliar.
Berdasarkan perhitungan itu, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengklaim kalaupun Indonesia kehilangan jatah GSP tersebut, dampaknya tidak akan terlalu signifikan bagi neraca perdagangan.
“Jadi kita belum rugi kalaupun GSP ditarik AS. Kita masih tetap bisa ekspor ke sana meski bayar pajak,” katanya, Senin (9/7/2018).
Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, pada 2017 total ekspor produk Indonesia ke AS yang memanfaatkan fasilitas GSP bernilai US$1,95 miliar dari total keseluruhan ekspor ke Negeri Paman Sam yang mencapai US$17,79 miliar.
Adapun, 5 produk ekspor nonmigas utama Indonesia yang memanfaatkan insentif GSP pada tahun lalu a.l. perhiasan (US$182,4 juta), ban (US$164,8 juta), kawat berisolasi (US$118,7 juta), asam lemak monokarboksilat industrial (US$91,4 juta), dan alat musik (US$86,7 juta).
Indonesia sendiri merupakan penerima fasilitas GSP terbesar keempat setelah India, Thailand, dan Brasil.
Sofjan mengemukakan, langkah AS mengevaluasi sekitar 124 produk Indonesia untuk menentukan kelayakan menerima insentif GSP seharusnya tak hanya dilihat dari sisi perdagangan saja tetapi juga dari nilai investasi.
Pasalnya, AS juga banyak mengambil keuntungan dari Indonesia melalui investasi di berbagai sektor dan membawa kembali keutungan dari dalam negeri.
Apalagi, tegasnya, Indonesia sebenarnya bukanlah tujuan utama kegiatan investasi AS melainkan China, Eropa, dan negara-negara yang lebih besar defisit perdagangannya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menambahkan, Pemerintah Indonesia akan mengirimkan tim ke AS untuk melakukan negosiasi supaya fasilitas GSP untuk RI tetap dipertahankan.
Tim tersebut akan berangkat pada 19 Juli. Adapun, anggotanya terdiri dari beberapa perwakilan kementerian terkait.
Salah satunya adalah utusan dari Kementerian Pertanian yang membawa kepentingan untuk ekspor produk pertanian yang dipermasalahkan di AS.
“Saya belum bisa sampaikan yang kaitannya GSP akan di-review itu, pokoknya kita udah memutuskan akan kirim tim,” katanya.
Di lain pihak, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan menegaskan niat baik Washington untuk menjaga hubungan perdagangan yang baik dengan RI.
“AS berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia, mendorong perdagangan yang bebas, adil, dan saling menguntungkan. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan perdagangan secara menyeluruh demi mewujudkan potensi penuh kemitraan strategis kita,” tegasnya dalam pernyataan resmi.
NEGOSIASI AKTIF
Pada perkembangan lain, pemerintah memastikan akan terus berkomunikasi dengan AS terkait peninjauan ulang program GSP.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan hal itu sudah dibahas dalam rapat terbatas di Istana Bogor pada Senin (9/7/2018). Nantinya akan ada beberapa regulasi baru yang diterbitkan.
“Komunikasi dengan AS akan berjalan terus,” tegasnya.
Dia tidak menampik adanya kritik yang datang dari AS soal hambatan dagang yang dibuat Indonesia, sehingga menghalangi aktivitas dagang mereka.
“Itu sudah dibahas dan sedang dibahas untuk diubah beberapa regulasinya. Beberapa barrier itu terkait peraturan yang sudah dikeluarkan mungkin sebelum [pemerintahan] Presiden Jokowi,” tambahnya.
Dia mengatakan kebijakan tersebut terkait digital economy yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Itu seperti untuk data center, itu yang kita dorong. Itu kebijakan lama, kan dulu semua data ada di dalam negeri, sekarang data kan di awan [cloud],” ujarnya.
Terkait program GSP yang ada, Airlangga juga akan memberikan sosialisasi bagi sektor usaha yang belum memanfaatkan insentif keringanan bea masuk untuk produk tertentu dari negara-negara berkembang ke AS tersebut.
Hingga saat ini, Indonesia masih memperoleh manfaat GSP AS dalam kategori A yang memberikan pemotongan tarif bea masuk di AS untuk 3.500 produk, termasuk sebagian produk agrikultur, produk tekstil, garmen dan perkayuan.
Tidak semua produk ekspor Indonesia memperoleh manfaat GSP AS. Pada 2016, Indonesia memperoleh manfaat GSP sebanyak US$1,8 miliar dari total ekspor Indonesia ke AS pada 2016 senilai US$20 miliar.
Sebelumnya, berbagai kalangan pelaku industri meneriakkan agar pemerintah tidak menyepelekan fasilitas GSP dan mendesak AS untuk mempertahankan insentif tersebut bagi Indonesia.
“[GSP] Sangat menguntungkan karena bea masuk digratiskan. Kami mengharapkan GSP tetap dipertahankan, karena kalau itu dicabut, habislah kita. Sukses dan tidaknya industri dalam negeri mengolah karetnya akan sangat tergantung pada fasilitas GSP ini,” ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
