Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia menilai kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tak mengancam program pembangunan perumahan dari Pemprov DKI.
Wakil Ketua Bidang Riset dan Kajian Perkotaan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) DKI Jakarta, Adhamaski Pangeran, mengatakan kenaikan NJOP tidak akan menghambat program perumahan Pemprov DKI, yaitu uang muka atau down payment (DP) 0 persen atau nol rupiah.
"Selama ini masyarakat kan biasa jual-beli tanah, ditaksir dari harga pasar, pasti kan jual tanah harga pasar," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (9/7/2018).
Oleh sebab itu, menurut Adhamaski, kenaikan NJOP tidak akan kontraproduktif pada program DP 0. Menurutnya, sesuai UU Pengadaan Tanah ataupun skema pembelian tanah biasa, tidak akan memengaruhi program ini.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan meningkatkan NJOP rata-rata 19,54% pada 2018. Kebijakan ini diprediksi membuat beban biaya pengembang juga ikut naik.
Adhamaski yang juga menjadi dewan pakar Anies-Sandi sebagai ahli perencanaan wilayah dan kota mengatakan kebijakan ini justru memikirkan masyarakat DKI seluruhnya khususnya masyarakat di kawasan kumuh.
Menurut Adhamaski, selama ini masyarakat tersebut tidak menikmati kenaikan harga tanah di Jakarta. "Alhasil membentuk struktur ruang yang kurang efIsien dan kurang produktif juga. Seharusnya, mereka bisa menikmati. Agar kesejahteraan secara umum juga meningkat," terang Adhamaski.
Dia menambahkan setelah kenaikam NJOP, perlu dipikirkan cara-cara agar mereka masyarakat bisa menikmati kenaikan harga tanah karena sudah bergerak mekanisme pasar dan NJOP.
"Mungkin pengaruh ke cost structure, tapi ya setiap detik juga harga tanah di Jakarta akan naik terus. Apalagi infrastruktur di DKI makin berkembang," sambungnya.
Jadi, kata Adhamaski, kondisi sekarang adalah tantangan bagi BUMD untuk mengatasi hal ini. “Entah unit komersialnya diperbanyak, ada recurring income-nya atau pemasukan apa pun. "Orang-orang pengembangan bisnis biasanya jago-jago tuh hitungan RAB [rencana anggaran biaya]-nya," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
