PENYERAPAN APBD 2018 : Jabar Genjot Bagi Hasil dan Hibah

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pencairan dana bagi hasil dan dana hibah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran 2018 yang saat ini baru mencapai Rp12,4 triliun.
Wisnu Wage | 23 Juni 2018 02:00 WIB

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pencairan dana bagi hasil dan dana hibah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran 2018 yang saat ini baru mencapai Rp12,4 triliun.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 8 Juni 2018 mencapai 36,73% dari total anggaran Rp33,9 triliun lebih.

Dibanding periode yang sama 2017, angka ini terbilang lebih tinggi. “Tahun lalu hanya sekitar 34%, jadi penyerapan anggaran sudah on the track,” katanya di Bandung, Jumat (22/6).

Menurutnya angka realisasi yang cukup tinggi ini lantaran mulai disalurkannya dana bagi hasil serta dana hibah, terutama bantuan operasional sekolah (BOS) pada kabupaten/kota. Dia mengklaim dana bagi hasil sangat signifikan mendongkrak serapan anggaran.

Pihaknya mencatat dana bagi hasil yang terdapat dalam APBD 2018 mencapai Rp6,78 triliun, yang sudah disalurkan mencapai Rp1,59 triliun atau 23,54%. Sementara itu untuk pos hibah, teranggarkan Rp9,249 triliun dan sudah disalurkan 59,85% atau mencapai Rp5,535 triliun.

“Dana bagi hasil ditransfer setiap triwulan, sekarang belum masuk triwulan II jadi awal Juli bisa mencapai 50%,” paparnya.

Untuk belanja langsung, pihaknya baru merealisasikan sekitar 25% dari total anggaran Rp8,442 triliun. Angka ini ditopang belanja modal sebesar Rp3,617 triliun yang baru terserap Rp562 miliar karena proses lelang baru berjalan. “Jadi yang baru dibayarkan kami itu uang mukanya karena tendernya baru diproses, tapi ini terhitung masih tinggi,” katanya.

Jumlah target murni pendapatan daerah pada APBD Jabar TA 2018 mencapai Rp31,9 triliun. Sementara itu, jumlah belanja daerah mencapai Rp33,9 triliun, atau ada defisit Rp2 triliun yang ditutup dari Silpa.

Jumlah pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,5 triliun lebih, Dana Perimbangan Rp14,3 triliun lebih, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp31,1 miliar lebih.

Dihubungi terpisah, Penjabat Gubernur Jabar Komjen Pol Moch. Iriawan mengatakan pihaknya sudah meminta agar tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) bisa mengejar target realisasi setengah tahun ini hingga 40%.

“Masing-masing penyerapannya masih bervariasi, saya pacu mereka agar program yang ada tercapai dan percepatan,” katanya pada Bisnis.

Dari laporan yang ia terima belum ada informasi atau kasus gagal lelang yang membuat belanja modal masih tertahan di angka Rp562 miliar. Menurutnya angka penyerapan APBD 2018 total sebesar 36,73% sudah termasuk tinggi dan normal. “Memang seharusnya di angka 42%, tapi saya pikir ini masih dalam tahap wajar,” tuturnya.

Sementara itu, Pemprov Jabar juga mengklaim penempatan dana APBD dalam bentuk deposito di Bank Jabar-Banten sudah sesuai ketentuan. Selain itu, hasil bunganya masuk ke kas daerah, bukan sebagai bentuk gratifikasi. Klaim ini menanggapi adanya temuan kejanggalan dana deposito Pemprov Jabar dalam jumlah besar di BJB dengan bunga yang sangat tinggi.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat Junaedi menyatakan, penyimpanan dana APBD dalam deposito di BJB sudah sesuai peraturan dan merupakan bagian dari manajemen kas daerah yang saban tahun diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Setiap tahun kami diaudit BPK dan hasilnya tidak ada temuan. Sebab, apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan,” paparnya.

Junaedi menjelaskan, bunga deposito yang diterima pemprov sebesar 6%-7%. Namun, besaran bunganya dihitung harian serta bersifat breakable. Artinya, dana bisa dicairkan kapan saja sesuai kebutuhan dan tidak terkena pinalti. (K57)

Tag : apbd, jawa barat
Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top