Bisnis.com, SURABAYA—Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengkaji kembali biaya pendidikan SMA/SMK negeri yang terus naik sehingga bisa berdampak pada ketidakadilan sosial.
"Dulu saya membuat kebijakan sekolah gratis terutama sekolah negeri karena di situlah letak keadilannya," katanya dalam rilis, Rabu (20/6/2018).
Dia mengatakan permintaan kepada Pemprov Jatim tersebut menyusul banyaknya keluhan masyarakat akan biaya pendidikam SMA/SMK yang sangat tinggi bahkan ada uang muka hingga Rp10 juta-Rp15 juta dan hal itu membuat mereka terancam putus sekolah.
"Dalam UUD Pasal 34 ayat 1 tertulis bahwa fakir miskin dan anak terlantar dirawat oleh negara, lalu Pancasila di poin keempat disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya pemerintah harus bersikap adil,” ujarnya.
Menurutnya, di Jatim masih banyak pelajar SMA/SMK yang memiliki kecerdasan cukup baik tapi tidak bisa sekolah karena terkendala biaya pendidikan yang tinggi. Untuk itu, pemerintah tidak boleh berpihak hanya kepada orang kaya, pemimpin, dan pejabat.
"Kalau hanya itu yang bisa sekolah sama saja dengan penjajahan zaman kolonial dulu. Apa itu adil, di mana negara ini, dimana pemerintah ini,” tegas Risma.
Rencananya, Pemkot Surabaya akan membuat cabang di beberapa sekolah dengan meminta izin provinsi untuk menampung anak-anak SMA/SMK yang tidak mampu dari segi biaya.
"Ini dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak yang terancam putus sekolah,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
