KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK : Rasio Pemeriksaan Perlu Diperluas

JAKARTA — Audit Coverage Ratio atau rasio cakupan pemeriksaan masih bisa diperluas untuk menopang kinerja pemungutan pajak. Saat ini rasio antara wajib pajak yang diperiksa dan jumlah total keseluruhan WP masih pada kisaran 0,45% untuk WP orang pribadi (OP) dan WP Badan sebesar 2,88%.
Edi Suwiknyo | 08 Juni 2018 02:00 WIB

JAKARTA — Audit Coverage Ratio atau rasio cakupan pemeriksaan masih bisa diperluas untuk menopang kinerja pemungutan pajak. Saat ini rasio antara wajib pajak yang diperiksa dan jumlah total keseluruhan WP masih pada kisaran 0,45% untuk WP orang pribadi (OP) dan WP Badan sebesar 2,88%.

Padahal sesuai dengan standar International Monetary Fund (IMF) idealnya rasio cakupan pemeriksaan suatu negara bisa berada pada kisaran 3% sampai dengan 5%. Dengan jumlah yang masih terlalu rendah, pemerintah masih memiliki ruang untuk menaikkan rasio pemeriksaan ke posisi angka ideal.

Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Hantriono Joko Susilo mengatakan, untuk mendukung peningkatan kualitas pemeriksaan, Ditjen Pajak telah mengimplementasikan compliance risk management (CRM). Mekanisme tersebut akan membantu otoritas pajak untuk memilah wajib pajak yang menjadi prioritas diperiksa atau yang bukan prioritas.

“Jadi nanti sistem kita ini akan berjalan untuk memilih makan WP yang berisiko tinggi dan yang berisiko rendah,” kata Hantriono kepada Bisnis, Rabu (6/6).

Meski demikian, sistem ini tidak hanya mencakup di bidang pemeriksaan. Menurutnya, otoritas pajak tengah mendesain sistem yang lebih komprehensif yang tak sekadar mencakup pemeriksaan, tetapi juga mencakup mengenai restitusi bahkan tahapan seperti pendaftaran juga bisa dijangkau dengan sistem tersebut.

“Intinya seluruh proses bisnis akan kami perbaiki, seluruh sistem yang belum optimal akan dioptimalkan di reformasi [pajak],” jelasnya.

Adapun terkait pemeriksaan tersebut, Ditjen Pajak sebenarnya memiliki segudang basis data yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan. Pertama, adalah basis data hasil pengampunan pajak, seperti diketahui jumlah WP yang mengikuti implementasi pengampunan pajak hanya 965.983. Padahal, jumlah WP yang terdaftar pada waktu itu sebanyak 32 juta.

Kedua, rasio tingkat kepatuhan WP masih di bawah 75%. Data 2017 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WP masih di bawah 75%, bahkan untuk WP OP nonkaryawan rasio kepatuhannya hanya pada kisaran 60%.

Ketiga, melalui akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang merupakan pemanasan untuk implementasi automatic exchange of information atau AEoI, Ditjen Pajak memiliki peluang untuk memperkuat basis data mereka, sekaligus menempatkan skala prioritas WP yang akan menjadi sasaran pemeriksaan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai instrumen pemeriksaan bisa menjadi salah satu strategi untuk menopang target pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai kurang lebih 23%.

Menurutnya, kebutuhan penerimaan pajak untuk menopang APBN semakin meningkat. Meski realisasi hingga akhir April 2018 meningkat 10,89% dibandingkan dengan tahun lalu, yakni mencapai Rp383,71 triliun atau sekitar 26,9% dari target APBN 2018 (Rp1.424 triliun), tekanan target masih cukup besar.

"Dalam situasi demikian, pemeriksaan pajak dapat menjadi instrumen yang dapat diandalkan. UU memberi kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menguji kepatuhan melalui pemeriksaan," kata Prastowo melalui keterangan resminya, Kamis (7/6).

Menurutnya, dengan berlimpahnya data dan informasi serta amnesti pajak yang telah diberikan, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan pemeriksaan, termasuk untuk takut menghadapi pemeriksaan pajak.

Meski demikian, pelaksanaan pemeriksaan pajak yang lebih terukur, berkepastian hukum, mengedepankan fairness, dan didasarkan pada analisis risiko perlu terus didorong. Untuk memastikan pemeriksaan pajak berjalan dengan baik, adil, akuntabel, dan objektif ada beberapa hal yang perlu dilakukan misalnya meningkatkan Audit Coverage Ratio (ACR).

Menurutnya, probabilitas keterperiksaan masih rendah karena rasio WP diperiksa dibandingkan dengan jumlah wajib pajak masih rendah. "Ini sekaligus peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kuantitas pemeriksaan pajak," jelasnya. (Edi Suwiknyo)

Tag : pajak
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top