Bisnis.com, BLITAR—Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kediri mengajak stakeholder, seperti BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), pemda, Kementerian Luar Negeri bersama-sama mengereyok secara bersama untuk mengatasi permasalahan TKI.
Kepala KPw BI Kediri Djoko Raharto mengatakan bagaimanapun jasa TKI dalam menjaga nilai tukar rupiah sangat penting.
Dengan menghasilkan devisa US$8,8 miliar pada 2017, maka sangat penting perannya dalam menjaga cadangan devisa stabil.
“Dengan devisa sebesar itu, maka mampu mengurangi masalah defisit neraca pembayaran,” katanya pada Pelatihan Kewirausahaan dan Bazar UMKM yang digelar KPw BI Kediri, BNP2TKI, Pemkab Blitar, Persatuan Tenaga Kerja Indonesia Purna (Pertakina) Kab. Blitar, di Blitar, Jumat (11/5/2018).
Karena perannya itu, kata dia, maka sudah semestinya masalah TKI menjadi perhatian semua pihak mengatasinya.
Seperti permasalahan TKI di luar negeri, maka perlu ada semacam fungus perwakilan terdiri atas perwakilan BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri dan lainnya untuk memantau mereka.
Baca Juga
Dengan demikian, ketika ada masalah yang menimpa TKI, maka penanganannya bisa tepat, cepat, dan tuntas.
Yang tidak kalah juga diperhatikan, terkait dengan penyiapan TKI yang akan ditempatkan di luar negeri. Masalah yang melekat pada mereka biasanya terkait dengan keahliannya, skill. Intinya, perlu ada penguatan kapasitas TKI.
Penguatan kapasitas TKI itu menjadi penting ketika mereka tidak lagi menjadi TKI, sudah purna. Dengan kuatnya kapasitas TKI, maka diharapkan bisa mengembangkan usaha ketika kembali ke Tanah Air.
Jika tidak, setidaknya mereka dapat dengan tepat dan benar menempatkan dananya untuk berinvestasi. “Karena itulah ada peran OJK dalam pembinaan TKI, terutama setelah purna, terkait pilihan berinvestasi yang tepat,” ucapnya.
KPw BI Kediri, kata dia, bersedia membantu peningkatan kapasitas TKI di daerah bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti yang berlangsung pada pelatihan dan bazar, di Blitar, Jumat (11/5/2018).
Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengatakan dalam mengatasi memang tidak bisa sendiri-sendiri, melainkan harus secara keroyokan, gotong royong.
Dia mengingatkan, daerah perlu memanfaatkan momentum pergerakan ekonomi di daerah lewat penggerojokan atau transfer dari pemerintah ke desa dengan pembinaan ke TKI dan calon TKI serta purna dan keluarga mereka.
“BUMDes bisa memberdayakan purna TKI dengan berbagai kegiatan ekonomi seperti yang berhasil di Salatiga, Jateng,” ucapnya.
Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatitm Yuntarti Panca Puspita menegaskan permasalahn yang sering terjadi pada penempatan TKI di luar negeri, yakni konflik dengan majikan, sakit, meninggal, dan kemampuan yang terbatas.
Namun di sisi lain, sumbangan devisa dari TKI berupa angka remitansi, sangat siginifikan, yakni Rp7,79 triliun pada 2108. Dari jumlah TKI asal Jatim yang sebanyak 63.498 orang, sebagian besar bekerja di sektor informal, sebagian lagi di sektor formal.
Bupati Blitar Rijanto menegaskan sumbangan TKI ke daerah tersebut cukup besar, yakni Rp450 miliar-Rp500 miliar/tahun. Devisa yang dihasilkan TKI mampu mengembangkan daerah, terutama di sentra TKI.
Seperti di Blitar Selatan yang merupakan sentra TKI, kawasan di sana berkembang dengan muncuknya UMM berbagai bidang. “Mereka juga perlu dibina agar produknya terkenal dengan usahanya bisa berkelanjutan,” katanya.
Ketua Pertakina Kab. Blitar Sulistyaningsih berharap stakeholder peduli terhadap TKI maupun purna TKI untuk mengatasi permasalahan mereka. Permasalahan yang paling perlu segera ditangani, terkait dengan peningkatan kapasitas TKI.
“Karena itulah, kami memerlukan ada Balai Latihan Kerja untuk melatih calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri, juga melatih mereka berwirausaha setelah purna menjadi TKI,” ucapnya.
Bupati Blitar Rijanto merespon positif permintaan Pertakina. “Ya nanti dibangun BLK untuk melatih calon TKI dan purna TKI,” ucapnya
