CALON KEPALA DAERAH : KPK: Hindari Praktik Suap

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengingatkan kepala daerah dan calon kepala daerah yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah agar menghindari praktik-praktik tidak terpuji. Lembaga itu terus mengawal pelaksanaan pilkada bersih.
Wisnu Wage Pamungkas | 17 April 2018 02:00 WIB

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengingatkan kepala daerah dan calon kepala daerah yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah agar menghindari praktik-praktik tidak terpuji. Lembaga itu terus mengawal pelaksanaan pilkada bersih.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengatakan bahwa KPK bersama Polri dan Kejaksaan Agung terus menjalin koordinasi melalui satgas antipolitik uang. Satgas antipolitik uang dibentuk KPK bersama pihak kepolisian dan kejaksaaan.

"KPK dengan Polri dan Kejaksaan, sudah membentuk satgas khusus untuk money politic, kita kerjakan bersama dan sekarang punya mata dan telinga di mana-mana karena Polri memang sudah ada di setiap daerah di Tanah Air," ujarnya, Senin (16/4).

Selain memaksimalkan peran dari satgas antipolitik uang tersebut, pihaknya juga memberikan saran bagi sejumlah pihak agar praktik politik uang tidak terjadi pada pesta demokrasi khususnya di Sulawesi Selatan.

Laode meminta partai politik yang begitu memiliki peran besar dalam setiap pemilihan agar dapat memerintahkan kepada kader dan pendukungnya untuk tidak melakukan politik uang.

Pasangan calon juga diminta dapat berkompetisi dengan fair dan jujur serta tidak melakukan iming-iming hadiah atau uang yang justru mencederai demokrasi.

KPK terakhir melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Bandung Barat yang melibatkan Bupati Bandung Barat.

Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi KPK Asep Rahmat Suwanda mengaku khusus untuk kasus Bupati Bandung Barat pihaknya sudah mengingatkan yang bersangkutan untuk berhati-hati, terlebih istrinya ikut maju dalam Pilkada Bandung Barat 2018 ini.

“Kita sudah mengingatkan, tapi kejadian [OTT] tetap terjadi,” katanya.

Pihaknya mengaku dalam banyak kasus sudah melakukan pendampingan pada pemda terutama terkait langkah-langkah pencegahan korupsi. Dari mulai penganggaran, komitmen pemimpin hingga perlunya layanan satu atap soal perizinan.

Dalam hal pengawasan publik, pihaknya sudah menerima 190 aduan masyarakat Jawa Barat terkait dengan tindak pidana korupsi. "Tapi secara keseluruhan dari tahun 2015 [laporan yang masuk ke KPK] sekitar 2.500 laporan," katanya.

Yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pada 2018 masalah penanganan hukum yang mencapai 41 laporan. Lalu soal pertanahan 29 laporan.

Ketiga adalah terkait pelayanan publik yang mencapai 22 laporan, terakhir masalah pengelolaan aset yang mencapai 14 laporan. "Ini semua memungkinkan terus bertambah saat praktik korupsi terus terjadi." (Antara/k57)

Tag : kpk, Pilkada Serentak
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top