Bisnis.com, PARAPAT – Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mendorong perbankan memacu distribusi kartu debit yang berlogo Gerbang Pembayaran Nasional.
Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di wilayah Sumatra Utara (Sumut), baik dari sisi masyarakat maupun perbankan penerbit kartu.
Menurut Asisten Manajer Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut Yudha Wastu Prawira, masih ada pemahaman yang kurang tepat terkait integrasi sistem pembayaran nasional.
“Beberapa isu contohnya menganggap kartu GPN adalah terbitan BI serta menganggap kartu GPN bisa dipakai di mana saja seperti tol dan menjadi kartu kredit. Itu pemahaman yang salah dan masih perlu distandarkan,” katanya di sela-sela pelatihan wartawan ekonomi Provinsi Sumut, di Parapat, Kamis (15/11/2018).
Yudha menerangkan GPN merupakan ekosistem yang menghubungkan masing-masing instrumen pembayaran. Adapun kartu debit GPN adalah kartu debit dengan logo nasional yang mencerminkan bahwa kartu tersebut telah terhubung dengan ekosistem GPN.
Selain itu, dari sisi perbankan juga kerap ditemui kesalahan dalam melakukan promosi GPN.
“Customer Service (CS) yang menjual bilang bahwa kartu GPN ini belum bisa dipakai di luar negeri, padahal seharusnya yang ditonjolkan lebih dulu soal manfaatnya seperti interkoneksi, biaya yang lebih murah dan promosi dari perbankan, baru kemudian kasih penjelasan bahwa kalau mau pakai di luar negeri tidak dipaksa,” jelasnya.
BI menjabarkan setidaknya ada tiga manfaat integrasi sistem pembayaran nasional, yakni efisiensi ekonomi, penghematan devisa, serta peningkatan kedaulatan sistem pembayaran dalam negeri. Jumlah devisa yang bisa dihemat diperkirakan berkisar Rp13 triliun-Rp15 triliun per tahun, yakni nilai biaya pemrosesan transaksi yang keluar dari dalam negeri.
Dari segi angka, realisasi distribusi kartu GPN di Sumut mencapai 1,4 juta keping kartu sejak program ini dimulai pada awal Juni 2018. Jumlah tersebut mencakup estimasi penukaran pada Oktober 2018 atas sekitar 560.000 keping kartu yang sudah tersalurkan oleh perbankan di Sumut.
“Selain edukasi kepada masyarakat, kami juga mendorong perbankan melakukan sosialisasi kepada merchant. Masih banyak merchant yang tidak paham cara pakai Electronic Data Capture (EDC), masih mengenakan biaya dan double swipe, itu tidak diperbolehkan,” tutur Yudha.
Selain kartu berlogo GPN, BI juga memiliki program migrasi kartu debit dari yang menggunakan magnetic stripe menjadi berbasis cip atau National Standard Indonesian Chip Spesification (NSICCS). Penerapan teknologi cip dalam kartu debit tersebut dilakukan penyedia kartu demi meningkatkan keamanan data nasabah.
BI menargetkan kedua program tersebut akan tuntas 100% pada 2021.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Grup Sistem Pembayaran BI Sumut Andiwiana Septonarwanto mengungkapkan realisasi distribusi kartu berbasis GPN merupakan yang tertinggi di Sumut. Hal itu tercermin dari pekan kampanye GPN yang dilakukan selama dua pekan pada 22 Oktober – 2 November 2018, di mana kartu yang didistribusikan mencapai 141.339 keping.
“Kami sangat gembira dengan hasil yang dicapai dengan pekan penukaran kartu GPN di Sumut, khususnya Medan. Kami targetkan 23.000 kartu yang ditukarkan oleh 13 bank peserta tapi rupanya berhasil 141.339 kartu. Dibandingkan dengan kota lain selama pekan penukaran kartu, kita yang paling tinggi,” sebutnya.
Adapun bank dengan realisasi penukaran kartu GPN tertinggi adalah Bank BRI yang porsinya sekitar 50%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
