Bisnis.com, JAKARTA — Para pengusaha memperkirakan tambahan kamar hotel untuk 2019 mencapai 50.000 unit, guna mengakomodasi kebutuhan wisatawan mancanegara.
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, saat ini total jumlah kamar hotel yang ada di Indonesia mencapai sekitar 600.000 unit.
“Tahun depan akan ada 50.000 kamar baru. Kalau tahun ini, ada tambahan 55.000 kamar baru yang masih ada di pipeline, tapi untuk realisasinya berapa, saya enggak pegang data. Namun, yang pasti, tahun depan ada 50.000 kamar baru,” ungkapnya kepada Bisnis.com, Senin (12/11/2018).
Dia menjelaskan, jumlah tambahan kamar baru pada 2019 ditaksir menurun dibandingkan dengan tahun ini karena pasar perhotelan di Tanah Air sudah mulai jenuh. Belum lagi, pebisnis sektor tersebut harus berhadapan dengan kompetitor dari segmen penginapan/akomodasi nonbintang seperti Airbnb.
Dari proyeksi 50.000 unit kamar baru untuk 2019 tersebut, sebut Hariyadi, sebagian besar berada di wilayah Indonesia bagian barat yakni Jakarta dan Bali. Pasalnya, permintaan di kedua wilayah tersebut masih besar terutama untuk di Pulau Dewata.
“Untuk Indonesia bagian timur sudah mulai banyak hotel yang mendukung bisnis di sana. Namun, memang, ketersediaan hotel di sana belum bisa menjangkau keseluruhan wilayah,” ucapnya.
Dia tak memungkiri, masih sedikitnya investasi hotel di wilayah timur Indonesia dipicu oleh belum banyaknya permintaan dan kebutuhan baik dari wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).
“Kami berharap makin banyak wisman yang datang ke Indonesia sehingga mampu meningkatkan okupansi hotel. Sebab, per September 2018 menurut data Badan Pusat Statistik [BPS], okupansi hotel [secara nasional] masih sekitar 58,95%,” tutur Hariyadi.
Berdasarkan data PHRI pada April 2018, jumlah kamar hotel di wilayah Indonesia bagian Barat mencapai 37.200 kamar di Sumatra, 227.100 kamar di Jawa dan Bali, 12.000 kamar di Kalimantan, dan 15.500 kamar di Sulawesi. Sebaliknya, total kamar hotel di Indonesia bagian timur adalah 9.600 kamar.
BUTUH INVESTASI
Menanggapi hal itu, anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Papua Barat Adri Syawal menuturkan, Provinsi Papua Barat masih membutuhkan banyak investasi hotel. Saat ini, jumlah hotel yang ada di provinsi beribu kota Manokwari tersebut baru sekitar 30 hotel.
“Tahun depan ada penambahan hotel yang masuk ke wilayah Papua Barat, kurang lebih 2—3 hotel baru. Memang, investasi hotel di Papua Barat membutuhkan biaya yang besar dibandingkan dengan daerah lainnya terlebih permintaannya juga tidak begitu banyak apabila dibandingkan dengan Bali,” terangnya.
Senior Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto berpendapat, untuk menarik investasi hotel di Indonesia bagian timur, pemerintah harus membangun terlebih dahulu hotel-hotel di wilayah itu.
Pasalnya, pembukaan keran investasi hotel di Indonesia timur yang dimulai oleh pemerintah diyakini bakal memperlebar pangsa pasar pariwisata di kawasan tersebut. Apalagi, selama ini bisnis perhotelan dan akomodasi masih tersedot di wilayah Bali dan Jakarta.
Selain itu, dia mengatakan, investasi perhotelan di Indonesia timur membutuhkan infrastruktur penunjang serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata.
Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari menambahkan, untuk menarik minat pemodal swasta agar mau membangun hotel di Indonesia bagian timur seperti Papua dibutuhkan peran dari pemerintah dalam menyediakan akses penunjangnya.
“Akses penunjang itu seperti listrik, ketersediaan internet, jalan, air dan lain sebagainya,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, kebanyakan pemilik hotel atau resort di kawasan wisata yang belum banyak dikunjungi turis dimiliki oleh investor asing. Dengan demikian, pengusaha perhotelan lokal perlu diberi insentif agar mau berekspansi ke daerah yang memamg memiliki potensi wisata besar.
Saat dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran berpendapat, salah satu kunci untuk meningkatkan investasi perhotelan dapat dilakukan dengan deregulasi aturan yang selama ini menghambat daya saing sektor pariwisata.
Dia mencontohkan, salah satu regulasi yang mengganjal arus investasi perhotelan adalah Peraturan Pemerintah No.55/2016 tentang Pajak Daerah dan Detribusi Daerah (PDRD) yang menetapkan bahwa complimentary/free of charge di hotel dan restoran juga dikenakan.
“Deregulasi itu mencakup kebijakan pajak dan retribusi daerah, bentuk perizinan yang tidak lagi sesuai dengan dinamika industri, pemanfaatan sumber daya air, tingginya biaya untuk sertifikasi usaha dan tenaga kerja yang mahal, serta masalah hak cipta,” ujarnya.
Alan berharap pemerintah juga merevisi jenis serta pengelompokan jasa akomodasi dan restoran yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika di industri ini. Pasalnya, hal itu berpengaruh pada pengenaan pajak yang selama ini hanya dikenakan untuk hotel berbintang saja.
“Dulu kita mengenal hanya satu jenis akomodasi, yakni hotel. Sekarang yang namanya akomodasi itu ada hotel, kondotel, vila, rumah wisata, homestay, dan lain-lain. Itu disebut pajak akomodasi. Pajak restoran pun seperti itu, harusnya diubah menjadi pajak makanan dan minuman karena kan penyedia jasa makanan dan minuman bukan hanya restoran, tapi ada cafe,” terangnya.
Tidak hanya itu, dia meminta agar pemerintah membuat aturan tegas agar usaha di sektor pariwisata memiliki badan hukum dan izin usaha. Terlebih, saat ini jamak dijumpai rumah atau tempat kos yang disulap menjadi hotel atau penginapan sewa harian sehingga berdampak pada pendapatan bisnis hotel bintang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
