Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melansir sebanyak 116 unit hunian sementara atau huntara yang dibangun di Sulawesi Tengah siap digunakan pada Desember 2018. Jumlah ini merupakan bagian dari 1.200 unit huntara untuk korban gempa bumi dan likuifaksi di Palu dan Donggala.
Wakil PresidenJusuf Kalla didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan sejumlah pejabat tinggi lainnya meninjau lokasi korban gempa di Desa Mpanau, Kabupaten Sigi dan Kelurahan Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (11/11/2018).
Wapres mengatakan langkah-langkah percepatan pembangunan huntara diperlukan karena bulan depan sudah memasuki musim hujan sehingga masyarakat bisa berpindah dari tenda pengungsian.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kontraktor akan menambah tenaga kerja untuk mempercepat pembangunan huntara.
Dia menjelaskan, guntara dibangun dengan model knockdown berukuran 12 x 26,4 meter persegi dan dibagi menjadi 12 bilik.
"Setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga. Rencananya pertengahan Desember pengungsi sudah bisa masuk ke huntara," ujar Basuki dalam siaran pers, Senin (12/11/2018).
Menurut Basuki, huntara berfungsi sebagai transit dari tenda sampai dengan hunian tetap dan relokasi permukiman selesai. Biaya pembangunan huntara per unit mencapai Rp500 juta. Unit dilengkapi dengan empat toilet, empat kamar mandi, septic tank, dapur serta listrik berdaya 450 watt
Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pihaknya sudah memverifikasi 48 titik lokasi pembangunan huntara.
Dia merinci, lokasi tersebar di Donggala (9 lokasi), Palu (21 lokasi), dan Sigi (18 lokasi). Dari jumlah 1.200 unit yang direncanakan, sebanyak 506 unit huntara sudah terukur untuk penentuan tata letaknya. Di samping itu, sebanyak 116 unit tengah dalam proses penyelesaian dengan progres fisik 19,27%.
Arie menuturkan, huntara dibangun dengan sistem klaster pada lima zona. Setiap klaster terdapat satu buah sekolah PAUD, Sekolah Dasar, tempat sampah, ruang terbuka untuk kegiatan warga, dan tempat parkir sepeda motor.
"Kita buat senyaman mungkin karena digunakan 1 hingga 2 tahun sambil menunggu relokasi hunian tetap yang dibangun Pemerintah selesai," jelas Arie.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Kementerian PUPR juga melakukan pengeboran sumur air tanah dengan perkiraan kebutuhan total air sebesar 45 liter/detik. Di samping itu, jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 12 lokasi yang rusak juga diperbaiki. Dari ke 12 lokasi, SPAM Salena IPA di Kota Palu telah selesai perbaikannya sedangkan SPAM Duyu I (Gawalise) masih dikerjakan dengan progres 50%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
