KEBIJAKAN PASAR MODAL : Investor Bisa Hadiri RUPS Secara Online Tahun Depan

Oleh: Hafiyyan 09 November 2018 | 02:00 WIB

YOGYAKARTA — PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menargetkan sistem electronic proxy atau e-Proxy bisa diimplementasikan pada 2019, mundur dari target awal pada semester II/2018.

Direktur KSEI Syafruddin mengatakan bahwa pihaknya sudah mengembangkan sistem e-Proxy sejak 2017. Progam ini memungkinan investor atau pemegang saham dapat menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS) emiten tanpa harus datang secara fisik.

“Jadi nantinya, kedatangan investor itu bisa diwakilkan oleh orang lain yang sudah didaftarkan melalui sistem e-Proxy,” tuturnya, Rabu (7/11) malam, setelah acara penyerahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) kategori Login Aplikasi Pasar Modal oleh Investor Terbanyak melalui fasilitas AKSes KSEI yang dilakukan 3.000 investor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Sistem eproxy diharapkan dapat berjalan pada akhir 2018 sehingga dapat diimplementasikan pada 2019. Dengan demikian, pemegang saham yang berada di daerah ataupun investor asing dapat tercatat menghadiri RUPS.

Sistem ini juga menjadi solusi bagi emiten yang kesulitan mendatangkan pemegang saham dengan komposisi investor ritel dalam jumlah besar. Oleh karena itu, e-proxy diharapkan dapat meningkatkan rasio kuorum dalam RUPS.

“Untuk pelaksanaan awal pada tahun depan, eproxy akan melibatkan sejumlah emiten yang tertarik sebagai pilot project,” imbuhnya.

Syafruddin menyampaikan, dalam pengembangan e-proxy, KSEI bekerja dalam dengan Merkezi Kayit Kurulusu (MKK). MKK merupakan “KSEI” di Turki dan sudah berhasil menjalankan sistem eproxy tersebut.

Sebelumnya, KSEI memiliki dua kandidat patner untuk mengembangkan eproxy, yakni dari Turki dan Taiwan. Program eproxy di Taiwan cukup menarik karena pada tahapan awal memberikan insentif kepada emiten agar memakan sistem baru tersebut.

Setelah sistem e-Proxy berjalan lancar, emiten kemudian dibebankan fee eproxy dan merasa tidak masalah. Namun, pada akhirnya KSEI memilih MKK Turki sebagai patner karena menawarkan program pengembangan eproxy lebih lanjut, yakni e-voting.

E-voting memungkinkan pemegang saham yang tidak menghadiri RUPS tetap dapat menjalankan haknya untuk memberi suara. Namun, evoting masih belum bisa diimplementasikan di Indonesia karena terhambat Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).

“Sebetulnya bukan kendala, tapi karena dulu [peraturan] didesain belum memerhitungkan teknologi bakal berkembang. Infrastruktur sebenarnya dimungkinkan asalkan kita bisa berinteraksi secara bisa melihat itu oke. Tapi, votingnya aja yang masih belum bisa,” paparnya.

Ke depannya, KSEI bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, dan SRO lainnya akan mengkaji penerapan evoting. Ada kemungkinan program evoting dinaungi payung hukum yang setara dengan Undang-Undang.

“Ini yang masih kami bahas untuk e-Voting. Sementara ini kami fokus e-Proxy dulu,” tuturnya.

Selain itu, KSEI juga akan fokus dengan simplifikasi atau program yang mempermudah pembukaan rekening calon investor. Jadi, calon investor dapat membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) di bank yang bekerja sama dengan sekuritas, tanpa perlu mendatangi kantor broker tersebut.

Pada tahun ini, diharapkan Surat Edaran OJK perihal pendapaftaran RDN melalui bank dapat diterbitkan. Dengan demikian, pada 2019 implementasi kebijakan ini dapat berjalan.

“Mudah-mudahan tahun ini SE OJK nya keluar. Supaya tahun depan bisa ekskusi. Jadi sekarang sekuritas jualan saja, promosi , sosialisasi. Gak usah mikirin buka cabang. Ada kan sekuritas tiap bulan buka cabang. Ini kan mahal diongkosnya,” paparnya.

Dengan pembukaan cabang baru yang memakan biaya, sekuritas pun berfokus menyasar investor kakap untuk mengembalikan cost, sehingga tidak terlalu mengurusi investor kecil. Oleh karena itu, adanya simplifikasi memungkinkan penetrasi lebih besar ke pengembangan investor ritel.

Dia menyebutkan, hampir setiap orang memiliki rekening bank. Perbankan juga menjalankan prinsip

Know Your Customer (KYC), sehingga proses Customer Due Dilligence (CDD) untuk membuka RDN yang dilakukan di perusahaan broker dapat dilakukan di cabang-cabang bank yang sudah bekerja sama.

Sementara itu, pada Kamis (8/11/2018) di Jakarta, KSEI melakukan rapat pleno dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rapat membahas agar mekanisme rekening efek syariah di KSEI mendapatkan fatwa dari MUI.

Jadi, KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian(LPP) efek dapat mencatatkan transaksi tersebut dalam kategori syariah. Dengan demikian, dari hulu sampai hilir transaksi efek tersebut berjalan sesuai prinsip syariah.

“Jadi dari hulu hingga hilir akan syariah. Kepercayaan nasabah syariah akan meningkat, sehingga akan mengoptimalkan efek syariah yang selama ini sudah ada,” tuturnya.

Menurut Syafruddin, sekitar 70% efek yang tercatat di KSEI sudah termasuk ke dalam efek syariah. Namun, jumlah nasabah syariah belum terlalu banyak meskipun investasi di BEI sudah mendapatkan fatwa syariah.

Editor: Riendy Astria

Berita Terkini Lainnya