EKOSISTEM EKONOMI KREATIF : RI Matangkan Payung Hukum

Oleh: k23/Ema Sukarelawanto 09 November 2018 | 02:00 WIB
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF : RI Matangkan Payung Hukum
Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf./JIBI-Dwi Prasetya

NUSA DUA – Indonesia sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif yang akan menjadi payung hukum dalam melakukan sinergi antarlembaga untuk meningkatkan ekosistem tersebut.

Kepala Badan Kreatif Ekonomi (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan hambatan Indonesia selama ini dalam meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif adalah pada regulasi. Bekraf perlu melakukan sinergi dengan lembaga lainnya dalam meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif.

“Nanti akan ada undang-undang ekonomi kreatif yang akan membantu sinergi dan kolaborasi. Sekarang leading sector RUU adalah menteri perdagangan dan kami sebagai pengaju,” katanya, Rabu (7/11).

Menurut dia, Indonesia sendiri sangat optimistis akan kontribusi ekonomi kreatif pada kenaikan produk domestik bruto (PDB). Saat ini, ekonomi kreatif telah berkontribusi lebih dari 7,4% dari PDB Indonesia, dan terdapat 17 juta pekerja industri kreatif atau 14% dari total pekerja. Dari jumlah itu, sebanyak 54% pekerja industri kreatif merupakan wanita.

“Semakin banyak pemahaman bahwa ekonomi kreatif sangat penting untuk masa depan kita, dan ini memerlukan sinergi bukan pasive receiver,” katanya

Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah Bekraf Endah Wahyu Sulistianti menjelaskan hingga saat ini RUU masih dalam tahap pembahasan. Jadwalnya, RUU akan rampung akhir tahun ini dan mulai diberlakukan pada tahun depan.

Dia mengharapkan selepas RUU tersebut disahkan, kreativitas pelaku ekonomi kreatif tidak akan dibatasi. RUU itu tidak hanya akan mengatur sinergi lembaga di tingkat kementerian saja tetapi hingga tingkat pemerintah daerah.

“Dengan adanya RUU, kendala kordinasi pengembangan ekonomi kreatif yang menjadi kelemahan ekosistem selama ini akan teratasi,” katanya.

Adanya payung hukum juga diharapkan mampu berdampak pada peningkatan anggaran untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Selama ini anggaran Bekraf terus mengalami penurunan. Pada 2017, anggaran Bekraf sebesar Rp800 miliar. Anggaran menurun % menjadi Rp700 miliar pada 2018. Pada 2019 nanti, anggaran yang akan dikelola Bekraf hanya sebesar Rp600 miliar.

“Ini juga kan karena ada penghematan anggaran, harapan kita mudah-mudahan semakin disadari pentingnya ekonomi kreatif,” katanya.

AKSELERASI

Dalam perkembangan lain, sebagian wilayah bagian timur Indonesia yakni Papua akan memiliki akses internet yang sama seperti di bagian barat Indonesia pada pertengahan 2019 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara optimistis hal itu akan tercapai lantaran proyek Palapa Ring yang sedang menuju tahap akhir penyelesaian. Proyek Palapa Ring atau jaringan serat optik tulang punggung (backbone) merupakan salah satu kebijakan teknologi informasi dan komunikasi afirmatif untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan digital Indonesia.

Rudiantara juga menambahkan, pada pertengahan 2019 nanti, lebih dari 500 ibu kota kabupaten dan kota-kota besar di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia semuanya akan terhubung dengan jaringan backbone internet berkecepatan tinggi nasional dan global.

Proyek Palapa Ring akan menjadi dasar untuk broadband berkecepatan tinggi yang penting bagi perkembangan ekonomi kreatif dan digital Indonesia.

“Proyek Palapa Ring meletakkan dasar untuk broadband berkecepatan tinggi yang penting bagi perkembangan ekonomi kreatif dan digital Indonesia,” katanya, Rabu (7/11).

Menurut dia, pihaknya juga akan meningkatkan pertumbuhan penjualan online lewat memberikan 1 juta nama domain .id gratis dan 1 tahun hosting gratis untuk UMKM. Targetnya, akan ada 8 juta UMKM online di Indonesia pada 2020 nanti. Saat ini, realisasi dari target telah menyentuh angka 82%.

“Kami bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, kami membuat program UKM Go Online. Bersama dengan ekosistem, khususnya jenis e-commerce di pasaran,” katanya.

Program Bakat Digital akan segera dilakukan untuk melatih keterampilan teknologi dan informatika di Indonesia. Pada 2019 nanti, ditarget aka nada 20.000 individu yang mendapat pelatihan tersebut.

Program bakat digital sendiri merupakan program non-gelar 2 bulan yang diselenggarakan bekerja sama dengan 20 universitas Indonesia dan perusahaan digital global, yang menargetkan untuk menyertifikasi individu di bidang analisis data besar, artificial intelligence (AI), cybersecurity, komputasi awan, robotika, keamanan cyber, dan bisnis digital.

Indonesia juga akan terus mengakselerasi start-up baru untuk ters berkembang. Saat ini, Indonesia telah memiliki empat start-up unicorn dari tujuh yang ada di Asean, yakni Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Start-up baru akan dipertemukan dengan Unicorn tersebut dalam program Nexticorn.

“Pemerintah juga harus memajukan peran mereka, tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi lebih jauh sebagai akselerator, kami menyediakan hubungan untuk startup baru untuk menjadi unicorn baru,” katanya.

Dalam perkembangan lain, di Denpasar, PT XL Axiata Tbk menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas pelaku UMKM perempuan dan nelayan di Kabupaten Lombok Tengah.

Group Head Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih mengatakan kolaborasi dengan kementerian agar program ini tepat sasaran, sekaligus sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal.

“Kami sepakat dengan visi pemerintah yang mendorong pemanfaatan teknologi digital guna memberdayakan potensi ekonomi rakyat di pedesaan dan pelosok daerah seiring dengan terus meluasnya jaringan telekomunikasi,” katanya, dalam penjelasan resmi, Kamis (8/11).

Menurut Tri Wahyuningsih, sebagai operator penyedia layanan telekomunikasi, XL Axiata merasa ikut bertanggung jawab untuk menyiapkan masyarakat, di wilayah-wilayah di mana kami memiliki jaringan dan layanan, agar melek teknologi digital sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, pengenalan pada manfaat sarana teknologi digital akan sangat dibutuhkan terutama di wilayah-wilayah pelosok tanah air atau di perdesaan di mana masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal banyak tentang keberadaan teknologi digital.

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya