KINERJA KUARTAL III/2018 : Pegadaian Raup Laba Rp1,98 Triliun

Oleh: Reni Lestari 08 November 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA — PT Pegadaian (Persero) meraup laba bersih senilai Rp1,98 triliun hingga September 2018. Pencapaian tersebut meningkat 6,39% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama Pegadaian Sunarso mengatakan sampai akhir tahun, perseroan membidik laba bersih senilai Rp2,7 triliun atau naik 8% dibandingkan laba bersih sepanjang 2017 sebesar Rp2,5 triliun. "Sampai akhir tahun target laba insya Allah tercapai," katanya, Rabu (7/11).

Kenaikan laba juga seiring dengan tumbuhnya pendapatan sebesar Rp7,54 triliun dan turunnya beban usaha menjadi Rp5,01 triliun. Sedangkan posisi oustanding loan hingga September 2018 mencapai Rp39,68 triliun meningkat 9,13% dibandingkan dengan periode yang sama 2017 sebesar Rp36,360 triliun.

Sunarso mengatakan, untuk mencapai target laba dan penyaluran pembiayaan sampai akhir tahun ini, Pegadaian akan tetap mengandalkan produk-produk nongadai. Sampai dengan kuartal ketiga tahun ini, produk nongadai Pegadaian tumbuh lebih dari 20%.

"Keuangan kami cukup likuid dan makin efisien. Pegadaian masih akan terus fokus di sektor mikro, hampir 90% nasabah kami di sektor itu. Pegadaian harus terus meningkatkan social value dari BUMN," katanya.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) berhasil ditekan di angka 1,8%. Sedangkan Return on Equity (ROE) dan Return On Assets (ROA) menunjukkan kenaikan, masing-masing sebesar 13,8 % dan 5,1%.

Hingga akhir tahun ini Pegadaian menargetkan bisa memiliki sebanyak 8.044 agen di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 3.000 agen gadai, 6.000 agen pemasaran, dan 2.044 tenaga pemasaran. Sampai akhir Agustus 2018, jumlah agen yang sudah bergabung sebanyak 6.003 agen di seluruh Indonesia.

Sunarso menambahkan, ekspansi agen terus dilakukan untuk menjangkau nasabah baru dari berbagai wilayah. Adapun, hingga September 2018, Pegadaian telah merealisasikan 80% target akumulasi jumlah nasabah pada tahun ini, atau sebanyak 11 juta nasabah. "Sekarang nasabah kami akumulatifnya sudah 11 juta lebih, kami target nambah 2,5 juta," katanya.

Dari 2,5 target penambahan nasabah tersebut, sebanyak 2 juta di antaranya dibidik berasal dari generasi milenial. Hal tersebut diwujudkan dengan pembukaan belasan The Gade Coffee and Gold, sebuah gerai gadai berkonsep kedai kopi.

Sejak April 2018 hingga saat ini sudah terdapat 19 galeri gadai dengan konsep kedai kopi tersebut di seluruh Indonesia. Adapun yang terbaru, Pegadaian membuka The Gade Coffee & Gold di kantor pusat di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Di sisi lain, perusahaan pelat merah tersebut juga berupaya meningkatkan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melaui strategi kerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan agar koordinasi penerapan fungsi tugas perusahaan dengan prinsip dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sunarso menambahkan, kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan sinergi dan sebagai pedoman kemitraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari institusi korporasi dan lembaga pemerintah.

"Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, kami meyakini reputasi Pegadaian sebagai lembaga keuangan BUMN yang terpercaya selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG secara baik dan benar, terutama terkait hukum perdata dan tata usaha negara," katanya.

Sementara itu Jaksa Agung H. M. Prasetyo mengatakan kehadiran Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara sangat tepat untuk memberikan kajian hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk Pegadaian. Pertimbangan hukum yang diberikan Kejaksaan sebagai bentuk pencegahan.

"Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup pendapat hukum atau legal opinion, pendampingan hukum atau legal assistance, dan audit hukum atau legal audi, dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan," ujarnya.

Isi nota kesepahaman tersebut meliputi koordinasi dan optimalisasi pemulihan aset, pegawalan, pengamanan pemerintahan dan pembangunan. Selain pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN), serta pertukaran data/informasi terkait penegakan hukum, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan pelayanan jasa pergadaian.

Editor: Farodlilah Muqoddam

Berita Terkini Lainnya