PENERTIBAN ANGKUTAN BARANG : Pengusaha Jatim Normalisasi Dimensi Truk

Oleh: Peni Widarti 07 November 2018 | 02:00 WIB
PENERTIBAN ANGKUTAN BARANG : Pengusaha Jatim Normalisasi Dimensi Truk
Truk melintas di gerbang tol Palembang-Indrajaya (Palindra), Sumatra Selatan, Kamis (20/9). Tol sepanjang 22 kilometer itu mulai memberlakukan tarif seiring selesainya penilaian laik operasi dari Badan Pengatur Jalan Tol./Bisnis-Dinda Wulandari

SURABAYA — Kalangan pelaku usaha pemilik armada truk di wilayah Jawa Timur mulai melakukan normalisasi dimensi truk sebagai upaya mendukung pemerintah dalam penertiban angkutan barang sesuai dengan Undang-undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.n

Sekjen Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jatim, Eddo Adrian Wijaya mengatakan bahwa sejak aturan penertiban muatan truk over dimensi dan over load (odol) diberlakukan pada 1 Agustus lalu, setidaknya hingga saat ini sudah ada 100 lebih armada Jatim yang melakukan normalisasi dimensi berupa pemotongan sumbu, bak maupun bumper.

“Dari anggota asosiasi kami yang sudah normalisasi sekitar 100-an lebih. Harapannya pengusaha truk lainnya ikut melakukan normalisasi,” katanya Senin, (5/11).

Dia mengatakan bahwa kondisi angkutan barang di Jatim berbeda dengan sejumlah daerah lainnya, yakni kebanyakan truk di Jatim kebanyakan over tonase. Namun, secara perlahan, anggota Aptrindo sudah mulai mengikuti aturan dengan memuat barang sesuai dengan tonase yang diizinkan.

“Hanya saja, tantangan yang masih dihadapi oleh pengusaha truk adalah pemilik barang yang menginginkan biaya angkut murah dan banyak. Sementara itu tidak semua pengusaha truk masuk dalam asosiasi dan bersikap ‘koboi’ atau tetap bandel dengan mengangkut barang secara over,” jelasnya.

Dia mengakui, saat ini memang penegakan hukum belum maksimal karena masih terus dalam sosialisasi. Namun, menurutnya, pemerintah harus lebih memperketat penindakan truk odol agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.

Eddo menerangkan, melakukan normalisasi membutuhkan biaya yang tidak murah bergantung jenis truk dan ukurannya serta karoserinya. Setidaknya, biaya yang dibutuhkan untuk normalisasi truk yakni sekitar Rp15 juta per unit.

“Dampak positif jika melakukan normalisasi adalah truk kita akan lebih awet dan otomatis jumlah ritase atau penghitungan sewa truk akan lebih banyak. Sedangkan dampak negatif saat ini adalah banyak konsumen atau pemilik barang yang meninggalkan kami dan mencari truk lain yang lebih murah, bisa angkut banyak,” jelasnya.

Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman menambahkan, selain Jatim, daerah lain yang sudah melakukan normalisasi dimensi truk yakni di Riau.

“Aptrindo Riau sudah melaporkan bahwa ada 125 unit truk dari 7 pengusaha angkutan yang telah melakukan normalisasi dimensi. Kondisi ini terus kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Fattah Jasin mengatakan penertiban muatan truk odol memang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jatim yang saat ini masih hanya diberlakukan di jembatan timbang Widang Tuban sebagai lokasi percontohan

“Nah tapi Dishub Jatim juga punya alat kendali dengan melakukan operasi kestib (keselamatan dan ketertiban) sebanyak 3 kali dalam satu bulan untuk angkutan penumpang seperti bus dan juga angkutan barang,” jelasnya kepada Bisnis.

Dia menjelaskan operasi keselamatan dan ketertiban tersebut dilakukan di 11 titik UPT LLAJ seperti di wilayah Surabaya, Lamongan, Madura, Malang, Probolinggo, Jember dan Banyuwangi.

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya