LAYANAN KARTU PRABAYAR : Lubang di Payung Registrasi

Oleh: Duwi Setiya Ariyanti 07 November 2018 | 02:00 WIB

Tak perlu waktu lama untuk bisa menemukan data pribadi mulai dari nomor induk kependudukan (NIK) hingga nomor kartu keluarga (KK) di dunia maya. Cukup mengetikkan “KTP KK” di mesin pencarian, gambar-gambar KTP dan KK bermunculan.

Beberapa data itu memang meru­pa­kan ilustrasi. Namun, ter­nyata ada yang justru me­­mang memamerkan data kependudukannya sendiri. Me­­nariknya, cara-cara mengakali registrasi kartu SIM prabayar yang seharusnya dilakukan dengan cara bertanggung ja­­wab justru bisa ditemukan de­­ngan mudah lewat situs berbagi video, Youtube.

Kartu SIM (Subscriber Identity Module) adalah sebuah kartu mini yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenal jasa telekomunikasi.

Beredarnya laman-laman yang menyajikan data kepen­dudukan memang bu­­kan hal baru. Ketika isu ke­­bo­­­coran data berembus saat proses registrasi ulang nomor kartu prabayar ber­lang­sung, pemerintah pun mem­ban­tahnya.

Melalui desain program re­gistrasi ulang kartu prabayar, pemerintah beralasan kebo­coran data kependudukan bisa teratasi karena pemantauan atas penggunaan jaringan seluler jauh lebih mudah.

Data kependudukan saat ini menjadi syarat agar nomor seluler bisa digunakan. Setiap nomor prabayar baru akan langsung diarahkan ke pengisian data kependudukan sebelum konsumen bisa meng­gunakannya.

Kenyataannya, registrasi kartu prabayar dimulai se­­be­­lum data-data kepen­du­duk­an yang beredar dibersihkan. De­­ngan demi­kian, sulit untuk merea­lisasikan harapan bahwa registrasi bisa mengurangi penipuan.

Dampaknya, akses penipuan melalui layanan ponsel belum terlihat. VP Customer Care Tel­komsel Andri Wibawanto me­­ngatakan jumlah laporan pe­­nipuan pada pe­­langgan Telkomsel belum surut.

“Sekarang mulai agak naik sedikit dan yang jadi masalah itu naiknya setelah prepaid registration. Penipuan yang dilakukan itu tidak terlalu melonjak tapi tidak mengurangi penipu OTP (one time password) My Telkomsel,” katanya.

Sepanjang 2018, tercatat 13.000 laporan penipuan masuk. Dia mengakui bahwa pencegahan penipuan semakin kompleks dengan beredarnya NIK dan nomor KK di dunia maya.

Adapun, penipuan yang terjadi yakni konsumen dikirimi pesan dan ditelepon agar mau memberikan kata sandi akun di aplikasi MyTelkomsel kepada pelaku penipuan.

Kemudian, akses tersebut digunakan untuk melakukan transaksi mikro secara digital seperti pembelian diamond atau mata uang yang berlaku pada gim mobile. Selain itu, data yang bocor digunakan untuk membeli pulsa dan paket internet.

“Sepanjang yang kami lihat, sekarang tidak ada penurunan customer yang complaint untuk penipuan ini,” kata Andri.

Nahasnya, selain akses yang terbuka, pengguna ponsel pun belum memiliki kesadaran untuk melindungi informasinya.

Di sisi lain, bagi perusahaan jasa telekomunikasi, program registrasi kartu prabayar ini bukan tanpa dampak. Imbas registrasi sangat terasa terhadap bisnis telekomunikasi.

Registrasi ulang kartu SIM prabayar dimulai pada akhir Oktober 2017, sedangkan registrasi kartu SIM dimulai pada 1 Mei 2018. Akibat penerapan program tersebut, operator seluler memang mengalami penurunan kinerja keuangan.

Dari sisi jumlah nomor aktif di jaringan, penurunan terdalam diderita Indosat Ooredoo dengan penurunan sebesar 21,64% dari 96,1 juta nomor pada semester I tahun lalu menjadi 75,3 juta nomor pada semester I/2018.

Telkomsel, anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., memiliki nomor aktif di jaringan sebesar 177,8 juta pada semester I/2018 atau turun 7,7% dari 192,7 juta nomor di semester I/2017. Kemudian, nomor aktif di jaringan XL juga turun yakni sebesar 2,94% dari 54,5 juta nomor menjadi 52,9 juta nomor.

Sementara itu, dari sisi laba, Indosat mengalami penurunan sebesar 47,5% Telkom membukukan penurunan laba sebesar 27%, dan XL menanggung kerugian di semester I/2018.

PENGHAPUSAN DATA

Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan mekanisme penghapusan data-data kependudukan yang dikerap dimanfaatkan registrasi kartu SIM prabayar bisa dilakukan. Kendati demikian, sampai berapa jauh penghapusan yang dilakukan masih perlu pembahasan lagi.

“Itu dimungkinkan saja tapi sampai sejauh mana itu harus kami bicarakan lagi,” katanya.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ketut Prihadi sebelumnya mengatakan pihaknya masih terus berdiskusi agar data tersebut tak bisa diakses lagi. Dengan demikian, registrasi kartu SIM prabayar memberikan dampak besar terhadap keamanan.

“Masih terjadi. Penyebabnya antara lain karena masih bisa diaksesnya copy kartu keluarga via internet. Kami sedang koordinasi dengan Ditjen Aptika Kominfo agar copy kartu keluarga seperti ini tidak bisa diakses.”

Dengan demikian, pernyataan bahwa registrasi kartu SIM prabayar dilakukan atas dasar keamanan menjadi klise karena rasa aman belum muncul bahkan setelah setahun sejak registrasi ulang dimulai pada tahun lalu.

Janji pemerintah untuk terus memonitor dan meningkatkan keamanan proses registrasi mungkin tak berjalan karena data-data kependudukan di dunia maya menjadi celah registrasi yang dilakukan mencerminkan data yang sahih.

Bila masalah keamanan menjadi prioritas, upaya pemerintah menjaga keamanan data penduduk bisa terlihat dengan penurunan laporan penipuan yang menyentuh nomor-nomor seluler.

Sementara itu, Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi masih terkatung-katung di antara pemerintah dan DPR. Masalah soal data pribadi semakin sensitif menjelang pesta politik tahun depan.

Kini tinggal keseriusan seluruh pemangku kepentingan. Jika penduduk Indonesia didorong sekuat tenaga untuk terjun ke dunia digital. Komitmen negara untuk melindungi mereka di dunia maya pun harus sama kuatnya. (Demis RIzky Gosta)

Editor: Fahmi Achmad

Berita Terkini Lainnya