PROYEKSI 2019 : Bisnis Penjaminan Diuntungkan Regulasi

Oleh: Azizah Nur Alfi 06 November 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA — Pertumbuhan bisnis penjaminan pada tahun depan diproyeksi dapat tumbuh dua digit, didorong oleh regulasi pemerintah yang mewajibkan penjaminan terhadap kredit yang mengalir ke sejumlah sektor.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Randi Anto menyatakan, pertumbuhan bisnis industri penjaminan pada 2019 dapat mencapai kisaran 15%—17%. Salah satu regulasi yang mendorong pertumbuhan bisnis ini, menurutnya, adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2018 tentang peran Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Pasal 3 beleid tersebut mewajibkan adanya penjaminan kepada pelaku usaha usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta koperasi. “Regulasi tersebut membuka pasar baru yang selama ini belum tersentuh,” ujarnya, Senin (5/11).

Di samping itu, lanjut Randi, pertumbuhan ekonomi nasional yang turut digerakkan oleh sektor konstruksi dan properti turut mendorong pertumbuhan bisnis penjaminan.

Data statistik OJK tentang lembaga penjamin Indonesia per Agustus 2018 menunjukkan bahwa aset lembaga penjamin telah mencapai Rp18,40 triliun, tumbuh 12,83% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

Dari angka tersebut, perusahaan penjaminan pemerintah mendominasi aset yakni sebesar 81,67% dari total aset lembaga penjamin, diikuti oleh perusahaan penjaminan daerah sebesar 12,03%, perusahaan penjamin swasta konvensional sebesar 0,54%, dan perusahaan penjamin swasta syariah sebesar 5,76%.

Perum Jamkrindo menjadi satu-satunya perusahaan penjaminan pemerintah. Adapun, jumlah perusahaan penjaminan daerah sebanyak 18 unit. Sementara itu, ada 2 perusahaan penjaminan swasta konvensional dan 2 perusahaan penjaminan swasta syariah.

//VOLUME PENJAMINAN//

Sejalan dengan proyeksi Asippindo, sejumlah pelaku industri penjaminan memasang target pertumbuhan dua digit pada tahun depan, seiring dengan strategi perusahaan meningkatkan volume penjaminan pada mitra existing dan menggarap pasar baru.

Direktur Utama PT Jamkrida Jabar Tri Budhi Muljawan menyatakan, perseroan menargetkan volume penjaminan dapat mencapai Rp3,71 triliun pada 2019 atau tumbuh 20% dari proyeksi 2018 sebesar Rp3,09 triliun. Dia memerinci volume penjaminan hingga akhir tahun ini diperkirakan dapat tembus Rp3,09 triliun, terdiri dari volume penjaminan konvensional sebesar Rp2,63 triliun dan syariah Rp459,65 miliar.

Upaya perseroan mengoptimalkan sinergi dengan BUMD Provinsi Jawa Barat bakal turut mendorong pertumbuhan dua digit pada tahun depan, selain dukungan pemegang saham yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di samping itu, perseroan meningkatkan volume penjaminan dari mitra yang telah bekerja sama dan menggarap pasar baru bisnis penjaminan dengan menggandeng mitra baru.

"RKAP [Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan] 2019 masih dalam proses, tetapi sementara pertumbuhan rerata 20% pada 2019. Inisiatif dari perseroan berupa intensifikasi untuk mitra-mitra yang sudah bekerja sama dan ekstensifikasi untuk mitra-mitra baru," katanya.

Lebih lanjut, Jamkrida Jabar merealisasikan volume penjaminan hingga kuartal III/2018 sebesar Rp2,17 triliun atau 70,23% dari target 2018. Realisasi volume penjaminan sepanjang periode Januari—September 2018 turun 0,54% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017.

Adapun, volume penjaminan non produktif mendominasi total volume penjaminan hingga September 2018 yakni 54,84% atau sebesar Rp1,19 triliun. Adapun, 45,16% sisanya berasal dari volume penjaminan produktif yakni sebesar Rp980 miliar.

PT Jamkrida Sumsel memasang target volume penjaminan pada 2019 dapat tumbuh 20% dibandingkan dengan perkiraan pencapaian pada tahun ini.

Direktur Utama Jamkrida Sumsel Dian Askin Hatta menyatakan, perseroan berharap volume penjaminan pada tahun depan dapat mencapai Rp1,15 triliun atau tumbuh 20% dari proyeksi volume penjaminan hingga akhir tahun ini sebesar Rp960 miliar. Guna mencapai target itu, perseroan bakal meningkatkan sinergi dengan lembaga keuangan bank milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Di samping itu, penggunaan surety bond oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Selatan turut mendorong pertumbuhan volume penjaminan pada 2019. "Untuk tahun 2019, volume penjaminan diharapkan dapat tumbuh 20% dari realisasi tahun 2018," katanya.

Lebih lanjut, dia memerinci volume penjaminan perseroan hingga kuartal III/2018 sebesar Rp721,47 miliar atau tumbuh 10% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun, Jamkrida Sumsel memproyeksikan volume penjaminan dapat mencapai Rp960 miliar hingga akhir tahun ini.

Editor: Farodlilah Muqoddam

Berita Terkini Lainnya