EDITORIAL : Perbanyak Terobosan Pemacu Investasi

Oleh: Redaksi 02 November 2018 | 02:00 WIB
EDITORIAL : Perbanyak Terobosan Pemacu Investasi
Praktisi Eksplorasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Adi Maryono (tengah), memberikan paparan didampingi Founder Natural Resources Center (NRC) Rozik Boedioro Soetjipto (kiri), dan Rachman Wiriosudarmo, saat diskusi Sejarah dan Manfaat Investasi Asing di Sektor Pertambangan di Jakarta, Selasa (15/5/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Selain itu, adanya investasi dapat menciptakan nilai tambah yang semakin produktif. Dengan demikian, melalui investasi, perekonomian Indonesia, termasuk neraca transaksi berjalan, akan menjadi lebih baik.

Tahun ini, kegiatan investasi memang berjalan dengan baik, meskipun harus diakui belum seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan pencapaian realisasi investasi pada kuartal III/2018 ternyata lebih rendah 1,6% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Total realisasi penanaman modal dalam negeri dan asing (PMDN dan PMA) pada periode tersebut mencapai Rp173,8 triliun, padahal periode yang sama 2017 sebesar Rp176,6 triliun.

Bahkan menurut BKPM, secara kumulatif, realisasi investasi sepanjang 2018 diprediksi tidak mencapai target awal Rp765 triliun. Karena itu, ada rencana untuk memangkas target realisasi investasi dari Rp765 triliun menjadi Rp730 triliun.

Angka revisi tersebut sebenarnya pun hanya meningkat 5% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu yang menembus Rp693 triliun. Nilai nominal ini jika dipotong inflasi sebesar 3,5%, maka pertumbuhan investasi secara riil hanya sebesar 1,5% pada tahun ini.

Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat komitmen pemerintah sebenarnya sudah demikian besar untuk mendorong kegiatan investasi. Namun, harus diakui tak banyak terobosan yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini. Apalagi tekanan nilai tukar dan perang dagang juga membayangi.

Memang ada kebijakan tax holiday yang diberikan pemerintah pada April lalu untuk 17 sektor. Kebijakan tersebut mengacu pada PMK No.35 Tahun 2018.

Fasilitas tax holiday hingga 20 tahun memang membuat cakrawala investasi Indonesia cukup menarik dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam yang paling lama 13 tahun. Sementara itu, Malaysia dan Thailand maksimum hanya 15 tahun.

Apalagi, setelah bebas PPh badan selama 20 tahun, perusahaan bisa mendapatkan potongan 50% untuk 2 tahun berikutnya. Dengan kondisi itu, posisi Indonesia sudah paling kompetitif.

Lalu pada Juli, perbaikan dalam kebijakan investasi juga dilakukan pemerintah dengan menerapkan Online Single Submission (OSS), yang merupakan hasil dari penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pengakuan dunia internasional terhadap upaya-upaya pemerintah meningkatkan investasi itu juga berbanding lurus. Peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) 2018 melesat ke peringkat 72.

Namun, untuk peringkat 2019, laporan Ease of Doing Business yang dirilis Rabu (31/10) menunjukkan peringkat Indonesia justru turun satu tingkat ke 73. Sementara itu, negara Asean lain, seperti Vietnam dan Thailand berada di posisi 69 dan 27.

Turunnya peringkat Indonesia bukanlah karena iklim investasi kita memburuk, tetapi sejumlah negara lain juga mampu menciptakan perbaikan yang signifikan seperti Rwanda, Kenya, Togo, Pantai Gading serta Djibouti. Selain itu, Afghanistan, China dan India juga menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Hal itu terkonfirmasi dari skor nilai Indonesia yang justru naik 1,42 poin menjadi 67,96. World Bank mencatat Indonesia menampilkan perbaikan dalam hal pendaftaran jaminan sosial di seksi kemudahan membuka usaha.

Dalam seksi penilaian pendaftaran properti, Indonesia juga berhasil melakukan meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi. Selain itu, Indonesia berhasil memperluas cakupan informasi positif dan negatif terkait akun kredit konsumen.

Namun, pengakuan dunia tentu tidaklah cukup. Realisasi investasi menjadi indikator yang sesungguhnya agar dapat menopang perekonomian nasional. Kita melihat pemerintah harus lebih banyak melakukan terobosan-terobosan yang atraktif agar PMA dan PMDN lebih maksimal.

Terobosan-terobosan itu bisa berupa perluasan tax holiday, dan pelonggaran daftar negatif investasi (DNI). Tax holiday yang ditawarkan pada April lalu kurang banyak peminat. Adanya perluasan sektor dan penambahan jumlah tahun dalam kebijakan tax holiday bisa jadi pemanis bagi para pebisnis merealisasikan investasi mereka.

Insentif pajak juga bisa diberikan berupa tax allowance yang lebih besar kepada pelaku industri yang mengembangkan pendidikan vokasi dan perusahaan yang aktif dalam kegiatan riset dan pengembangan. Adapun revisi DNI bisa pula dikaitkan dengan renegosiasi perjanjian dagang Indonesia dengan negara lain.

Tentu kita berharap berbagai terobosan dan bauran kebijakan yang diupayakan pemerintah bisa mengembalikan momentum positif tren investasi dalam jangka pendek sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun politik nanti.

Editor: Inria Zulfikar

Berita Terkini Lainnya