KAWASAN EKONOMI KHUSUS : KEK Antisipasi Bencana

Oleh: Dian Asmita A. 24 Oktober 2018 | 02:00 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS : KEK Antisipasi Bencana
Sejumlah wisatawan berada di pinggiran pantai Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (18/9/2018)./ANTARA-Ahmad Subaidi

JAKARTA — Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK sudah menyiapkan langkah preventif dan merancang sistem zonasi yang aman sebagai langkah untuk mengantisipasi risiko geologis serta potensi ancaman bencana alam terhadap kawasan tersebut.

Deputi Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengingatkan meskipun pengelolaan KEK dan wilayah sekitarnya harus memperhatikan aturan zonasi sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang, tetapi aktivitas ekonomi di dalam KEK juga menuntut kepatuhan terhadap building code.

Building code adalah seperangkat aturan teknis maupun aturan standar lainnya terkait dengan rancang bangun, konstruksi, pemeliharaan bangunan sesuai dengan karakteristik kawasan.

Adapun sistem zonasi sendiri merupakan implementasi Undang-Undang No. 39/2009 yang mewajibkan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan KEK yang berkesesuaian dengan tata ruang dan zonasinya.

“Pemerintah memiliki regulasi mulai dari rencana tata ruang dan mengatur zona mana yang bisa dan tidak bisa dibangun hingga persyaratan teknisnya dalam membangun sarana, prasarana dalam kawasan serta muatan industrinya,” ujarnya kepada wartawan dalam acara Diseminasi Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri, Selasa (23/10).

Menurut Wahyu, Dewan Nasional KEK mengupayakan pengelolaan KEK yang lebih bersahabat dengan alam, salah satunya dengan menjalin kerja sama internasional dalam mendorong perilaku KEK yang ‘hijau’ atau Green Special Economic Zone (SEZ).

Adapun Dewan Nasional KEK saat ini tengah fokus untuk menuntaskan pedoman Green SEZ Guideline, bekerja sama dengan Global Green Grown Institute (GGGI).

Pedoman tersebut, paparnya, bertujuan mendorong dan memperkuat langkah-langkah pengelolaan kebijakan KEK saat ini dan di masa depan.

Wahyu Utomo mengatakan KEK Palu yang terdampak bencana alam akan segera ditinjau kembali oleh Tim KEK. “Apakah KEK tersebut ke depannya masih dapat berfungsi secara maksimal atau tidak.”

Pada prinsipnya, kata Wahyu, pihaknya ingin menciptakan iklim yang aman bagi investasi., Palu, menurutnya, dapat berkembang jika infrastrukturnya sudah beroperasi. “Jadi tidak hanya [KEK] saja yang menjadi fokus untuk diperbaiki,” ujarnya.

LAPOR PRESIDEN

Wahyu Utomo menuturkan, tahun ini pemerintah masih dalam proses mempersiapkan empat KEK baru yang progresnya dilaporkan kepada Presiden setelah melalui tahap yang telah disepakati oleh Dewan Nasional KEK.

“[KEK] di Indonesia yang sudah memiliki payung hukum yakni peraturan pemerintah, saat ini jumlahnya 12 KEK. Namun hanya 4 KEK yang baru beroperasi. Tahun ini, rencananya dibuat 4 KEK baru,” ujarnya.

Wahyu menargetkan rencana ini akan dapat terealisasi secepatnya, tetapi sebelumnya dia harus memastikan bahwa 4 KEK baru tadi siap beroperasi.

Adapun KEK yang saat ini beroperasi yakni KEK Sei Mangkei di Sumatra Utara, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Palu di Sulawesi Tengah, dan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu KEK lainnya yang masih dalam pembangunan adalah KEK Tanjung Api-api di Sumatra Selatan, KEK Morotai di Maluku Utara, KEK Bitung di Sulawesi Utara, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kalimantan Timur, KEK Sorong di Papua, KEK Arun Lhokseumawe di Aceh, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, serta KEK Galang Batang di Bintan.

Dia menambahkan, neraca perdagangan Indonesia pe­rio­­de Januari hingga Agustus 2018 mengalami defisit hingga US$4,09 miliar akibat laju impor yang lebih besar dibandingkan laju ekspor.

Implementasi KEK diharapkan mendorong peningkatan ekspor dan daya saing produk nasional.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan berdasarkan data PBB, Indonesia menjadi negara yang paling menjanjikan untuk tujuan investasi.

Hal tersebut tidak lepas dari strategi dan rumusan kebijakan nasional yang mendorong aliran investasi dan perdagangan.

Oke mengatakan untuk mendukung KEK Kementerian Perdagangan telah mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator KEK terkait, dan menetapkan KEK sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA).

Kemendag juga menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi badan usaha serta pelaku usaha terutama menyangkut lalu lintas barang.

Adapun administrator KEK yang telah ditetapkan sebagai IPSKA, selain dapat menerbitkan SKA juga dapat menerbitkan surat kandungan nilai lokal sesuai ketentuan peraturan presiden pengganti undang-undang atau perppu.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 28/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/2015 tentang IPSKA.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, kata Oke, maka Kementerian Perdagangan telah menerbitkan delapan Permendag, “KEK yang menjadi administrator yakni, KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Bitung, KEK Tanjung Api-api dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan. Permendag empat KEK lainnya saat ini dalam tahap penyusunan.

Kementerian Perdagangan juga memberikan pelatihan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan luar negeri kepada 12 administrator KEK guna meningkatkan kapasitas administrator.

Tahun ini, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No. 25/2018 tentang IPSKA, dan menetapkan KEK Sei Mangkei dan KEK Palu sebagai IPSKA.

Keputusan tersebut guna mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di KEK sekaligus meningkatkan akses pasar bagi hasil produksi yang diproduksi KEK serta menarik investor asing untuk berinvestasi di sana.

“Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Sekretariat Dewan Nasional [KEK] melakukan promosi kawasan melalui pendirian pavilion pada Trade Expo Indonesia 2018 yang dilengkapi dengan informasi terkait Inatrade dan [SKA],” ujarnya.

SKA merupakan informasi yang diterbitkan oleh suatu negara yang berfungsi menjelaskan negara asal barang.

Pemerintah mendorong investor untuk membuat SKA karena memberikan kepastian hokum bahwa negara bersangkutan akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi produk ekspor tersebut.

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya