RASTER : Menghapus Stigma Rokok Lawas dengan Lebih Inovatif

Oleh: Oktaviano DB Hana 23 Oktober 2018 | 02:00 WIB
RASTER : Menghapus Stigma Rokok Lawas dengan Lebih Inovatif
Pekerja PT HM Sampoerna Tbk melakukan aktivitas di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) Sampoerna di Surabaya, Kamis (19/5/2016)./Antara

Di tengah masyarakat Indonesia saat ini seakan berlaku bahwa mengonsumsi sigaret kretek tangan alias SKT selalu identik dengan sosok orang tua. Adapun bagi anak muda, membeli sigaret kretek mesin (SKM) ataupun sigaret putih mesin (SPM) tentu lebih bergengsi.

Benyamin, seorang konsumen rokok, menuturkan bahwa SKT relatif lebih ‘keras’ dari sisi kandungan tar dan nikotin dibandingkan dengan segmen lainnya. Meski demikian, harga sejumlah produk SKM dan SPM relatif sama dengan produk SKT. Mahasiswa berusia 23 tahun ini juga mengakui hanya sesekali mengkonsumsi produk SKT.

“Biasanya ketika akhir bulan, ketika uang kiriman orang tua menipis. Kan rokok itu [SKT] lebih tahan lama,” ujar pria yang mengaku sudah 5 tahun menjadi perokok aktif.

Ketika diwawancarai terpisah, Pius, pria berusia 59 tahun, mengaku sudah beberapa tahun terakhir mengganti pilihan rokoknya. Alasannya, harga produk SPM yang rutin dikonsumsinya saat ini tidak berbeda jauh dengan produk SKT yang disenanginya.

Padahal, produk lawas itu sudah digunakannya lebih dari 15 tahun. “Rasanya juga tidak berbeda jauh,” ujarnya.

Pengakuan sejumlah narasumber tersebut tampaknya sejalan dengan kenyataan penurunan produksi SKT yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Minimnya inovasi dan dukungan kebijakan pemerintah pun menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kepentingan di sektor tersebut.

Ketua Dewan Penasehat Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Andriono Bing Pratikno mengakui bahwa pengembangan segmen SKT ini sebenarnya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah.

Upaya pelaku usaha untuk melakukan inovasi, sambung dia, menjadi langkah pendukung untuk menjaga keberlangsungan produksi rokok tradisional tersebut. “Kebijakan ada di pemerintah. Sebenarnya ini tergantung pemerintah, mau diarahkan ke mana,” ungkapnya kepada Bisnis.

Andriono bercerita tentang kebijakan pemerintah untuk industri hasil tembakau pada dekade 80-an. Pada saat itu, jelasnya, pemerintah mewajibkan produsen untuk menghasilkan baik produk SKM maupun SKT dengan jumlah proporsional.

Namun, kebijakan itu urung dilanjutkan. Walhasil, produk SKM membanjiri pasar, seiring dengan meredupnya produk SKT.

“Pada 1985, setiap satu batang rokok SKM, produsen harus produksi tiga batang SKT, atau kebalikannya, sehingga berimbang. Jadi, ini kebijakan policy maker, mau dibawa kemana, terserah pemerintah.”

Andriono sepakat bahwa penaikan tarif cukai harus mempertimbangkan posisi SKT. Dengan begitu, tarif yang lebih proporsional mesti dibebankan kepada segmen rokok tradisional ini.

Namun, dia menekankan bahwa pengusaha SKT juga mesti berbenah dengan mengembangkan produk rokok yang lebih inovatif sehingga bisa diterima semua kalangan.

“Pengusaha kalau tidak berusaha untuk mengembangkan dan pemerintah hanya bicara soal tarif, akan susah juga. Packing jangan kuno dan kualitas tidak kalah dengan SKM, misalnya [kandungan] tar-nya direndahkan,” tuturnya.

Sumber : Bisnis Indonesia

Editor: Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkini Lainnya