INDUSTRI HASIL TEMBAKAU : Menjaga Warisan Kretek Tangan

Oleh: Oktaviano DB Hana 23 Oktober 2018 | 02:00 WIB
INDUSTRI HASIL TEMBAKAU : Menjaga Warisan Kretek Tangan
Karyawan melakukan proses pelintingan rokok di area sigaret kretek tangan (SKT) di PT Gelora Djaja di Surabaya, Jawa Timur./Antara-M Risyal Hidayat

Produksi sigaret kretek tangan atau SKT di dalam negeri terus menurun secara signifikan dari tahun ke tahun. Penurunannya bahkan yang paling besar bila dibandingkan dengan dua segmen lain di industri hasil tembakau atau IHT. Ada banyak musabab mengapa produksi sigaret ini terus terkikis.

Mengingat kontribusinya yang layak diperhitungkan bagi pendapatan negara, pantaskah kita biarkan industri warisan leluhur ini semakin menderita hingga berujung pada kematian industrinya?

Pada kenyataannya tak dapat dipungkiri bahwa tekanan yang terus-menerus mendera industri SKT menyebabkan penutupan sejumlah usaha SKT. Padahal, IHT ini merupakan sektor yang terbilang padat karya dengan ratusan ribu tenaga kerja.

Tanpa dukungan dari pemerintah dan perubahan pendekatan oleh pelaku usaha, segmen industri ini diyakini akan terus meredup.

Dalam 5 tahun terakhir, produksi SKT anjlok hingga 22,6%. Data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa produksi SKT pada 2017 mencapai 68 miliar batang, turun dari posisi 87,9 miliar batang pada 2013.

Segmen sigaret putih mesin atau SPM, pada periode yang sama mengalami penurunan produksi hingga 19,3% menjadi 16,7 miliar batang pada 2017. Sebaliknya, segmen sigaret kretek mesin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Produksi sigaret untuk segmen ini meningkat 6,03% menjadi 251,5 miliar batang pada 2017.

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penurunan produksi untuk segmen SKT tersebut. Salah satunya adalah perubahan pilihan konsumsi rokok masyarakat dari SKT ke jenis rokok lainnya.

Andry Satrio Nugroho, Peneliti Institute For Development of Economic and Finance (Indef), mengakui bahwa ke depan memang sudah diprediksikan bahwa konsumsi rokok jenis SKT ini akan mengalami penurunan.

Kondisi itu niscaya terjadi seiring dengan adanya perubahan konsumsi rokok masyarakat. “Penurunan itu memang sudah diprediksikan. Ada perubahan selera konsumen,” ujarnya kepada Bisnis.

Hal itu terjadi seiring dengan produksi segmen rokok lain yang berkembang dengan penggunaan teknologi mesin yang kian mutakhir. Faktor lain adalah masifnya kampanye tentang bahaya merokok.

Sudah beberapa tahun terakhir bungkus rokok wajib dilengkapi peringatan tersebut dengan gambar yang terbilang menyeramkan bagi masyarakat.

Ketua Dewan Penasehat Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Andriono Bing Pratikno menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dalam industri rokok memang memacu produktivitas SKM. Pemanfaatan mesin memberikan efisiensi bagi produsen rokok.’

Di sisi lain, jelasnya, adanya pembatasan area merokok juga berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. “Dari tahun ke tahun, produksi SKT akhirnya terus menurun,” ungkapnya.

Selain itu, adanya regulasi yang memberatkan IHT, khususnya untuk segmen usaha menengah ke bawah, menjadi faktor yang memengaruhi penurunan tersebut.

DAMPAK SISTEMIS

Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar menilai bahwa saat ini regulasi cenderung menerapkan kebijakan yang relatif ‘sama rata’ bagi industri rokok.

Padahal, jelasnya, IHT di Indonesia sangat beragam. Kondisi itu perlu ditangani dengan pendekatan berbeda untuk setiap segmen. “Industri rokok di Indonesia sangat heterogen, berbeda dari negara lainnya,” tegasnya.

Lantas, bagaimana sebenarnya dampak dari penurunan produksi SKT? Andry Satrio Nugroho menjelaskan pertama-tama dampak yang langsung kelihatan adalah meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor IHT dalam beberapa tahun terakhir. Sektor pengolahan tembakau, jelasnya, pada tahun lalu menyerap sekitar 350.000 tenaga kerja.

Angka itu tidak termasuk pekerja di sektor hulu, yaitu pertanian tembakau yang hampir dua kali lipat pada periode yang sama. Namun, dia menegaskan bahwa efek dari kondisi ini tidak hanya sampai di situ.

Dampak penurunan produksi dan penutupan sejumlah usaha SKT bakal memengaruhi kinerja ekonomi daerah dan bahkan nasional. “Itu efeknya ke mana-mana. Pekerja SKT itu sudah bertahun-tahun bekerja dan mereka sangat mengandalkan sektor industri tersebut,” ungkapnya.

Indef, dalam Indef Monthly Policy Brief, Analisis Penurunan Segmen Sigaret Kretek Tangan di Industri Hasil Tembakau, Agustus 2018, menyatakan bahwa hasil simulasi model computable general equilibrium (CGE) menunjukkan bahwa terjadi dampak yang signifikan dari penurunan produksi SKT terhadap kinerja makroekonomi, kinerja IHT, dan kinerja sisi hulu tembakau secara umum.

Penurunan SKT pada 2013—2017, sebesar 22,63%—ceteris paribus atau hal-hal lain dianggap tetap sama—dari sisi makro ekonomi telah menyebabkan produk domestik bruto atau PDB nasional turun 0,82%. Selain itu, kondisi yang sama menyebabkan upah riil turun 1,24%, konsumsi rumah tangga turun 0,96%, inflasi naik 0,41% dan investasi turun 0,012%.

Dari sisi kinerja IHT, simulasi tersebut menunjukkan penurunan SKT pada periode yang sama sehingga menyebabkan tenaga kerja di segmen industri rokok tersebut turun 12,65%, nilai tambah turun 23,66% dan penjualan turun 19,79%. Kinerja ekspor pun terpengaruh, yaitu turun 18,73%, dan peran terhadap penerimaan negara ikut melorot 7,62%.

Belum lagi dari sisi kinerja pertanian tembakau atau sisi hulu. Simulasi penurunan SKT itu menyebabkan tenaga kerja di sektor perkebunan berkurang 7,52% dengan pendapatan riil petani tembakau anjlok 1,25%.

Dengan potensi penurunan pada masa datang, Andry menjelaskan bahwa pemangku kepentingan di sektor ini perlu bersama-sama menjaga keberlangsungan segmen industri ini. Faktor tenaga kerja, jelasnya, menjadi alasan utamanya. “Setidaknya kita mencoba untuk mempertahankan kinerja segmen ini,” ujarnya.

Selain itu, produk SKT dinilai patut dilestarikan lantaran merupakan karya unik bangsa. Indonesia dinilai menjadi satu-satunya negara yang turun temurun memproduksi jenis rokok ini.

“Kami sangat berharap, pertama, pemerintah membantu kami karena ini terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Kedua, ini heritage budaya yang perlu dilindungi dan diproteksi,” kata Sulami Bahar.

MENJAGA SKT

Bukannya tanpa upaya, pemerintah sebenarnya juga turut berusaha untuk menjaga dan mendorong peningkatan IHT, khususnya untuk segmen SKT.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya. Kemenperin, sebutnya, sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan penentuan tarif cukai yang berpihak kepada sektor SKT.

Di samping itu, jelasnya, pihaknya mengusulkan agar investasi SKT, khususnya bagi IKM, tidak diwajibkan bermitra dengan perusahaan besar. Pasalnya, sebut dia, 76% produsen SKT itu tergolong pelaku usaha IKM.

“[Ini] karena aturan yang ada sulit diaplikasikan. Tantangan mereka adalah persaingan, makanya perlu tarif cukai yang tidak memberatkan SKT,” ucapnya kepada Bisnis.

Selain regulasi, Abdul Rochim mengatakan bahwa pemerintah juga sudah mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi, misalnya dengan memproduksi SKT yang sesuai dengan selera konsumen masa kini.

Kemasan yang lebih menarik dan atau bentuk SKT yang lebih ramping dinilai bisa lebih menarik minat konsumen. Bimbingan teknis, ujarnya, juga sudah dilakukan secara khusus oleh Kemenperin kepada pelaku usaha skala kecil.

“Yang menjadi tantangan lain pola merokok yang beralih ke mild. Makanya dengan inovasi akan membantu ketertarikan untuk ke arah itu,” ujarnya.

Pengenaan tarif cukai untuk SKT, menurut Andry Satrio Nugroho, memang perlu dijaga agar bisa lebih kompetitif dengan produk rokok dari segmen lainnya. Langkah inovatif oleh produsen SKT pun memang tidak bisa ditawar lagi agar mampu bersaing di pasar.

Selain itu, dia meniai pemerintah dapat melakukan kajian untuk mempertimbangkan kemungkinan mengubah batasan jumlah produksi dalam struktur cukai. Usulan ini, jelasnya, terkait dengan peluang ekspor produk khas Indonesia ini ke sejumlah negara.

“Kami juga kan masih membahas RUU Pertembakauan. RUU Pertembakauan perlu didorong menjadi UU dengan fokus melindungi SKT,” ujarnya.

Setali tiga uang, Sulami Bahar juga berharap pemerintah bisa memproteksi segmen SKT. Pelonggaran batas produksi untuk segmen ini dinilai menjadi salah satu jalannya. Pasalnya, dia juga mengakui segmen produk ini sangat potensial untuk menjadi komoditas ekspor.

“Kelonggaran untuk Golongan III yang maksimal produksi 500 juta batang misalnya dinaikkan ke 1 miliar, sedangkan golongan menengah ditarik menjadi 1 miliar sampai 3 miliar,” ungkapnya.

Untuk produksi dalam negeri, Sulami mengatakan bahwa SKT dapat mengisi ceruk pemasaran rokok ilegal yang jumlahnya terus menurun. Pada 2017, sebutnya, peredaran rokok ilegal masih mencapai 12,4% dari jumlah produksi sigaret.

Namun, pada tahun ini peredaran rokok ilegal menurun hingga kisaran 7,04%. “Artinya ada ceruk kosong sebesar 5% yang kami harapkan bisa diisi oleh SKT.”

Di samping itu, Sulami berharap rencana penerapan penyederhanaan atau simplifikasi layer cukai rokok bisa ditunda. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai dapat berdampak signifikan pada produksi SKT, terutama dari IKM.

“Negara lain itu bisa menerapkan, misalnya China, karena yang punya pabrik negara. Selain itu, produk di sini bermacam-macam,” tegasnya.

Sementara itu, Andriono Bing Pratikno berharap pemerintah bisa memberikan kelonggaran terkait dengan kewajiban pemasangan gambar dampak merokok pada kemasan SKT. Upaya ini, jelasnya, akan menekan stigma negatif yang ada bagi produk tersebut.

Yang pasti, semua upaya tersebut diharapkan bisa dijalankan bersama-sama oleh pengambil kebijakan dan juga produsen agar keberlangsungan produksi SKT bisa dijaga. Faktor tenaga kerja dan warisan budaya pada akhirnya menjadi pertimbangan utamanya.

Sumber : Bisnis Indonesia

Editor: Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkini Lainnya