Banyak Pejabat Ditangkap KPK, MPR: Pilkada Mahal & Rawan Korupsi

Oleh: John Andhi Oktaveri 21 Oktober 2018 | 18:00 WIB
Banyak Pejabat Ditangkap KPK, MPR: Pilkada Mahal & Rawan Korupsi
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin masuk mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/10/2018)./ANTARA-Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengkritik pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara langsung karena berbiaya mahal dan rawan korupsi. 

Menurutnya, selain berbiaya mahal yang memicu kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi, pilkada langsung juga tidak efektif bagi rakyat Indonesia yang masih banyak miskin. 

Mahyudin kemudian menyebutkan bahwa untuk maju menjadi calon gubernur sedikitnya memerlukan dana Rp50 miliar. Dia pun mencontohkan bahwa dirinya banyak ditawari untuk maju sebagai Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Setelah dia hitung-hitung, sekdikitnya diperlukan dana Rp50 miliar. 

"Dari mana saya dapatkan uang sebanyak itu. Jika saya punya uang Rp50 miliar lebih baik saya belikan kebun sawit dan tiap bulan saya bisa menerima hasil Rp2 miliar," ujar politisi Partai Golkar itu, Minggu (21/10/2018). 

Mahyudin mengakui bahwa memang bisa calon kepala daerah tidak mengeluarkan uang dari kantong sendiri, karena dengan sendiri akan ada sponsor yang membiayainya. Akan tetapi dengan adanya sponsor dari pihak pengusaha itu, jelas Mahyudin, jika terpilih menjadi kepala daerah maka pengusaha itu akan meminta imbalan dengan main proyek.

"Makanya, banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi ditangkap KPK," kata Mahyudin.

Selain itu, pilkada langsung juga tidak efektif di tengah masyarakat yang masih banyak miskin karena akan menyuburkan praktik politik uang. 

"Ada masyarakat yang berani memasang spanduk dengan tulisan 'kami siap terima serangan fajar'. Mereka terang-terangan menyebut NPWP, yaitu nomor piro wani piro," ujar Mahyudin.

 Karena itu, Mahyudin lebih cenderung pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD melalui musyawarah dan mufakat. 

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X meminta MPR agar merenung dan mengevaluasi 73 tahun Indonesia merdeka, perjalanan bangsa ini apakah sesuai dengan tujuan para founding father saat mendirikan negara.

Sultan memberi contoh dalam penerapan demokrasi, Korea Utara punya demokrasi ala Korea Utara. Negara China  mengatakan demokrasi ala China dan Amerika Serikat mengatakan demokrasinya ala Amerika.

"Mengapa kita tidak bisa mengatakan demokrasi ala Indonesia?" tanya Sultan dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan MPR.

Dia bahkan menyarankan agar oposisi ada dalam kabinet dengan alasan kebersamaan.

"Jika ada orang di oposisi yang punya potensi, kenapa tidak masuk kabinet? Tidak ada yang dilanggar," ujarnya. 

 

Editor: Nancy Junita

Berita Terkini Lainnya