RASTER : Ketika Kawasan Maloy Tersandera Birokrasi Lahan

Oleh: Sophie Razak 19 Oktober 2018 | 02:00 WIB
RASTER : Ketika Kawasan Maloy Tersandera Birokrasi Lahan
Konsep Pelabuhan Maloy/Ilustrasi

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan atau KEK-MBTK merupakan satu satu dari dua program percepatan perekonomian nasional yang sebelumnya ditargetkan dapat beroperasi pada 2015.

Namun, entah bagaimana ceritanya, kawasan yang diprioritaskan pemerintah pusat itu pun lambat dituntaskan. Usut punya usut, masalahnya karena proses legalitas lahan.

Padahal, orang nomor satu di republik ini, Joko Widodo, berulang kali telah mengingatkan bahwa masalah lahan dan perizinan wajib mendapatkan tempat prioratas untuk dituntaskan oleh para elite baik di pusat maupun daerah. Dengan demikian, para investor bisa meraih kepastian dalam berinvestasi di seluruh di Indonesia.

Seperti dikutip dari Antara, pada mulanya, KEK MBTK akan diresmikan pada Oktober tahun ini. Namun, hingga saat ini belum juga kunjung terlaksana.

Sekretaris Dewan Nasional KEK MBTK Enoh Suharto Pranoto mengatakan bahwa salah satu alasan pemberian izin bagi kawasan tersebut adalah adanya proses sertfikasi lahan di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

“Lahan seluas 508 hektare (ha) itu, sebetulnya sudah dibebaskan dan dikuasi oleh pemerintah daerah setempat, bahkan telah dibangun beberapa infrastruktur dasar di kawasan tersebut. Namun, [lahan] belum memiliki dokumen sertifikat,”paparnya.

Selain itu, lanjutnya, masih terdapat beberapa masalah perizinan yang belum selesai, yaitu pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perdagangan dan BKPM kepada Kantor Administrator KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

Menurut Enoh, beberapa fasilitas juga masih perlu disempurnakan seperti penyediaan listrik, sistem air limbah, pintu gerbang dan batas kawasan.

“Kami secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KEK ini. Memang masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi sehingga KEK belum bisa resmi beroperasi,” katanya.

Ketika dimintai tanggapannya, Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim Ichwansyah mengatakan bahwa pembangunan KEK Maloy masih terus berjalan sampai saat ini.

“Maloy terus berjalan dan terus di-up date. Saat ini telah melalui proses sertifkasi. Kami tinggal memecah-mecah bentuk dan hak pengelolaan pada kawasan atau blok-blok tertentu dengan blok atau industri yang nanti akan dikembangkan,” jelasnya kepada Bisnis melalui telepon seluler.

Proyek KEK MBTK yang meraup anggaran sebesar Rp200 miliar dari Kementerian Perhubungan ini ditargetkan bisa beroperasi pada akhir 2018. Sementara itu, sarana pendukung lain seperti fasilitas air bersih diklaim sudah dikerjakan. Demikian juga dengan listrik dan pabrik kelapa sawit.

Berlokasi di Kutai Timur (Kutim), KEK MBTK saat ini dibangun di atas lahan seluas 557,34 ha dari total 1.000 ha yang tersedia.

Saat ini, di kawasan tersebut telah dibangun pabrik kelapa sawit yang siap beroperasi dengan kapasitas 100—300 ton per jam. Terdapat juga enam tangki timbun CPO dan CPKO dengan kapasitas 48.000 ton. Di tempat itu juga tersedia waduk seluas 45 ha, pelabuhan khusus dan permukiman. (k37)

Sumber : Bisnis Indonesia

Editor: Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkini Lainnya