Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Apindo Riau Soroti Masalah Kepesertaan BPJS Kesehatan

Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Riau menilai respons Presiden Jokowi atas masalah defisit keuangan di BPJS Kesehatan tidak tepat. Padahal masalah utama saat ini ada di kepesertaan.
Warga antre mengurus kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/7/2018)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya
Warga antre mengurus kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/7/2018)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, PEKANBARU -- Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Riau menilai respons Presiden Jokowi atas masalah defisit keuangan di BPJS Kesehatan tidak tepat. Padahal masalah utama saat ini ada di kepesertaan.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo Riau Wijatmoko Rah Trisno mengatakan seharusnya Presiden mampu melihat masalah di BPJS Kesehatan yang terus berulang setiap tahun, secara utuh dan tidak sepotong-sepotong.

"Respons presiden ini tidak benar, karena BPJS Kesehatan itu langsung di bawah kendalinya, masalah utama saat ini pesertanya baru 77% total penduduk jadi tidak cukup iuran yang didapat itu untuk membayar tunggakan, harusnya mendorong penyelesaian ini," katanya kepada Bisnis Kamis (18/10/2018).

Wijatmoko menjelaskan masalah tunggakan ini diyakini akan berlanjut lagi tahun depan, kalau tidak melihat kendala utama untuk mendorong kepesertaan ini secara penuh.

Padahal dengan meningkatkan kepesertaan, BPJS Kesehatan bisa mendapatkan tambahan dana dari iuran, sehingga masalah defisit keuangan yang diderita badan tersebut dapat diselesaikan.

Selain itu, memang manajemen BPJS Kesehatan perlu memastikan sistem pembayaran klaim ke rumah sakit dilakukan tepat waktu.

"Jangan lupa kenaikan nilai klaim di BPJS Kesehatan akan terus terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia," katanya.

Untuk Apindo Riau sendiri, pihaknya memastikan perusahaan yang menjadi anggota sudah menjalankan kewajiban mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta di program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo terang-terangan menyatakan bahwa persoalan defisit BPJS Kesehatan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kementerian.

"Saya tahu problem kemarin urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti. Sampai di meja saya sebulan atau lima pekan lalu. Ini urusan Direktur Utama (Dirut) BPJS [Kesehatan], enggak sampai ke Presiden," katanya seperti dimuat Bisniscom Rabu (17/10/2018).

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp10,98 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Arif Gunawan
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper