DEFISIT KEUANGAN : BPJS Kesehatan Minta Tambahan Dana

Oleh: Lingga Sukatma Wiangga & Dika Irawan 12 Oktober 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Keuangan berharap pemerintah kembali mengucurkan dana talangan untuk menanggulangi defisit keuangan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan dana senilai Rp4,99 triliun untuk menutup defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan.

Namun demikian, dana tersebut dinilai tidak mampu menutupi defisit BPJS Kesehatan yang telah mencapai sekitar Rp7,05 triliun per September 2018.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Bogor pada Jumat (7/9).

Pada pertemuan itu, lanjutnya, Menkeu menyampaikan komitmen untuk memberikan suntikan tambahan apabila suntikan pertama senilai Rp4,99 triliun tersebut dinilai kurang.

“Kalau memang dari hitungan kita defisitnya x kemudian uang yang disuntikkan pertama ini kurang, nanti tentu akan diupayakan sumber-sumber di APBN yang masih memungkinkan untuk itu. Mungkin ada suntikan dana tambahan, kita belum tahu,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Istana Wakil Presiden RI, Kamis (11/10).

Adapun besaran defisit sekitar Rp7,05 triliun per September 2018 bersifat tagihan kotor. Angka tersebut berpeluang berubah, seiring dengan berkas baru yang diterima pihak rumah sakit.

BPJS Kesehatan, ujar Fachmi, berkomitmen memanfaatkan dana bantuan tersebut sebaik mungkin dengan memprioritaskan rumah sakit yang tagihannya telah jatuh tempo.

PERAN PEMDA

Terkait dengan pengelolaan jaminan sosial nasional dan upaya penanggulangan defisit, Fachmi menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis (11/10). Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas tentang optimalisasi peran pemerintah daerah melalui regulasi.

Fachmi mengakui pihaknya sangat menantikan payung hukum tersebut. Dia menjelaskan, dalam pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 84/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, ada tiga tindakan khusus pemerintah saat posisi keuangan BPJS Kesehatan sedang negatif.

Pertama, penyesuaian dana operasional. Kedua, penyesuaian iuran. Ketiga, penyesuaian manfaat yang diberikan. Fachmi berharap bisa memasukkan tindakan khusus keempat dalam regulasi tersebut, yaitu mengoptimalkan peran pemerintah daerah.

“Kami akan bersurat resmi dulu, utamanya tentang memungkinkan atau tidak meng-insert satu pasal dalam PP ini [No. 84/2015]. Nah tadi dipikirkan bisa masuk keempat, mengoptimalkan peran Pemda,” katanya.

Dia berharap Jusuf Kalla atau JK akan segera memproses hal itu dan membicarakannyan dengan Presiden Joko Widodo.

“Kami tunggu landasan hukum yang kuat dan bergerak. Ya [lewat PP] itu salah satu yang kami pikirkan,” ujarnya.

Jika mengacu PP tersebut, kata dia, BPJS berkontrak kerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas secara langsung. Dengan penambahan tindakan khusus keempat, pihaknya berharap dapat berkontrak langsung dengan pemerintah daerah.

Menurut Fachmi, harapan adanya penambahan regulasi itu bukan tanpa landasan. BPJS kesehatan sudah berjalan selama 4 tahun dan sudah merekam tren pembiayaan dan pemasukan dari suatu daerah.

Fachmi mencontohkan apabila pengeluaran dalam sebuah provinsi mencapai Rp1 triliun selama 4 tahun. Menurut dia, akan ada konsep tentang pengelolaan dana di hulu yang dapat menghasilkan penghematan di hilir. Hal ini yang akan menjadi insentif bagi pemerintah daerah.

Namun sebaliknya, jika tidak ada upaya penghematan di hulu sehingga membuat naiknya pembiayaan di hilir, akan ada disinsentif kepada pemerintah daerah untuk turut membiayai kekurangannya.

Menurut dia, konsep tersebut sudah direncanakan matang. Pihaknya telah memiliki pilot project serupa di Tanah Datar, Payakumbuh, Cilegon, dan Serang.

KEPESERTAAN BUMN

Sementara itu, sebanyak 81 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat belum 100% mendaftarkan karyawan beserta anggota keluarga ke program Jaminan Kesehatan Nasional—Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan yang diterima oleh Bisnis, dari jumlah itu terdapat 60 perusahaan yang sudah mendaftarkan lebih dari 90% pegawainya dalam kepesertaan pada program ini. Kemudian ada 16 BUMN yang sudah mencatatkan kepesertaan di atas 80%. Sisanya, sebanyak lima BUMN masih di bawah 70%.

Kelima BUMN itu adalah PT Indra Karya (66%), PT Pertani (65%), Perum LPPNPI (64%), PT Yodya Karya (62%), dan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (60%).

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan, pihaknya menunggu perusahaan-perusahaan plat merah itu untuk segera merampungkan kepesertaan tersebut. Sebab hingga kini, pihaknya belum menerima data terbaru mengenai hal tersebut.

“Belum ada pernyataan dari divisi sumber daya manusia [BUMN-BUMN itu] berapa [pegawai] yang pensiun dan keluar. Nanti kami minta pernyataanya,” ujarnya kepada Bisnis di sela-sela acara penyerahan nomor induk kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ke BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Pusat, Jakarta, Rabu (11/10).

Jika perusahaan-perusahaan itu telah memutakhirkan data kepesertaannya, Andayani mengatakan, pihaknya akanmengumumkan ke publik tentang mana saja BUMN yang telah dan belum 100% mendaftarkan karyawan beserta anggota keluarga ke program JKN-KIS.

“Sekarang tidak dapat menjustifikasi. Kami menunggu surat pernyataan dari BUMN [terkait jumlah pegawai terdaftar JKN],” ujarnya.

Andayani menambahkan, pihaknya tak segan untuk melayangkan teguran jika perusahaan-perusahaan itu masih belum mendaftarkan 100% karyawan beserta anggota keluarganya. Sebab kepesertaan JKN – KIS bersifat wajib sesuai amanat Undang-undang No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“[Nanti] kami tanya Pak [direksi] BUMN pegawaimu berapa sebenarnya kok yang mendaftar baru sekian,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, untuk memperluas kepesertaan di kalangan BUMN ini, pihaknya berpegang pada Surat Edaran Menteri BUMN bernomor SE-06/MBU/10/2017.

Menurutnya, dengan surat itu BPJS Kesehatan memiliki landasan untuk mendekati perusahaan-perusahaan itu agar segera mematuhi kewajiban kepesrtaan pada program JKN-KIS.

“Surat itu digunakan untuk mendorong kami mendekati BUMN dimaksud dan surat itu efektif,” ujarnya.

Secara garis besar, melalui surat tersebut Menteri BUMN Rini M. Soemarno meminta direksi BUMN untuk mendaftarkan seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris/dewan pengawas, dan karyawan beserta keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Direksi juga diminta berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memperlancar proses pendaftaran tersebut.

Sebelumnya, hingga Mei 2018, jumlah BUMN terdaftar JKN-KIS berjumlah 145 perusahaan dengan jumlah peserta sebanyak 1.528.388 karyawan beserta anggota keluarga. Adapun target waktu 100% kepesertaan ini pada November 2017.

Editor: Anggi Oktarinda

Berita Terkini Lainnya