PERDA PASAR JAYA : Pemprov DKI Pacu UKM

Oleh: Dian Asmita A./Ema Sukarelawanto 12 Oktober 2018 | 02:00 WIB
PERDA PASAR JAYA : Pemprov DKI Pacu UKM
Pasar di Jakarta dikelola PD Pasar Jaya/pdpasarjaya.co.id

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memacu daya saing usaha kecil menengah mikro atau UMKM agar sektor usaha ini dapat setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang seperti pelaku usaha di sektor modern.

Adapun untuk merealisasikan langkah itu, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan peraturan daerah atau Perda Pasar Jaya yang telah mendapatkan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, pada Rabu (10/10).

Dengan perda terbaru tersebut maka status PD Pasar Jaya yang awalnya merupakan perusahaan daerah, kini berganti menjadi perusahaan umum daerah.

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan bahwa dengan perda baru itu maka jaringan distribusi di pasar-pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya diharapkan lebih meningkat, sehingga masyarakat dapat tercukupi kebutuhan pokoknya secara lebih baik.

“Terkait dengan perda pengelolaan PD Pasar Jaya. Kami berharap aturan ini akan memberikan penyetaraan kepada semuanya, khususnya usaha kecil dan menengah, dan tradisional agar bisa tumbuh menjadi sektor-sektor modern,” ujar Anies, di Balai Kota, Rabu (10/10).

Direktur Utama Pasar Jaya, Arief Nasrudin menambahkan, hal yang terpenting dalam perda ini yakni mela­kukan optimalisasi terhadap apa yang saat ini Pemprov DKI Jakarta punya.

Menurut Arief, sebanyak 153 pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi, stabilitas pangan, khususnya bagi kalangan kecil. Mereka juga dapat memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan oleh Pasar Jaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Optimalisasi lapak dan penguatan distribusi pangan yang lebih dikenal dengan KJP Plus dan saat ini dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta yang bersumber dari Pasar Jaya dan disalurkan kepada masyarakat,” papar Arief di Balai Kota, Rabu (10/10).

Dalam perkembangan lain, di Denpasar, dilaporkan, banyak pelaku UMKM yang melakukan operasi penjualan secara manual, terutama dalam sistem kasir dan point-of-sale yang tidak efisien dan mengganggu produktivitas.

VP Brand & Marketing Moka Bayu Ramadhan mengatakan, secara umum, sistem kasir yang memuat data penjualan, informasi stok, dan seputar transaksi bisnis, masih dijalankan manual dengan catatan tangan.

“Operasional penjuakan secara manual ini sangat mengganggu efisiensi dan produktivitas UMKM dalam berbisnis,” katanya dalam Gebyar UKM 2018, Kamis (11/10).

Menurut Bayu, cara cepat bagi bisnis dalam beradaptasi adalah menggunakan teknologi terbaru yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas bisnis. Salah satunya dengan menggunakan komputasi awan (cloud based) yang sifatnya cepat dan real-time.

Data Delloitte Access menyebut UMKM yang mengadaptasi teknologi komputasi awan dalam bisnisnya mampu meningkatkan pendapatan sampai dengan 80%, dan juga 1,5 kali lebih besar dalam membuka lapangan pekerjaan.

Moka, salah satu startup penyedia layanan kasir digital yang didirikan pada 2014 itu kini dipercaya lebih dari 12.000 outlet melalui penggunaan aplikasi point-of-sale dengan berbagai fitur yang memudahkan pelaku bisnis.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar Made Erwin Suryadharma Sena mengatakan UKM memiliki tiga tantangan yang harus dihadapi untuk bisa naik kelas yaitu sumber daya manusia, pendanaan dan juga akses pasar.

“Solusi masalah utama UKM ini, dapat dibantu dengan memberikan pelatihan dari segi manajemen dan kemitraan, selain itu segala aspek pemasaran dan bahkan produksi bisa dimanfaatkan dengan mengandalkan penetrasi teknologi,” jelasnya.

Menurut data Asian Productivity Organization (APO), selama 25 tahun produktivitas pekerja Indonesia tum­buh 3,1% per tahun, tetapi diban­dingkan dengan negara lainnya pro­duktivitas per pekerja Indonesia saat ini berada di urutan ke-11 dari 20 negara anggota APO.

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya