Pembangunan Berkelanjutan di Papua Harus Berbasis Masyarakat Adat

Oleh: Yanita Petriella 11 Oktober 2018 | 14:37 WIB
Pembangunan Berkelanjutan di Papua Harus Berbasis Masyarakat Adat
Tarian Yosim Pancar Papua./Papuaexpo
Bisnis.com, MANOKWARI - Pemprov Papua Barat dan Pemprov Papua sepakat berkomitmen pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat adat di Tanah Papua.
Kesepakatan itu tertuang dalam deklarasi yang ditandatangani kedua belah pihak Pemprov saat penutupan Konferensi Internasional. Hasil deklarasi nantinya akan ditindaklanjuti sebagai visi misi tanah Papua damai berkelanjutan, lestari dan bermartabat.
Wakil Ketua Panitia Kerja ICBE 2018 Keliopas Krey mengatakan selama 15 tahun Provinsi Papua dan Papua Barat terus memperjuangkan provinsi konservasi di Papua Barat
Di samping itu program ini menindaklanjuti kebijakan PBB atas dukungan program konservasi di tanah Papua dan pembangunan ekonomi berkelanjutan saat ini. 
"15 tahun sampai 2030 komitmen kami untuk program ekonomi berkelanjutan. Deklarasi konservasi pembangunan berkelanjutan ini merupakan misi bersama antara Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat untuk membangun tanah Papua bersama," ujarnya dalam konferensi pers penutupan ICBE, Rabu (10/10/2018) malam. 
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Papua Barat Nataniel D Mandacan menambahkan hasil deklarasi pada ICBE ini merupakan hasil yang akan ditindaklanjuti Provinsi karena masyarakat adat lebih diutamakan pada kampanye konservasi berbasis masyarakat adat. Adapun saat ini baik Pemprov Papua dan Papua Barat tengah melakukan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
"Adat istiadat di Tanah Papua akan diperhatikan, sebab sumber daya alam (SDA) di tanah Papua harus dilestarikan, maka 14 item penting yang sudah dihasilkan pada kegiatan ini harus melibatkan masyarakat adat. Dalam deklarasi ini ada hak adat yang masuk dalam RTRW," ucapnya. 
Menurutnya, saat ini langkah Pemerintah Provinsi sudah sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk melestarikan alam, budaya dan bahasa. 
"Kalau ada penyimpangan lahan ya kami setop tentu harus sejalan dengan Pemerintah Pusat. Apalagi Pemerintahan Jokowi ini sudah mendukung masyarakat adat," kata Nataniel. 

Editor: Wike Dita Herlinda

Berita Terkini Lainnya