Pemprov Jateng Bersihkan Sungai Banjir Kanal Timur dari PKL dan Hunian Liar

Oleh: Newswire 10 Oktober 2018 | 10:45 WIB
Pemprov Jateng Bersihkan Sungai Banjir Kanal Timur dari PKL dan Hunian Liar
Proyek Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur Semarang/Alif Rizki

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan pembongkaran terhadap lapak pedagang kaki lima dan hunian liar di sepanjang Sungai Banjir Kanal Timur. 

Pembongkaran yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang dilakukan dengan target kelar pada Oktober tahun ini.

"Memang masih ada ratusan PKL yang belum dibongkar, kami targetkan pertengahan Oktober ini seluruhnya sudah rata dengan tanah," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto di Semarang, Rabu (10/10/2018).

Dia menjelaskan pembongkaran bangunan liar dilakukan secara bertahap, seperti 15 bangunan di Kelurahan Mlatiharjo yang sudah dilakukan karena telah ditinggalkan pemiliknya ke tempat relokasi.

Untuk bangunan di Mlatiharjo dan Karangtempel, kata dia, sekitar 550 lapak yang dijadwalkan maksimal 17 Oktober 2018 dibongkar, menyusul 94 lapak PKL di Bugangan dan Rejosari.

"Pada bulan ini, kami fokus dulu di Mlatiharjo dan Karangtempel. Kelurahan Bugangan dan Rejosari target kami setelah itu karena ini memang ada percepatan, kami bongkar secara bertahap," katanya.

Sungai BKT Semarang sedang dinormalisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana yang ditargetkan rampung akhir 2018.

Ribuan PKL dan hunian liar yang selama ini berada di bantaran sungai harus direlokasi, sebagian besar sudah menempati Pasar Klithikan Penggaron dan Pasar Waru, sedangkan lainnya menyusul ke tempat relokasi lainnya.

Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan lahan di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dengan sistem sewa untuk lapak sementara bagi PKL bantaran Sungai BKT yang direlokasi tahap akhir.

Fajar mengharapkan relokasi PKL dan hunian liar itu didukung oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait demi percepatan normalisasi Sungai BKT, bukan hanya Dinas Perdagangan.

Ia mencontohkan sempat adanya warga terdampak relokasi yang tidak kunjung mendapatkan hunian pengganti di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

"Ini yang jadi kendala kami, padahal kami sudah meminta untuk segera dicarikan rumah susun yang kosong. Kalau belum diberikan, kami tidak akan membongkar bangunannya. Nanti mereka tinggal di mana?" katanya.

Ia mengatakan relokasi para PKL dan hunian liar di sepanjang bantaran Sungai BKT memerlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh jajaran terkait agar proyek normalisasi sungai segera rampung.

Sumber : Antara

Editor: Saeno

Berita Terkini Lainnya