Bisnis.com, PALEMBANG -- Mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat serapan belanja APBN di daerah.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Selatan, Taukhid, mengatakan perubahan atau mutasi pejabat di lingkungan Satker yang menjadi Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dapat berpengaruh terhadap serapan belanja, seperti pada mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah daerah.
"Secara umum faktor mutasi pejabat tersebut akan dapat mempengaruhi serapan belanja menjadi terhambat," katanyausai diskusi capaian kinerja triwulan III tahun anggaran 2018, di gedung Kementerian Keuangan Sumsel, Rabu (10/10/2018).
Menurut dia, kebijakan politik serta pejabat baru tentunya membutuhkan waktu untuk penyesuaian pada proses belanja yang telah berjalan.
Oleh karena itu, sebenernya pemerintah pusat juga sudah memproteksi kemungkinan tersebut melalui regulasi tertentu terkait batas minimal yang boleh diambil pimpinan daerah untuk melakukan perombakan jajaran struktural ketika baru menjabat.
"Sebetulnya memang akan lebih baik jika pemimpin daerah ketika baru menjabat tidak langsung melakukan perombakan jajajaran," katanya.
Baca Juga
Oleh karena itu, kata Taukhid, guna memaksimalkan serapan belanja hingga akhir tahun, pihaknya juga akan mengintensifkan monitoring terhadap seluruh poses belanja.
Terutama pada proyek-proyek srategis infrastruktur yang didanai oleh APBN pada Provinsi Sumsel dengan pagu senilai Rp1,99 triliun.
Diantaranya, pembangunan double track kereta api, Jembatan Musi IV, stasiun pompa banjir DAS bendung, pembangunan jaringan irigasi permukaan, dan lainya.
"Kami tetap optimis serapan belanja APBN sampai dengan akhir tahun ini dapat terserap secara maksimal," katanya.
Kemudian, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kakanwil DJPb NTB itu juga meminta agar setiap Satker dapat lebih mempercepat penyelesaian pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mempercepat proses serapan anggaran.
"Apalagi, belanja pemerintah sendiri memiliki peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi di masyarakat," katanya.
Kanwil DJPB Sumsel mencatat hingga triwulan III/2018 realisasi belanja APBN di Sumsel baru mencapai 56,17% atau Rp7,96 triliun dari pagu Rp14,18 triliun.
Taukhid mengatakan, sebetulnya realisasi tersebut sebenarnya relatif tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun, secara target rasio pada triwulan III sudah mampu mencapai 60%.
"Memang biasanya tren belanja anggaran ini saat menjelang akhir tahun baru melonjak," katanya
Anggaran Rp14,18 triliun tersebut, kata dia, terbagi dalam 564 daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang dikelola kementerian/lembaga serta satuan kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumsel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
