Ketua Apindo: Penaikan Harga BBM Adalah Pilihan Realistis

Oleh: Annisa Sulistyo Rini 10 Oktober 2018 | 22:05 WIB
Ketua Apindo: Penaikan Harga BBM Adalah Pilihan Realistis
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani (kanan) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela-sela seminar nasional di Jakarta, Jumat (14/9/2018)./JIBI-Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA--Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penaikan harga BBM merupakan kebijakan yang realistis.

Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Apindo, mengatakan apabila BBM sudah membebani APBN karena harga minyak dunia mengalami kenaikan, maka dunia usaha bisa memahami keputusan tersebut.

"Masalah anggaran, masalah kebijakan ekonomi harus dilakukan dengan serius. Kenaikan harga BBM itu realistis," ujarnya Rabu (10/10/2018).

Dia berpendapat, apabila memang sudah mengganggu kesehatan APBN, pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil keputusan. Kebijakan terkait harga BBM, katanya, harus dipisahkan antara masalah politik dan kesehatan APBN.

Selain itu, untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, Hariyadi berpendapat salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketergantungan dolar AS adalah dengan diversifikasi mata uang saat melakukan transaksi internasional.

Berdasarkan perhitungan Apindo, apabila rencana tersebut diaplikasikan dengan baik dan disetujui oleh pemerintah, nilai tukar rupiah akan menguat pada kisaran Rp13.000—Rp13.500 per dolar AS.

Menurut Hariyadi, penyebab rupiah terus tertekan terhadap dolar AS adalah terlalu besarnya pemintaan domestik terhadap greenback. Di satu sisi, para importir membutuhkan dolar AS untuk membeli barang. Di sisi lain, eksportir yang mendapatkan dolar AS dari penjualnya enggan mengonversikannya ke rupiah dengan berbagai alasan.

“Untuk itu kami mau bikin komitmen, transaksi untuk ekspor dan impor ke negara tujuan ekspor utama kita selain AS—seperti ke China, Jepang, Uni Eropa, Australia dan Singapura—akan menggunakan mata uang negara tujuan ekspor. Misalnya, ke China ya pakai renminbi atau ke Uni Eropa pakai euro,” tuturnya.

Langkah tersebut, menurutnya, praktis akan mengurangi ketergantungan eksportir dan importir RI terhadap dolar AS. Lagipula, nilai transaksi perdagangan RI dengan AS pada 2017 masih lebih rendah dari China, Jepang, Uni Eropa dan Singapura.

Dia menyebutkan, transaksi internasional yang benar-benar harus memakai dolar AS hanyalah dengan Negeri Paman Sam. Selain itu, mata uang lain seperti euro, yen dan yuan telah diakui sebagai mata mata uang global, karena telah masuk dalam daftar keranjang mata uang cadangan International Monetary Fund (IMF).

"Yang juga penting, pemerintah juga harus memihak sektor riil. Jangan diganggu dengan kebijakan yang tidak memihak," katanya.

Editor: Maftuh Ihsan

Berita Terkini Lainnya