HPN 2019 : Pers Diharapkan Perkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital

Oleh: Yustinus Andri DP 08 Oktober 2018 | 00:12 WIB
HPN 2019 : Pers Diharapkan Perkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital
Gubernur Jawa Timur Soekarwo/Istimewa
Bisnis.com, JAKARTA--Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 mendatang, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran pers sebagai jembatan sekaligus ujung tombak ekonomi kerakyatan berbasis digital.
Gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengatakan, kehadiran pers di provinsi yang dipimpinnya,  sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan sektor usaha kecil dan menengah, terutama dalam menghadapi kemajuan zaman dan arus digitalisasi yang sangat pesat.
Menurutnya, melalui kritik-kritik yang tajam dari pers, pemerintah Jatim akhirnya dapat bekerja dengan baik untuk membangun ekonomi kerakyatan berbasis digital yang selama ini dicita-citakannya.
Pers sangat berperan dalam menyuarakan dan menghadirkan masukan kepada pemerintah. Di era serba digital ini, pemberitaan dari pers terkait daya saing UKM sangat diperhatikan.
"Sehingga kami akhirnya dapat berupaya dengan baik merumuskan kebijakan bagi sektor tersebut,” ujarnya dalam peluncuran Hari Pers Nasional (HPN) 2019, di Jakarta, Minggu (7/10/2018).
Seperti diketahui, Jatim akan menjadi tuan rumah bagi gelaran HPN 2019 yang akan dilaksankan pada 9 Februari 2019. Adapun, acara tersebut mengusung tema “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”. 
Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo pun mengingatkan kepada para pelaku pers untuk tidak tenggelam dalam euforia kebebasan informasi di era digital.
Pelaku pers diharapkannya tetap menjunjung tinggi asas keberimbangan dalam memberitakan sebuah isu, dan tidak terjebak dalam berita-berita palsu atau hoax.
“Saya percaya, media yang kredibel akan menyajikan berita berkualitas yang berbasis fakta dan data. Hal itu penting bagi kami baik masyarakat maupun pemerintah selaku pembaca,” jelasnya.
Dia pun mengapresiasi sejumlah media massa daring di Jatim yang turut menyajikan informasi penting terkait ekonomi kerakyatan. Salah contohnya. dengan menampilkan data terbaru harga dan pasokan bahan pakan ternak di pasar. 
Upaya itu disebutnya sangat mempermudah para peternak dan pebisnis di sektor  peternakan untuk mendapatkan informasi penting terkait dengan bisnisnya secara realtime. 
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemilihan Jatim sebagai tuan rumah HPN 2019 sangatlah tepat.
Pasalnya, Jatim adalah salah satu provinsi di Indonesia yang konsisten tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan domestik regional bruto Jatim pada kuartal II/2018 mencapai 5,57% atau di atas pertumbuhan nasional Indonesia sebesar 5,27%.
“Harapan saya, HPN tahun depan bisa menjadi momentum untuk menunjukkan kepada daerah lain, bagaimana caranya Jatim yang konsisten mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terlebih Jatim merupakan salah satu sentra UKM terbesar Indonesia,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menyebutkan, tema yang diusung dalam HPN 2019 mendatang, akan menjadi ajang evaluasi bagi insan pers untuk terus berbenah di era digital saat ini.
Dia pun berharap, dengan makin terbukanya akses untuk mengunggah informasi ke publik, tidak dijadikan kesempatan bagi pekerja pers abal-abal untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengunggah informasi yang tak kredibel.
“HPN 2019 akan menjadi momentum bagi kita para pelaku pers nasional untuk meningkatkan pembenahan media massa. Jangan sampai pula kita hanya memanfaatkan kue iklan yang ada, terutama dari pemerintahan, sehingga kita lalu lupa untuk memberikan kritik yang membangun ke pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono menantang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kominfo untuk menjadikan HPN 2018 sebagai ajang deklarasi peta jalan ekonomi kerakyatan yang berbasis digital. 
“Hal ini penting, supaya HPN 2019 nanti bisa memunculkan langkah nyata pemerintah untuk mewujudkan apa itu ekonomi kerakyatan berbasis digital,” kata Margiono. 

Editor: Rustam Agus

Berita Terkini Lainnya