PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE : Permohonan Reliance Ditolak Pengadilan

Oleh: Yanuarius Viodeogo 04 Oktober 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan oleh PT Reliance Capital Management terhadap PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Kuasa hukum Bank Maybank Indonesia Yefikha mengatakan, pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam putusannya pada 12 September 2018 karena gugatan Reliance tidak terkait dengan UU Arbitrase.

“Pertimbangan majelis hakim, alasan pengajuan permohonan pembatalan oleh Reliance Capital Management di luar Pasal 70 UU Arbitrase. Kenapa ditolak? Karena alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase itu seharusnya sesuai dengan pasal itu,” kata Yefikha kepada Bisnis, Selasa (2/10).

Alasan lainnya, jelasnya, karena pemohon mempersoalkan prinsip first to file yaitu, mengajukan sengketa persoalan terlebih dahulu ke BANI (Badan Arbitrase Nasional) Sovereign.

“Jadi menurut majelis hakim tidak ada kaitannya first to file dalam pengajuan permohonan arbitrase. Pertimbangan hakim menolak permohonan gugatan dari Reliance sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang menerima kasasi memenangkan Bani Mampang,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, BANI Mampang adalah satu-satunya Badan Arbitrase Nasional yang sah di Tanah Air dan BANI Sovereign adalah BANI yang tidak sah oleh keputusan MA. “Pembatalan arbitrase ini sudah final dan banding dalam UU Arbitrase tidak bisa diajukan lagi. Sudah incracht,” kata dia.

Terpisah, kuasa hukum Reliance Capital Management Marco Mengko saat dihubungi Bisnis menyatakan enggan berkomentar terhadap putusan tersebut karena belum mendapatkan izin hak jawab dari prinsipalnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Presiden Direktur PT Reliance Capital Management Anton Budidjaja.

Keputusan pembatalan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Reliance Capital Management itu didaftarkan pada 8 Juni 2018 dengan perkara No. 327/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst.

Reliance meminta kepada pengadilan supaya putusan arbitrase dalam perkara arbitrase No. 41011/II/ARB-BANI/2018 tertanggal 4 Mei 2018 menurut Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase No. 10/WASIT/2018/PN.Jkt.Pst tertanggal 16 Mei 2018, telah melanggar hukum, batal, tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sengketa hukum antara Reliance Capital Management dan Bank Maybank Indonesia bermula dari perjanjian pembelian saham bersyarat Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) antara Reliance Capital Management dan Bank Maybank Indonesia, pada 11 Januari 2017.

Dalam perjanjian itu tidak disebutkan Bani Mampang dan BANI Sovereign jika ada persoalan pembatalan perjanjian di kemudian hari. Perjanjian pembelian saham itu terjadi saat Reliance Capital Management mengakuisisi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance) dari Bank Maybank Indonesia dengan kesepakatan pembelian 68,55% saham Bank Maybank Indonesia di WOM Finance atau Rp673,7 miliar. Nilai itu setara dengan Rp282,35 per saham.

Pada 30 April 2017, Bank Maybank Indonesia membatalkan perjanjian penjualan saham di WOM Finance ke BANI Sovereign dan menganggap masih pemilik sah saham tersebut. Reliance menilai, Bank Maybank Indonesia mengajukan permohonan arbitrase ke BANI Mampang tanpa pemberitahuan tertulis kepada Reliance Capital Management.

Pasalnya, saat itu Reliance Capital Management mengacu keberadaan BANI Sovereign berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) No. AHU-0064837.AH.01.07/2016 tertanggal 20 Juni 2016 yang mengesahkan pendirian badan hukum perkumpulan BANI versi Sovereign.

Keputusan SK Menkum dan HAM itu tidak diterima oleh BANI Mampang dan ke PTUN Jakarta dengan No. 290/G/2016/PTUN.Jkt pada 1 Desember 2016 dan dikabulkan. BANI Sovereign kemudian melakukan banding dan diterima oleh PTUN.

BANI Mampang tidak terima dan melakukan kasasi pada 22 Desember 2017 dan permohonan kasasi dikabulkan dengan nomor register 232 K/TUN/2018 klasifikasi Badan Hukum, pada 8 mei 2018 lalu.

Editor: Nurbaiti

Berita Terkini Lainnya