Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah diharapkan memperbaiki industri kimia dasar untuk mendorong pengembangan bahan baku farmasi di dalam negeri.
Honesti Basyir, Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk., mengatakan hingga saat ini industri farmasi nasional masih bergantung pada bahan baku impor. Lebih dari 90% bahan baku farmasi masih didatangkan dari luar negeri, seperti China dan India.
"Terkait bahan baku, masalah utamanya industri kimia dasar di Indonesia tidak berkembang, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan baku farmasi," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Selain itu, skala ekonomis untuk membangun pabrik bahan baku farmasi di dalam negeri juga dinilai belum efisien, sehingga produsen masih memilih untuk impor ketimbang bangun pabrik.
Kendati demikian, sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang farmasi, Kimia Farma mencoba membangun pabrik bahan baku farmasi di dalam negeri.
Walaupun pabrik ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku industri domestik, setidaknya mampu mengurangi ketergantungan bahan baku impor.
"Memang yang vital ini industri kimia dasarnya. Industri hulu harus diperbaiki dulu," ujarnya.
Perusahaan farmasi lainnya, yaitu PT Kalbe Farma Tbk., mencoba membangun pabrik obat biosimilar di dalam negeri melalui anak usahanya PT Kalbio Global Medika untuk mengurangi impor. Pembangunan biosimilar ini menyerap investasi senilai Rp500 miliar.
Untuk tahap awal produksi akan diarahkan untuk dua jenis produk bioteknologi yakni hormon perangsang sel darah merah serta sel darah putih. Secara nasional, kebutuhan kedua jenis obat ini diperkirakan mencapai 2 juta dosis.
Direktur Pengembangan Bisnis Kalbe Farma Sie Djohan mengatakan pengembangan masuknya produsen Indonesia ke bioteknologi obat merupakan upaya mengejar ketertinggalan. Pasalnya jika bersaing di obat kimia, maka dipastikan kalah berkompetisi karena Indonesia belum memiliki industri hulu kimia dasar yang kuat.
Sebelumnya, Vincent Harijanto, Ketua Penelitian dan Pengembangan Perdagangan dan Industri Bahan Baku Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi), mengatakan dia berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan insentif yang akan diberikan kepada investor yang akan berinvestasi di dalam negeri dan juga jaminan bahan baku yang diproduksi di dalam negeri diserap oleh industri agar bisa menarik lebih banyak investasi.
Pemerintah sendiri telah mencanangkan program percepatan pengembangan sektor farmasi melalui penerbitan Paket Ekonomi Kebijakan XI yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes) serta mewujudkan Program Nawacita pada Program Indonesia Sehat.
Dalam kebijakan ini, Presiden Joko Widodo merevisi daftar negatif investasi (DNI) di sektor hulu industri farmasi. Kepemilikan saham asing yang tadinya hanya boleh maksimal 85%, diperlebar tanpa batas.
Adapun, pada kuartal II/2018, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tercatat menurun sebesar 2,12%. Pada kuartal sebelumnya, sektor ini juga mencatatkan penurunan sebesar 6,25%. Sementara itu, sepanjang tahun lalu, sektor kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh sebesar 4,53%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
