Bisnis.com JAKARTA — Pemerintah diminta fokus menjaga harga beras ketimbang terjebak dalam silang sengkarut perbedaan pendapat soal impor beras.
Harga beras menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Kamis (20/9/2018). Berikut laporannya.
Pasalnya, perbedaan pendapat antarinstansi pemerintah dapat memicu gejolak baru yang berujung kepada fluktuasi harga beras.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa berpendapat, para pemangku kepentingan seharusnya lebih fokus menangani harga beras yang mendekati level Rp11.000/kg.
Apalagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah meramalkan musim panen akan mundur selama 1 bulan.
“Konflik ini memalukan sebenarnya. Ini memalukan bagi rakyat. Sebaiknya fokus tangani harga beras,” ujar Dwi Andreas kepada Bisnis, Rabu (19/9/2018).
Sementara itu, dalam konferensi pers kemarin, Direktur Utama Perum Bulog (Persero) Budi Waseso (Buwas) mengakui ada kecenderungan harga beras medium di pasaran sedang naik.
Meskipun demikian, harga beras di beberapa wilayah masih terpantau di bawah harga eceran tertinggi (HET) senilai Rp9.450/kg.
Menurutnya, stok Bulog saat ini tercatat sebesar 2,4 juta ton. Sebanyak 1,4 juta ton di antaranya berasal dari pengadaan impor. Masih ada 400.000 ton beras impor yang akan segera masuk. Sementara itu, penyerapan dari dalam negeri mencapai 4.000 ton/hari di tengah musim kering.
“Sampai Desember 2018, stok Bulog akan mencapai setidaknya 3 juta ton. Saya sudah membentuk tim independen yang merekomendasikan sampai dengan Juni 2019 kita tidak perlu impor, karena cadangan beras impor yang ada di Bulog tidak akan dikeluarkan,” tegas Buwas.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo mengatakan rerata harga beras panjang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada September 2018 sudah mencapai Rp10.190/kg, naik 0,3% secara month to month (mtm) dan 3,7% secara year on year (yoy).
“Saya akan jaga stok di PIBC di atas 30.000 ton supaya harga juga stabil di Jakarta. Pasalnya, Jakarta itu penyumbang inflasi nasional 20%. Menurut saya, pemerintah saat ini jauh lebih siap menghadapi kemarau panjang ke depan,” ujarnya.
Guna meredam gejala kenaikan harga beras, jelas Arief, pasar induk terpenting di Ibu Kota itu sudah memulai pengiriman tambahan dari Sulawesi Selatan, baik oleh Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten maupun melalui kerja sama dengan penggiling padi.
Adapun, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menilai kenaikan harga beras saat ini memang masih berada di batas wajar.
“Itu siklus tahunan. September hingga November harga naik karena kualitas beras yang baik, sehingga pedagang menaikkan harga beras. Yang perlu diwaspadai justru kalau kenaikan harga terus terjadi hingga November,” ujarnya.
Gejala kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Juni tahun ini, kendati nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan tren kenaikan harga beras pada Januari—April. Sayangnya, tren kenaikan harga beras itu terjadi justru pada saat harga di tingkat internasional sedang turun. (Lihat infografis)
Pemerhati pertanian dari Asosisasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menjelaskan, harga beras di Indonesia yang berbanding terbalik dengan tren harga internasional merupakan konsekuensi dari kebijakan impor beras yang hanya boleh dilakukan pemerintah melalui Bulog.
“Ini konsekuensi dari kita yang mengunci pasar dari impor. Dalam artian, impor hanya boleh dilakukan negara lewat Bulog. Akibatnya, harga beras di pasar internasional tidak akan tercermin di pasar domestik,” tuturnya.
Kenaikan harga beras saat ini dipicu oleh kebijakan yang mengubah skema penyaluran beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) sejak Juli 2017.
Khudori menjabarkan jumlah penerima rastra adalah 10% dari total konsumen di Indonesia. Ketika tidak lagi disokong oleh rastra dan diganti oleh bantuan nontunai, mereka akan ikut berburu beras ke pasar.
“Akibatnya ada tambahan ‘konsumen baru’ yang beramai-ramai ikut mencari beras ke pasar dan membeli seusai preferensinya, tidak lagi hanya beras medium. Artinya, ‘konsumen baru’ inilah yang sebetulnya membuat harga beras tertarik ke atas.” ungkap Khudori.
TIDAK AKURAT
Sementara itu, Budi Waseso juga menilai saat ini situasi pangan di Tanah Air sedang tidak ‘adem’.
Akar permasalahannya adalah ketiadaan neraca beras yang akurat.
Oleh karena itu, Buwas menyarankan agar ke depannya seluruh keputusan tentang pengadaan pangan dibuat satu pintu, yaitu melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
Dijumpai terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyerahkan urusan pengendalian harga dan distribusi beras melalui operasi pasar kepada Bulog.
“Silakan tanyakan ke Bulog, mengapa serapan operasi pasar masih rendah, tetapi harga masih naik. Kan Bulog juga yang bilang pasokan di pasar masih aman. Selain itu yang bertugas mengurusi penyerapan kan juga Bulog,” tegasnya.
Menanggapi polemik perberasan yang meruncing, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan persoalan impor tidak perlu diributkan. “Keputusan impor sudah diambil dengan pertimbangan matang."(Puput Ady Sukarno/Yustinus Andri/ Wike Dita Herlinda)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
