Bisnis.com, SURABAYA - Realestate Indonesia (REI) Jawa Timur akan mengusulkan 3 kebijakan kepada pemerintah untuk percepatan industri properti terutama rumah sederhana tapak (RST) bersubsidi.
Ketua REI Jatim Danny Wahid mengatakan salah satu usulan tersebut adalah kebijakan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi yang bisa disewakan untuk usaha pariwisata misalnya untuk vila atau home stay, khusus di daerah yang berbasis wisata.
"Misalnya khusus Banyuwangi karena di sana wisatanya sedang berkembang. Lalu daerah lain yang punya potensi wisata adalah Jember, Madura, dan Malang asalkan pengembanganny bukan yang masuk dalam LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)," jelasnya dalam konferensi pers, Senin (17/9/2018).
Dia mengatakan jika dulu aturan rumah FLPP harus ditinggali oleh pembelinya karena untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tapi khusus untuk daerah wisata pembeli rumah FLPP bisa menyewakannya untuk menggerakkan ekonomi daerah.
"Nah usulan ini akan kami godok dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Banyuwangi pada 20 September ini sejalan dengan tema rakerda yakni Sinergitas Properti dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah. Ibaratnya masyarakat membayar cicilan rumah dari hasil menyewakan rumahnya," jelasnya.
Selain usulan FLPP khusus daerah wisata, REI juga akan mendorong penerapan Online Single Submission (OSS) di sektor properti. Sejauh ini sektor properti, perbankan dan pertambangan tidak masuk dalam OSS.
"Padahal properti sangat penting terutama masalah perizinan yang sampai sekarang masih sangat lama mulai dari izin lokaso sampai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) butuh waktu 1 tahun 3 bulan," jelasnya.
Kondisi tersebut, ungkap Danny, mempengaruhi target pemerintah dalam membangun 1 juta rumah untuk rakyat.
REI meengungkapkan, Jatim mendapatkan target membangun rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 2017 sebanyak 25.000 unit, tetapi hanya mampu terealisasi 16.800 unit di antaranya yang berhasil di daerah Mojokerto, Jombang, Kediri, Madiun, Pasuruan dan Jember.
"Target yang tahun ini pun belum jalan, karena terkendala izin yang terlalu lama dan berlapis sekitar 14-15 izin untuk properti sehingga cost nya tinggi. Kalaupun ada pengembang yang cepat memproses izin tidak sampai 1 tahun, cuma 1 atau 2 pengembang saja," ujarnya.
Sedangkan usulan ketiga yakni kebijakan rumah FLPP untuk sektor informal. Menurut Danny, hingga saat ini regulasi ini belum dibuat oleh pemerintah, padahal ada sekitar 130 juta pekerja sektor informal yang berpotensi untuk membeli rumah.
Ketua REI Jatim Danny Wahid saat konferensi pers Rakerda REI Jatim 2018, di Surabaya, Senin (17/9/2018). (Bisnis/Peni Widarti).
"Dulu REI pernah mengusulkan hal ini, lalu bank BTN masuk tapi ternyata bunga KPR masih tinggi dan plafonnya hanya Rp75 juta untuk informal. Padahal mereka ini sebetulnya lebih konsisten membayar kredit ketimbang kredit komersial. Bahkan BTN mencatat NPL mereka tidak sampai 1%," ungkapnya.
Danny menambahkan, jika pemerintah mau terbuka luas, potensi penerimaan pajak dari pekerja informal sangat besar asalkan mereka difasilitasi akses perbankan dengan mudah.
Ketua Penyelenggara Rakerda REI Jatim, Susilo Effendi menambahkan rencananya dalam rakerda tersebut akan menghadirkan sejumlah narasumber seperti Bupati Banyuwangi, praktisi owner properti Banyuwangi dan satgas OSS.
"Banyuwangi kami pilih karena kawasan wisata di sana cukup berkembang, dan kami meyakini sektor properti itu akan menggerakkan lebih dari 100 sektor lain. Untuk itu REI akan mendorong bahwa properti itu agian dari pariwisata," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
