Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan di beberapa negara tengah mencari jalan keluar melepaskan diri dari lesunya perekonomian.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyebut beberapa persoalan yang melanda dunia, seperti ekonomi menurun, ketidakamanan meningkat, krisis migrasi, dan pengungsi yang tak diperkirakan sebelumnya, serta situasi lingkungan yang sulit.
"Tantangan global ini membuat negara yang tergabung dalam MIKTA [Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia] perlu mengambil upaya kolektif lebih kuat untuk mewujudkan kemitraan yang lebih inklusif antar para pemangku kepentingan. Kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan, antar pebisnis, komunitas, parlemen dan pemerintah negara anggota MIKTA," katanya saat menutup forum konsultatif keempat MIKTA melalui keterangan pers, di Istana Tampak Siring Bali, Minggu (16/9/2018).
Bambang menjelaskan bahwa pertemuan konsultatif ketua parlemen negara MIKTA kali ini berlangsung pada masa-masa peran parlemen semakin dibutuhkan dari sebelumnya. Parlemen dibutuhkan untuk membentuk dinamika politik nasional baru yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan global.
Forum konsultatif mengangkat tema ‘Creating Peace and Properity: The Role of Parliament’, karena isu-isu perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan masih menjadi prioritas utama dalam masyarakat internasional.
Pada diskusi sesi pertama yang dipimpin Korea Selatan, MIKTA sepakat industri kreatif memiliki potensi nilai tambah untuk ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Inklusivitas adalah kunci untuk memajukan pertumbuhan, terutama pada masa ketika peluang kerja baru tercipta lewat pola pikir digital.
Sesi berikutnya yang dipimpin Turki membahas penjagaan perdamaian dan keamanan. Anggota MIKTA menaruh perhatian terhadap kapasitas PBB dan Dewan Keamanan dalam mengatasi masalah perdamaian dan keamanan yang muncul di berbagai belahan dunia.
Sementara itu Australia memimpin sesi yang membahas mengenai peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan. MIKTA sepakat dalam perdamaian dan pencegahan konflik tidak boleh ada bias jender.
MIKTA juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan kerangka legislatif untuk tidak hanya melindungi dan mencegah perempuan menjadi korban konflik, tetapi juga melibatkan perempuan sebagai agen perdamaian dan keamanan berkelanjutan.
Indonesia sebagai tuan rumah memimpin sesi keempat terkait kerjasama maritim untuk kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan.
Bambang mengungkapkan bahwa parlemen MIKTA berkeyakinan bahwa laut menyediakan sumber daya luar biasa bagi kesejahteraan global.
"Kita prihatin dengan memburuknya sumber daya laut akibat penangkapan ikan yang berlebih dan pengasaman laut. Kita telah menggarisbawahi pentingnya kerjasama kemaritiman antar negara anggota MIKTA. Kerja sama yang selain bermanfaat secara ekonomi, juga berkelanjutan untuk masa depan laut, planet dan generasi yang akan datang," tambah Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
