Bisnis.com, JAKARTA – Pengelola bandara dinilai perlu mengembangkan bisnis nonaeronautika yang lain agar mampu mereduksi biaya sewa gerai bagi peritel, sehingga harga jual kepada penumpang bisa lebih murah.
Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan selama ini masyarakat berpandangan bahwa berbelanja di bandara mahal. Penumpang bakal tidak tertarik atau berpikir untuk berlama-lama belanja di bandara, kecuali terpaksa.
"Sekarang ini harga di bandara lebih mahal daripada di kota. Ini tantangan bagi pengelola bandara bagaimana mereka bisa mengembangkan pendapatan nonaeronautika sektor lain agar tidak perlu memasang tarif sewa gerai yang terlalu tinggi," kata Alvin pada Kamis (13/9/2018).
Berbeda dengan bandara di Jepang, seperti Haneda, Kansai, dan Narita, yang memiliki peraturan bahwa barang apa pun yang dijual harus memiliki harga yang sama seperti di tempat lain. Jadi, harga produk di bandara sama atau bisa lebih murah.
Dia menambahkan karakter aktivitas ritel di bandara berbeda dibandingkan dengan di mal. Orang yang ingin ke mal biasanya sudah memiliki tujuan berbelanja maupun mencari hiburan, sedangkan di bandara hanya untuk singgah.
Sambil menunggu waktu boarding, lanjutnya, penumpang maupun keluarga pendamping akan memanfaatkan untuk belanja. Namun, waktu tersebut biasanya singkat hanya satu atau dua jam.
Penumpang yang memiliki waktu tunggu lama biasanya terkena keterlambatan penerbangan (delay). Biasanya, dalam kondisi begitu, suasana hati mereka juga tidak bagus, sehingga kecil kemungkinan untuk berbelanja.
Alvin menjelaskan situasi bandara di dalam negeri tidak bisa dibandingkan dengan di Bandara Changi Singapura yang sukses untuk usaha ritel. Bandara tersebut memang didesain sebagai tempat transit penumpang yang melanjutkan penerbangan ke destinasi internasional lain.
Waktu transit bisa 3 jam hingga 6 jam, sehingga ada banyak waktu bagi penumpang untuk berbelanja, yang bisa menjadi peluang peritel menawarkan produknya. Bandara tersebut juga menyediakan bermacam fasilitas perbelanjaan dan hiburan.
Anggota Ombudsman RI ini menilai mayoritas bandara di Indonesia diperuntukkan sebagai asal (origin) dan tujuan (destination).
Pengelola bandara harus mampu menyediakan usaha ritel secara spesifik untuk melayani kebutuhan penumpang yang tidak memiliki banyak waktu dan terkait dengan keperluan perjalanan mereka.
Bisnis nonaeronautika lain yang bisa dikembangkan meliputi jasa perhotelan, layanan distribusi kargo, sewa parkir, reklame, lounge, kegiatan promosi, dan lainnya.
Pendapatan bisnis nonaeronautika pengelola bandara di Indonesia mampu menjadi pendukung total pendapatan meskipun bisnis aeronautika masih yang utama.
PT Angkasa Pura I (Persero) menargetkan pendapatan dari bisnis nonaeronautika bisa tumbuh hingga 17% menjadi Rp3,4 triliun pada 2018. Adapun, realisasi pendapatan bisnis nonaeronautika pada 2017 mencapai Rp2,9 triliun.
Sementara, PT Angkasa Pura II (Persero) melaporkan dari total pendapatan Rp8,24 triliun (unaudited) pada 2017, pendapatan dari bisnis aeronautika Rp5,01 triliun, sedangkan bisnis nonaeronautika Rp3,23 triliun.
Pada 2018, target pendapatan bisnis aeronautika adalah Rp5,61 triliun dan bisnis nonaeronautika mencapai Rp3,8 triliun. Sementara, total pendapatan perusahaan diprediksi sebesar Rp9,4 triliun atau tumbuh 17,6% dibandingkan dengan 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
