SENGKETA HASIL PILKADA : Yusril & Refly yang Tetap Bertaji

Oleh: Samdysara Saragih 14 September 2018 | 02:00 WIB

Dua pakar hukum tata negara terkemuka, Yusril Ihza Mahendra dan Refly Harun, kembali menunjukkan tajinya sebagai pengacara spesialis perkara konstitusi.

Pada Rabu (12/9), Mahkamah Konstitusi (MK) memutus dua perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah dengan amar putusan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di sebagian tempat pemungutan suara (TPS). Dua pilkada itu adalah Pemilihan Wali Kota Cirebon 2018 dan Pemilihan Bupati Deiyai 2018.

Ihza & Ihza Law Firm, kantor hukum milik Yusril, dipercaya oleh Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Bamunas Setiawan Boediman-Effendi Edo untuk berperkara di MK. Adapun, Refly lewat Refly Harun & Partners memegang surat kuasa Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Inarius Douw-Anakletus Doo.

Dari segi putusan, PSU di beberapa TPS sebenarnya bukanlah keinginan utama Yusril dan Refly. Dalam petitum permohonan, keduanya sama-sama meminta agar klien mereka ditetapkan langsung sebagai pemenang.

Bedanya, Yusril menempatkan PSU sebagai opsi alternatif bila MK ogah membatalkan seluruh penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adapun, Refly percaya diri Inarius-Anakletus diputus sebagai pemenang sehingga tidak mencantumkan opsi PSU dalam petitum.

Tak aneh bila dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan sengketa hasil Pilbup Deiyai 2018 dikabulkan sebagian.

AMBANG BATAS

Sedari awal, dua advokat tersebut juga sudah pede permohonan klien memenuhi syarat formal. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), pemohon sengketa di MK harus memenuhi ambang batas selisih suara.

Untuk Kota Cirebon yang berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, selisih suara pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 1,5%. Bamunas-Effendi memenuhi ketentuan itu karena perolehan suaranya berselisih 1.985 suara dengan peraih suara terbanyak atau setara 1,25% dari total suara sah.

Adapun, populasi Kabupaten Deiyai sekitar 77.000 jiwa sehingga harus memenuhi ambang batas selisih 2% suara. Pada 27 Juni, coblosan gambar Douw-Anakletus Doo berbeda 774 suara dengan peraih suara terbanyak alias 1,25% dari total suara sah.

Pada musim sengketa pilkada serentak tahun ini, hampir seluruh gugatan, kecuali Pilbup Mimika 2018, dimentahkan karena tidak memenuhi syarat formal tersebut. Bahkan, pengacara sekelas Yusril dan Refly pun tidak sanggup menggoyahkan pendirian MK.

Refly, misalnya, dipercaya Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago, Puncak, Papua, untuk menggugat Pilbup Puncak 2018. Toh, keabsahan pemantau pemilihan itu tidak membuat perkara berlanjut.

Sementara itu, Yusril menerima pinangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal untuk menggugat kemenangan kotak kosong. Kendati berargumen adanya intervensi Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto, MK tetap menganggap klien Yusril tak memenuhi syarat.

Menariknya, perselisihan hasil Pilwalkot Makassar 2018 di MK sempat menjadi panggung adu argumen antara Yusril dan Refly. Pasalnya, pada saat yang sama, Refly diminta Ramdhan Pomanto untuk menggugat Pilwalkot Makassar 2018 karena telah mendiskualifikasinya.

“Mahkamah berpendapat pemohon bukanlah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pilwalkot Makassar 2018," kata Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan putusan yang mementahkan gugatan Ramdhan Pomanto.

Walaupun pernah frontal, Yusril dan Refly sebenarnya bisa seiring-sejalan dalam menangani perkara konstitusi. Misalnya, dua orang itu bahu-membahu dengan Irmanputra Sidin yang menjadi kuasa Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memohon sebagai pihak terkait dalam gugatan norma pembatasan masa jabatan wakil presiden.

Sayangnya, misi utama permohonan itu—membolehkan Jusuf Kalla tiga kali menjabat wakil presiden—menemui jalan buntu. Hingga masa penutupan pendaftaran Pilpres 2019, MK ogah menggelar sidang perkara yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tersebut.

Editor: Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkini Lainnya