Rasio Gini Kota Malang 0,42% Perlu Penanganan

Oleh: Choirul Anam 13 September 2018 | 18:00 WIB
Rasio Gini Kota Malang 0,42% Perlu Penanganan
Plt Kepala Kantor Perwakilan (KpW) Bank Indonesia (BI) Malang Suryono (paling kanan) bersama Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Prof Candra Fajri Ananda (dua dari kiri) dan Anggota Komisi XI DPR RI dari FPDIP Andreas Eddy Susetyo (tiga dari kanan) pada Seminar Peran Tata Kelola Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Daerah di Fakultas Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Kamis (13/9/2018)/Bisnis-Choirul Anam

Bisnis.com, MALANG—Rasio gini Kota Malang yang mencapai 0,42% pada 2017 perlu mendapat perhatian karena kesenjangan termasuk tinggi.

Plt Kepala Kantor Perwakilan (KpW) Bank Indonesia (BI) Malang Suryono mengatakan dengan rasio gini sebesar itu maka kepemilikan aset hanya dibeberapa sebagian kecil. Pemerataan masih menjadi masalah.

“Dengan demikian, pengembangan UMKM perlu dipacu sehingga dapat naik kelas,” katanya pada Seminar Peran Tata  Kelola Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Daerah di Fakultas Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Kamis (13/9/2018).

Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Prof  Candra Fajri Ananda mengatakan untuk mengurangi angka rasio gini Kota Malang yang lebih tinggi dari rerata nasional yang mencapai 0,40%, maka tidak bisa tidak upaya peningkatan UMKM menjadi solusi utamanya.

Namun untuk mencapai itu, data UMKM yang baik dan benar harus betul-betul menjadi perhatian. Dengan data yang benar, maka dapat secara keroyokan untuk mengentaskan UMKM menjadi naik kelas, dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi besar.

Untuk mencapai itu, maka inklusivitas akses keuangan menjadi sarat mutlak. Akses UMKM mengakses lembaga jasa keuangan harus diperluas. Salah satu cara yang bisa dilakukan, memperkuat fungsi Jamkrida untuk menjamin kredit UMKM serta dana pemda untuk disalurkan berupa pinjaman modal ke UMKM lewat bank dengan skema channeling.

Anggota Komisi XI DPR RI dari FPDIP Andreas Eddy Susetyo memberikan pernyataan senada. “Inklusivitas menjadi kunci untuk mengembangkan UMKM, namun untuk mencapai itu datanya harus benar,” ujarnya.

Dia menilai, rasio gini yang melebar di Kota Malang tidak bisa dihindari karena struktur ekonominya yang banyak ditopang oleh jasa. Posisinya sebagai Kota Pendidikan, usaha indekos cepat berkembang sehingga menyalip sektor lain, terutama UMKM.

Posisi Kota Malang sebagai Kota Kreatif, juga memberikan berkah, namun juga berdampak memperlebar ketimpangan kekayaan. Mereka yang berhasil mengembangkan bisnis ekraf-nya, tiba-tiba menjadi kaya raya, jauh meninggalkan pengusaha UMKM yang masih berbisnis di luar sektor ekraf. “Tapi ini tetap harus diatasi,” ucapnya.

KPw BI Malang, kata Suryono, terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berdaya tahan serta mengawal pencapaian inflasi yang stabil melalui peran penting sebagai advisory pemerintah daerah baik dalam forum TPID, Renstra, RPJMD, maupun keikutsertaan dalam forum TPAKD serta forum penting lainnya.

Kinerja Pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja KPw BI Malang pada 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016, dan tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional.

Berdasarkan data PDRB yang telah dirilis oleh BPS Agustus 2018, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi wilayah kerja KPw BI Malang tercatat 5,57% (yoy) atau meningkat dibandingkan 2016 yang tercatat 5,44% (yoy). Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,45% dan Nasional yang tercatat 5,19%.

Berdasarkan spasial, pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah KPw BI Malang  tahun 2017 tertinggi terdapat di Kota Batu yang tumbuh sebesar 6,57% (yoy) dan selanjutnya  Kota Malang sebesar 5,69% (yoy) sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah terdapat di Kabupaten Probolinggo yang tumbuh sebesar 4,49% (yoy).

Dari sisi permintaan, perekonomian di wilayah kerja KPw BI Malang ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan share terhadap perekonomian mencapai 63,07%.

Dari sisi penawaran, lapangan usaha utama yang menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian wilayah kerja KPw BI Malang pada  2017 didorong oleh lapangan usaha Perdagangan Hotel dan Restauran (PHR), hal tersebut tercermin dari kinerjanya yang konsisten tumbuh membaik sejak tahun 2014.

Selain itu, lapangan usaha industri pengolahan juga mengalami peningkatan pada  2017.

Kondisi stabilitas sistem keuangan di wilayah kerja KPw BI Malang juga dalam kondisi baik. Kinerja pertumbuhan aset, kredit dan DPK tercatat meningkat  dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih baik dari periode yang sama tahun 2017.

Risiko kredit membaik dan intermediasi perbankan masih terjaga baik.

Pertumbuhan kredit di wilayah KPw BI Malang  tercatat sebesar 13,13% (yoy) atau tercatat sebesar Rp44,19 triliun, sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 12,05%-yoy.

Pada sektor utama, peningkatan terutama didorong oleh sektor Pertanian dan Perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor Perdagangan besar dan eceran.

Sejalan dengan hal tersebut, Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) juga terpantau meningkat. KMK tercatat meningkat dari 8,49%-yoy (Juni-18) menjadi 9,97%-yoy (Juli-18). Sementara itu, pertumbuhan KI tercatat meningkat dari 38,31 %-yoy (Jun-18) menjadi 40,38%-yoy (Juli-18).

Di sisi lain, pertumbuhan Kredit Konsumsi (KK) juga mengalami peningkatan tercatat meningkat dari 9,47 %-yoy (Jun-18) menjadi 9,74%-yoy (Juli-18).

Dari sisi sumber dana, pertumbuhan DPK relatif meningkat, dari 8,23%-yoy (Juni-18) menjadi 8,41%-yoy (Juli-18) atau tercatat sebesar Rp 62,35 triliun. Sedangkan loan to deposit ratio (LDR) menurun dari 70,91% menjadi 70,87% (Juli-18). 

Dari aspek risiko kredit, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) berada pada kisaran yang terjaga, yaitu 2,66% (Juli 2018). Secara sektoral, NPL pada sektor – sektor utama juga menunjukkan kondisi yang terjaga: Sektor Pertanian ( 2,33%), sektor perdagangan besar dan eceran (3,43%), perantara keuangan (3,88%), industri pengolahan (1,84%).

Editor: Rustam Agus

Berita Terkini Lainnya