Sri Mulyani: Kondisi APBN 2018 Masih Cukup Baik

Oleh: Puput Ady Sukarno 11 September 2018 | 16:57 WIB
Sri Mulyani: Kondisi APBN 2018 Masih Cukup Baik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa ditengah kondisi situasi perekonomian global yang dinamis saat ini, kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 berada pada keadaan yang masih cukup baik. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kondisi APBN 2018 yang masih cukup baik tersebut terlihat dari masih tingginya penerimaan negara dibandingkan dengan belanja negara saat ini.

Namun demikian, pihaknya memastikan  akan tetap berhati-hati dalam menjaga pengelolaan fiskal tersebut, karena dalam situasi ketidakpastian saat ini pemerintah membutuhkan APBN sebagai instrumen menjaga perekonomian, baik stabilisasi maupun menjaga alokasi dan distribusi sehingga tetap bisa dinamis digunakan mengelola ekonomi Tanah Air. 

"Realisasi penerimaan kita per Akhir Agustus 2018 sebesar Rp1.152,7 triliun, atau 60,8% dari total penerimaan," ujar Sri Mulyani di sela Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (10/9/2018). 

Menurutnya, realisasi penerimaan negara yang setara 60,8% dari target penerimaan Rp1.894,7 triliun tersebut juga tumbuh 18,4% dibandingkan dengan perolehan sama tahun lalu yang hanya tumbuh sebesar 11%.

Penopang pertumbuhan penerimaan negara tersebut adalah melonjaknya pertumbuhan reakisasi penerimaan sektor perpajakan yang tumbuh mencapai 16,5% per 31 Agustus 2018, serta PNBP yang tumbuh 24,3%. 

"Pertumbuhan realisasi perpajakan itu juga lebih tinggi jika dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 9,5%, PNBP kita juga tumbuh sekitar 24,3% dibandingkan tahun lalu sekitar 20,2%," tutur Sri Mulyani.

Menurutnya, kondisi pertumbuhan penerimaan negara sampai akhir Agustus 2018 tersebut merupakan capaian yang tertinggi selama tiga tahun terakhir. Sementara, lanjut Sri Mulyani, dari sisi belanja negara, pemerintah juga dapat merealisasikannya dengan baik, di mana mengalami pertumbuhan 8,7%. 

Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun laku yang hanya sekitar 5,6%.

 "Jadi dengan akselerasi ini belanja juga tetap tinggi, namun karena penerimaan negara kita lebih tinggi maka primary balance kita masih rendah atau bahkan per 31 Agustus justru positif Rp11,5 triliun.  Jadi APBN kita dalam kondisi sekarang, cukup baik," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menerangkan bahwa secara keseluruhan untuk tahun ini, per 31 Agustus 2018, primary balance berada pada posisi Rp11,5 triliun.

Angka tersebut mengalami lonjakan perbaikan sangat signifikan apabila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang justru defisit Rp84 triliun.

"Dan untuk defisit total APBN kita per 31 Agustus 2018 sebesar Rp150 triliun. Sementara periode sama tahun lalu APBN kita sudah defisit Rp220 triliun. Jadi ini juga menunjukkan perbaikan dari sisi postur APBN kita," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan berhati-hati dalam menjalankan APBN terutama ditengah ketidakpastian global, mulai dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China, kebijakan normalisasi moneter di AS, hingga krisis ekonomi di negara berkembang seperti Turki dan Argentina. 

Pasalnya, dengan adanya ketidakpastian kondisi global tersebut turut menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, sebagai imbas banyaknya arus modal keluar atau capital outflow dari negara berkembang seperti Indonesia, ke Amerika Serikat.

Meskipun, pada sisi, lain dengan adanya pelemahan kurs rupiah sebesar Rp100 per dollar Amerika, terdapat kenaikan pendapatan dibandingkan belanja negara.

"Kalau dari sisi APBN 208, dari setiap pelemahan Rp100 kurs rupiah kita terhadap dolar, pendapatan naik Rp4,7 triliun dan belanja naiknya Rp3,7 triliun. Karena kenaikan penerimaan itu lebih tinggi dari pada belanja, maka balance-nya positif sebesar Rp1,6 triliun," terang Sri Mulyani.

Namun demikian, meskipun pada sisi lain dengan adanya depresiasi rupiah, APBN juga diuntungkan, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melihat kondisi depresiasi rupiah tersebut sebagai hal untung rugi.

Akan tetapi, pemerintah berkomitmen untuk terus menjadikan kondisi APBN untuk tetap sehat.

"Jadi kalau APBN sehat maka kami akan bisa gunakan instrumen ini menjadi lebih baik lagi sesuai fungsi APBN fiskal sebagai stabilisasi alokasi dan distribusi," ujarnya.

Editor: Nancy Junita

Berita Terkini Lainnya