Pertemuan IMF-Bank Dunia: Jadi Salah Satu Destinasi Wisata Peserta, Lombok Terus Dipantau

Oleh: Juli Etha Ramaida Manalu 11 September 2018 | 01:37 WIB
Pertemuan IMF-Bank Dunia: Jadi Salah Satu Destinasi Wisata Peserta, Lombok Terus Dipantau
Menteri Pariwisata Arief Yahya memberi paparan dalam seminar Penguatan Daya Saing Indonesia pada Perekonomian Global, di Jakarta, Selasa (30/1/2018)./JIBI-Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menawarkan 63 paket wisata ke tujuh destinasi di Tanah Air bagi para delegasi dan peserta IMF-World Bank Meeting yang akan diadakan diadakan di Bali pada Desember tahun ini.

Ketujuh destinasi tersebut yakni Bali, Lombok, Labuan Bajo, Yogyakarta, Banyuwangi, Toraja, dan Danau Toba. Namun, khusus paket wisata ke Lombok akan terus dipantau secara intens mengingat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu

"Lombok kita berharap memang Oktober nanti sudah selesai. Namun, kalau masih [terjadi gempa], saya pastikan tidak akan menjual destinasi kita yang berisiko. itu biaya nya jauh lebih besar hampir pasti tidak bisa direcover, kata Menteri Pariwisata Arief Yahya ketika ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Senin (10/9/2018).

Untuk itu, Arief menyebutkan dirinya akan melakukan kunjungan setiap bulan demi memastikan keadaan di Lombok, sama seperti yang dilakukan ketika Bali dilanda gempa sebelumnya.

Menurut Arief, Lombok memang masuk dalam tiga tujuan destinasi dengan minat tertinggi diantara 7 destinasi yang ditawarkan setelah Bali dan Labuan Bajo.

Kendati demikian, jika keadaan belum kondusif maka pilihan akan dialihkan ke enam tujuan lainnya.

"Kita kan punya tujuh destinasi 63 paket.Jadi, semoga enggak terjadi tapi kalau terjadi masih ada 6 destinasi lain, ditawarkan yang lain. Tentu last minute kita akan cek," paparnya.

Menurutnya, sejauh ini dari sekitar 2.000 pesanan paket wisata yang telah terdata, 10% diantaranya memilih Lombok sebagai destinasi wisata.

Tugas Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) antara lain, mengoperasionalkan Komando PDB, kajian situasi publik, kesehatan, komunikasi, transportasi, pemulihan sarpras vital, keselamatan, keamanan dan ketertiban, penyelamatan delegasi pertemuan tahunan IMF, penanganan wisatawan domistik dan mancanegarai, juga dukungan pemberdayaan untuk operasional PDB di kabupaten/kota.

"Kemudian terkait dengan kemudahan akses sesuai UU Nomor: 24/2017 pasal 50 (1) dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan BNPB dan BPBD yang mempunyai kemudahan akses meliputi, pengerahan sumber daya manusia (SDM), pengerahan peralatan dan logistik, imigrasi, bea cukai dan karantina, perijinan, pengadaan barang, pengelolaan dan pertanggung-jawaban uang/atau penyelamatan komando untuk penyelamatkan sektor/lembaga," ujarnya.

 

Editor: Sutarno

Berita Terkini Lainnya