Bisnis.com, JAKARTA—Calon emiten PT Superkrane Mitra Utama Tbk. membidik perolehan pendapatan senilai Rp600 miliar pada 2018.
Superkrane memiliki usaha di bidang jasa penyewaan crane dan alat-alat pendukung heavy lifting. Di Indonesia, perseroan menjadi pemimpin pangsa pasar di antara perusahaan lainnya.
Corporate Secretary Superkrane Mitra Utama Eddy Gunawin menuturkan, dalam melakukan IPO perusahaan menggunakan laporan keuangan per Maret 2018. Pendapatan perusahaan saat itu naik 34,33% yoy menjadi Rp153 miliar dari sebelumnya Rp113,9 miliar.
Segemen bisnis konstruksi dan engineering berkontribusi 53% terhadap total pendapatan pada kuartal I/2018. Selanjutnya, infrastruktur menyumbang 19%, pertambangan 17%, minyak dan gas 9%, serta perkebunan dan lainnya 2%.
Total aset per Maret 2018 sejumlah Rp1,27 triliun, dengan kombinasi aset Rp847 miliar dan ekuitas Rp420 miliar. Laba bersih mencapai Rp29 miliar dan EBITDA sebesar Rp83 miliar.
“Pada Juni 2018, pendapatan kami sudah mencapai Rp349 miliar. Diharapkan sampai akhir 2018 dapat memeroleh Rp600 miliar,” paparnya, Rabu (15/8/2018).
Pada 2019, nilai pendapatan ditargetkan mencapai Rp720 miliar atau naik 20% dari estimasi 2018. Secara historis, pendapatan perusahaan meningkat 20%-25% per tahun.
Sejumlah proyek Superkrane yang sedang berjalan ialah dukungan pembangunan jalan tol dan LRT kepada PT Adhi Karya Tbk. (ADHI). Ruas tol mencakup TMMI—Cibubur, Cawang—Cikunir, Bekasi, Bekasi Barat Km.12, Bekasi Timur, dan Ciracas.
Selanjutnya, operasi lifting Tangguh LNG di Papua Barat dengan BP Berau Ltd., operasi lifting di Paua dengan PT Freeport Indonesia, proyek listrik PLTU Jawa 7 berkapasitas 2x1.000 MW dan Cilacap Karang Kandri 1.000 MW dengan PT Zhejiang Tenaga Pembangunan, serta sejumlah proyek lainnya.
Direktur Superkrane Mitra Utama Linayati menambahkan, terkait pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah, perusahaan terpengaruh dari sisi belanja modal alat crane, karena masih mengandalkan impor dari Jepang dan Jerman.
Namun demikian, penambahan ongkos itu dapat dibebankan kembali kepada konsumen. Berdasarkan kontrak, perusahaan dapat melakukan negosiasi ulang jika depresiasi rupiah terhadap dolar AS telah mencapai 10%.
“Selebihnya kami tidak terlalu terpengaruh permasalahan rupiah, kerena transaksi kontrak menggunakan rupiah, dan perawatan alat bisa di dalam negeri,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
